Listrik Padam Cukup Lama, Andre: PLN Tak Cukup Hanya Minta Maaf
Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade berharap pemerintah tidak mentelorir kesalahan PLN yang melakukan pemadaman listrik yang berlangsung sepanjang hari Minggu (5/8) kemarin.
Selain tanpa pemberitahuan, pemadaman listrik juga berlangsung cukup lama. Diperkirakan terjadi sejak pukul 12.00 WIB. Hingga pukul 21.00 WIB, seperti dilansir laman PLN Jaya, masih ada 4.619 wilayah di Jakarta yang mengalami pemadaman.
"Listrik sudah terlalu lama mati dan begitu luas jangkauan matinya. Ada yg salah dengan sistem PLN. Tidak cukup hanya minta permintaan maaf bagi manajemen PLN. Pak @jokowi dan Menteri BUMN tlg beri sanksi manajemen PLN agar ada pembelajaran utk pelayanan yg lebih baik," cuit Andre, anggota DPR terpilih dari Dapil Sumbar 1, di akun Twitter-nya @andre_rosiade.
Tragedi blackout atau pemadaman tidak hanya terjadi di Jakarta, melainkan meluas hingga Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali.
Karena tanpa pemberitahuan, masyarakat kalang-kabut. Kegiatan yang bergantung pada listrik lumpuh, seperti layanan publik, transportasi, perbelanjaan hingga perbankan.
Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama PT PLN (persero), Sripeni Inten Cahyani mengatakan, pemadaman listrik yang melanda sebagian pulau Jawa itu terjadi akibat gangguan pada sisi transmisi Ungaran dan Pemalang berkapasitas 500 KV.
Akibat gangguan itu, transfer energi dari timur ke barat gagal. Sehingga terjadi gangguan ke seluruh pembangkit di sisi tengah dan barat Pulau Jawa.
"Kami manajemen PLN memimpin langsung dan mengawal langsung proses recovery. Dari sini kita bisa memantau bagaimana pasokan listrik dari timur ke barat untuk mendukung pasokan," kata dia di Depok, Minggu (4/8).
Dia mengungkapkan proses recovery juga terkendala jaringan komunikasi yang ikut terdampak oleh adanya pemadaman listrik tersebut.
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menyesalkan pemadaman listrik tersebut. Apalagi di Jabodetabek. Sebab, bukan hanya merugikan konsumen residensial, tapi juga berdampak ke sektor usaha.
"Ini bisa menjadi sinyal buruk bagi daya tarik investasi di Jakarta, bahkan Indonesia. Kalau di Jakarta saja seperti ini, bagaimana di luar Jakarta, dan atau di luar Pulau Jawa?," kata Tulus dilansir RMCO.id.
 |
|
Selain tanpa pemberitahuan, pemadaman listrik juga berlangsung cukup lama. Diperkirakan terjadi sejak pukul 12.00 WIB. Hingga pukul 21.00 WIB, seperti dilansir laman PLN Jaya, masih ada 4.619 wilayah di Jakarta yang mengalami pemadaman.
"Listrik sudah terlalu lama mati dan begitu luas jangkauan matinya. Ada yg salah dengan sistem PLN. Tidak cukup hanya minta permintaan maaf bagi manajemen PLN. Pak @jokowi dan Menteri BUMN tlg beri sanksi manajemen PLN agar ada pembelajaran utk pelayanan yg lebih baik," cuit Andre, anggota DPR terpilih dari Dapil Sumbar 1, di akun Twitter-nya @andre_rosiade.
Tragedi blackout atau pemadaman tidak hanya terjadi di Jakarta, melainkan meluas hingga Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali.
Karena tanpa pemberitahuan, masyarakat kalang-kabut. Kegiatan yang bergantung pada listrik lumpuh, seperti layanan publik, transportasi, perbelanjaan hingga perbankan.
Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama PT PLN (persero), Sripeni Inten Cahyani mengatakan, pemadaman listrik yang melanda sebagian pulau Jawa itu terjadi akibat gangguan pada sisi transmisi Ungaran dan Pemalang berkapasitas 500 KV.
Akibat gangguan itu, transfer energi dari timur ke barat gagal. Sehingga terjadi gangguan ke seluruh pembangkit di sisi tengah dan barat Pulau Jawa.
"Kami manajemen PLN memimpin langsung dan mengawal langsung proses recovery. Dari sini kita bisa memantau bagaimana pasokan listrik dari timur ke barat untuk mendukung pasokan," kata dia di Depok, Minggu (4/8).
Dia mengungkapkan proses recovery juga terkendala jaringan komunikasi yang ikut terdampak oleh adanya pemadaman listrik tersebut.
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menyesalkan pemadaman listrik tersebut. Apalagi di Jabodetabek. Sebab, bukan hanya merugikan konsumen residensial, tapi juga berdampak ke sektor usaha.
"Ini bisa menjadi sinyal buruk bagi daya tarik investasi di Jakarta, bahkan Indonesia. Kalau di Jakarta saja seperti ini, bagaimana di luar Jakarta, dan atau di luar Pulau Jawa?," kata Tulus dilansir RMCO.id.