Jokowi Tidak Boleh Tunduk Pada Tekanan Massa Aksi 411
Demokrasi menurut Hendardi Ketua SETARA Institute memang memberi tempat kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Tetapi demokrasi juga mempunyai rute yang jelas untuk menindak setiap orang yang melakukan aksi-aksi kekerasan, provokasi, penghasutan dan penyebar kebencian yang memanifes menjadi kejahatan kebencian dalam bentuk anarkisme.
Ia sangat menyayangkan kalau sikap tegas Jokowi hanya sebatas menyesalkan terjadinya anarkisme dan menunjuk adanya aktor politik di balik aksi damai 4 November kemarin.
"Sikap tegas Jokowi tidak cukup hanya dengan menyesalkan anarkisme massa dan menunjuk adanya aktor politik bekerja dibelakang massa yang ramai," jelasnya.
Hendardi meminta Jokowi melalui jajaran penegak hukum pertanggungjawaban atas kerusuhan yang terjadi di Jakarta. Jika Jokowi berkeyakinan adanya aktor politik penunggang aksi.
"Maka seharusnya Jokowi dan khususnya Polri, tidak boleh tunduk pada tekanan massa dalam penegakan hukum atas dugaan penistaan agama. Tetapi murni menegakkan hukum, termasuk dan terutama tidak memaksakan mentersangkakan Basuki Tjahaja Purnama, jika secara obyektif tidak ada unsur pidana.," lanjutnya.
Karena, menurut Hendardi, tunduknya penegak hukum pada tekanan massa untuk menggunakan pasal penodaan agama, bukan hanya soal Basuki, akan membahayakan demokrasi dan rule of law di Indonesia.
"Jika tekanan massa anarki itu dipenuhi, maka dipastikan akan menimbulkan preseden serius dan membahayakan iklim penegakan hukum, marwah penegak hukum, dan bahkan marwah seorang presiden," tutupnya. (Cg)