Akses Jalan ke Gudang Garam Buruk
Untuk merealisasikan target swasembada garam pada tahun 2017, pemerintah tengah membangun resi gudang garam di beberapa daerah, di antaranya Indramayu dan Cirebon, Jawa Barat. Namun pembangunan gudang garam tersebut memiliki kendala operasional, seperti akses yang masih belum memadai.
Buruknya akses tersebut dikeluhkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (KP) Kabupaten Cirebon, Muhidin. "Akses ini masih sangat buruk, jalan masuk dari jalan raya ke gudang kurang lebih 3 km ini masih jalan kampung, jalan sawah, saya mikir nanti pulang pergi jalan ini apalagi dengan kendaraan besar, engga bisa terus menerus dilalui, saya khawatir bisa ambles tanahnya," kata Muhidin di Gudang Garam Cirebon, Jawa Barat, Kamis (16/2/2017).
Kekhawatiran ini nyatanya bukan hanya dirasakan Muhidin maupun petambak garam saja, namun juga warga desa setempat. Bahkan, Muhidin mengungkapkan bahwa warga pernah memaksa operasional pembangunan gudang dihentikan. Menurutnya, warga keberatan operasional diteruskan karena khawatir jalan desa menuju akses gudang yang juga merupakan satu-satunya akses ke tambak warga akan rusak. Untuk mengatasinya, dirinya berharap pemerintah segera membangun memperbaiki akses jalan menuju gudang garam nasional.
"Waktu kemarin membangun gudang, saya diberhentikan warga, mereka minta akses dan saluran harus diberesi. Makanya saya kepikiran boleh tidak untuk membuat memperbaiki jalan ke gudang produksi garam. Kalau diperbolehkan dari sini sampai ke gudang paling tidak jalannya diaspal," jelasnya.
Infrastruktur penunjang akses ke gudang, tutur Muhidin, yang sudah dibangun adalah jembatan penghubung antara jalur desa dengan gudang.
"Jadi saya berharap, nanti jika pabrik sudah beroperasi, jalan desa atau akses menuju gudang sudah dibetulkan. Selain itu, pagar gudang di sana juga belum ada, dan halaman gudang tidak ada pelataran yang kuat untuk kendaraan, masih amblas juga, karena kan ini tanahnya kan bekas tambak garam. Jadi kalau boleh, saya minta anggaran tahun untuk melengkapi gudang, kalau tidak boleh, ya jangan harap bisa operasional gudangnya di sana" tegas Muhidin.
Lebih jauh, pejabat yang baru dua bulan menduduki jabatan sebagai kepala dinas itu meminta agar dinasnya membuat senderan di bagian kanan atau kiri jalan.
"Karena itu kan jalan sawah, terus jalanan diperbaiki karena kemarin pulang pergi saja jalur hancur itu di situ, banyak yang protes warga," paparnya.
Menanggapi hal tersebut, Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral, Energi dan Non Konvensional Kemenko Kemaritiman Amalyos yang juga terjun langsung melihat keadaan jalan pun mengungkapkan telah membahas akses jalan bersama dengan Direktur Utama PT. Garam R. Budiono untuk bisa memberikan solusinya.
"Tadi saya sudah berbicara dengan Pak Budiono bahwa apapun kondisi terakhir kami berharap ada gambaran dan kami sejak awal ada kewenangan tetap menjembatani, sehingga apa yang dilakukan dalam upaya pembangunan gudang garam ini tetap pada apa yang direncanakan dan bisa berhasil, dan yang terpenting apa yang sudah diupayakan berhasil bermanfaat bagi masyarakat, terutama keberhasilan nasional. Khususnya pembetulan jalan, ini sangat penting, karena sangat berpengaruh dalam kegiatan operasional," jelas Amalyos.
Amalyos memaparkan, terkait sarana prasarana jalan menuju gudang garam Cirebon memang kondisinya belum mendukung, oleh karenanya Kemenko Maritim dapat merekomendasikan penyelesainnya sesuai tupoksinta untuk mengkoordinasikannya dengan Kemen PUPERA.
"Sedangkan untuk pagar dan halaman kita berharap pemerintah daerah kabupaten dapat menyelesaikannya," tambahnya.
Di waktu yang bersamaan, Direktur Jasa Kelautan, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, KKP, M. Abduh mengungkapkan, apapun yang berhubungan dengan percepatan swasembada garam, harus segera ditangani. "Saya sendiri belum tahu komponen dalam penguatan APBN untuk akses jalan ini, tapi ini kan perlu kerja sama semua instansi. Kalau mendesak untuk kecepatan swasembada garam, kenapa tidak," ujar Abduh.
"Atau dari Bappenas juga bisa mendorong PU sesuai dengan fungsinya terkait prasarana jalan, bayangan saya sih itu, memang perlu. Tapi saya belum tahu apakah komponen sudah ada apa belum, kalau sudah ada jalankan saja, kalau ada komponen jalan lebih cepat lebih baik. Intinya swasembada ini menjadi komitmen bersama antara semua pihak, baik lembaga pusat maupun khusus di daerah, itu perlu langkah konkrit dengan ada aksinya," tutup Abduh. (**)