Di UNHAS, Luhut Jelaskan Kepentingan Pemerintah Fokus di Infrastruktur

Di hadapan ribuan Mahasiswa, di antaranya mahasiswa baru sejumlah 5371 orang, Rektor dan para dosen Unhas, Menko Luhut mengatakan, di tengah ketatnya persaingan global sekarang ini, perekonomian Indonesia masih mampu tumbuh dengan baik. "Kita harus mensyukuri hal ini, dan bersama-sama menjaga momentum pertumbuhan ini," ujar Menko Luhut.

Menurut Menko Luhut, pemerintah akan terus mendorong program-program pembangunan untuk mengurangi kesenjangan dan terus meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Fokus pembangunan ini akan berimbang antara pembangunan fisik dalam bentuk infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) berupa pendidikan dan kesehatan, serta pemberian bantuan bagi masyarakat tidak mampu. "Fokus pembangunan infrastruktur pemerintah dilakukan untuk menurunkan biaya logistik di Indonesia agar meningkatkan daya saing ekonomi kita," ujarnya.

Untuk itu, Menko Luhut mengatakan, kepercayaan dunia kepada Indonesia terus meningkat. Bahkan, berdasarkan hasil polling institusi bergengsi dunia, saat ini Indonesia berada di posisi pertama dunia 'Gold'. Tentunya, kondisi ini didukung dengan survei rata-rata tertinggi dalam tujuh tahun terakhir, bahwa semua lini berjalan dengan baik.

Sebagai gambarannya, papar Menko Luhut, perkembangan di bidang infrastruktur, penurunan angka kemiskinan dan juga investment grade dalam kepercayaan investasi di Indonesia itu semakin baik. Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berpacu di 5,1 – 5,2 %, namun dalam upaya pengentasan kemiskinan terus dilakukan.

Dari sisi komoditas ekspor misalnya, pemerintah telah menekankan untuk melakukan pengolahan, tidak lagi dalam bentuk raw material atau bahan baku. Sementara dari investment grade terkait dengan kepercayaan investasi di Indonesia, sambung Menko Luhut, bahwa hal ini sudah dinilai aman untuk berinvestasi, karena hal ini telah memicu suku bunga turun menjadi 25 basis poin.

Sementara itu, melirik sektor pembangunan infrastruktur, Menko Luhut mengatakan, hal ini juga terus meningkat. Ini sesuai dengan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, melalui program tol laut, kini pembangunan infrastruktur tersebut terus digencarkan, terutama Kawasan Indonesia Timur (KIT), salah satunya di Wamena, Papua. "Kalau dulu buang dana yang tidak pas, sekarang efisiensi dan pas untuk bangun infrastruktur, karena disadari hanya 20% dari dana APBN yang bisa mendanai infrastruktur," paparnya.

Program tol laut itu sendiri telah dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat Papua. Pasalnya, oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya, papua tidak diperhatikan. "Baru pada pemerintahan sekarang Papua dibangun," lanjutnya.

Menko Luhut menambahkan, keinginan Presiden Jokowi yang menginginkan adanya pemerataan ekonomi di Indonesia telah dibuktikan. Salah satunya adalah pembangunan jalan Trans Papua sepanjang 1.070 km. (Penambahan dikit tentang dampak yang dirasakan masyarakat Papua terkait pembangunan Trans Papua) "Hal ini diwujudkan Presiden Jokowi bukan hanya sebatas bicara saja, ini merupakan pembuktian perkataannya," tutur Menko Luhut.

Beberapa waktu lalu sempat hangat soal isu pengalihan subsidi oleh pemerintah. Ada yang mengatakan kebijakan ini akan menurunkan popularitas Presiden Jokowi. Menko Luhut menegaskan, hal itu hanya bersifat sementara. Karena, pada akhirnya popularitas Presiden akan naik dengan sendirinya lagi seiring dengan terwujudnya pembangunan-pembangunan yang dijanjikan akibat pengalihan subsidi tersebut.

Berkaitan dengan persoalan industri garam di Jeneponto, Sulsel, Menko Luhut mengatakan, masyarakat khususnya petambak garam rakyat yang ada di Jeneponto tak perlu merasa khawatir. Sebab, saat ini pemerintah sedang melakukan penelitian untuk pengelolaan industri garam yang ada di Jeneponto tersebut dengan memanfaatkan teknologi maju, sehingga petambak garam rakyat juga bisa menikmati hasilnya nanti.

"Itu diharapkan akan selesai dalam tahun ini. Nanti Unhas akan diminta untuk melakukan penelitian terkait hal ini. Mahasiswa bisa saja ikut dalam penelitian ini, asalkan dengan izin rektor. Sehingga dengan begitu dapat sekaligus dilakukan belanja masalah," terangnya.

Mengenai Freeport, Menko Luhut mengatakan, Indonesia menghormati kerja sama antara Freeport dan Indonesia. Namun sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan, bahwa masa kontrak PT. Freeport di Indonesia selama 50 tahun telah habis. Selanjutnya, Indonesia ingin mengolah tambang emas terbesar itu secara swakelola.

Namun ada perjanjian baru di mana Indonesia harus mendapat keuntungan sebesar 51% serta PT. Freeport diwajibkan membangun smelter untuk mengolah hasil tambang tersebut, sehingga ekspor tidak lagi dalam bentuk raw material,tapi dalam bentuk value added. "Tapi pembangunan smelter ini tidak dilakukan. Kita sebagai bangsa yang besar harus tegas," imbuhnya.

Tak hanya di Freeport, Menurut Purnawirawan Jenderal TNI ini, hal yang sama juga pernah dialami di Blok Migas, Mahakam yang dikelola oleh Total. Pasalnya, ketika masa perjanjian habis, Total masih ingin memperpanjang, namun Total ingin menerima 39%. Namun tidak ingin membayar, serta menentukan harga dengan sendirinya. Padahal, kata Menko Luhut, penentuan harga seharusnya dilakukan dengan adil, di mana harga ditentukan oleh pasar (Jakarta Stock Exchange).

"Oleh karena itu, kita harus tegas, memiliki pengetahuan yang luas supaya tidak ditipu, dan tegas dalam membela kepentingan Indonesia," tegasnya.

Untuk itu, Menko Luhut mengajak generasi muda bangsa, terutama mahasiswa Unhas untuk memegang teguh "Bhinneka Tunggal IKa". Pasalnya, Founding fathers Indonesia sudah jelas mengatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara dengan ideologi Pancasila," paparnya.

Sebelum menutup kuliah umum di Unhas, Menko luhut berpesan kepada para peseta agar "be yourself", bekerja dalam tim, fokus dengan pendidikan yang saat ini sedang ditempuh. "Jangan berbohong, jangan kecil hati dengan asal kalian. Kalian bisa menjadi apa saja asal bekerja dengan hati dan bekerja dengan fokus," ungkapnya.

Sementara itu, usai mengisi kuliah umum, Menko Luhut menjawab pertanyaan sejumlah media yang juga turut hadir, di antaranya mengenai potensi laut di Indonesia yang disebutkan sebelumnya bahwa hanya 8% dari potensi laut kita yang dimanfaatkan. "Ya, memang baru segitu, sekarang kita baru kerjain itu jadi terintegrasi lagi, holistik ya, itu lebih penting, dan sekarang kita berharap ya kita bisa naikkan cepat, karena kekayaan laut pertahun itu kalau kita eksplorasi dengan bagus hampir 1,1 T US Dolar, itu kita baru kecil sekali, jadi penerimaan ke depan paling tinggi itu sebenarnya nanti dari pariwisata baru nanti dari perikanan baru nanti energi. Jadi kita harus larinya ke sana," paparnya.

Ditanya mengenai OTT Dirjen Hubla Tonny Budiono, yang terjadi beberapa hari lalu, Menko Luhut tak banyak berkomentar. "Saya sangat menyayangkan kenapa pak Tony sampe begitu, itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekarang sudah makin transparan dengan sistem IT segala macem, telepon tidak ada yang tidak diintercept sekarang," ujarnya.

"Jadi makin diperketat dan makin terbuka, jadi saya pikir ya kita harus hindari karena memang betul Presiden juga sudah berencana melakukan  remunerasi. Tapi saya kira tidak hanya masalah remunerasi, ini juga menyangkut masalah mental kita juga.

Untuk hal itu lah, Menko Luhut berpesan agar sekiranya kita fokus saja pada pekerjaan kita masing-masing, supaya Indonesia ini lebih baik. (*)