Penajam Paser Utara Rusuh, Pemindahan Ibu Kota Tetap Dilanjutkan
Kerusuhan yang melanda Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) dipastikan tidak akan mengganggu proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).
Kerusuhan yang melanda Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) dipastikan tidak akan mengganggu proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).
JAKARTA- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro memastikan seluruh tahapan dari proses pemindahan IKN masih terus berjalan. Lagi pula, kerusuhan yang terjadi di PPU itu tidak ada kaitannya dengan rencana perpindahan ibu kota.
"Hal kemarin itu kriminal biasa," kata Bambang, kemarin menenangkan. Ia yakin, proses penegakan hukum akan membuat konflik terkendali.
Terkait kerusuhan itu, Bambang juga sudah mengonfirmasi langsung kepada Gubernur Kaltim Isran Noor, ketika turut hadir dalam Senimar Nasional; Kebudayaan Dayak dan Kontribusinya terhadap Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur di Gedung Saleh Afiff Kementerian PPN/Bappenas Jakarta, Kamis (17/10) lalu.
"Itu perkelahian remaja ya Pak?," tanya Bambang kepada Gubernur Kaltim Isran Noor. "Itu masalah kriminal biasa gak ada kaitannya dengan pemindahan ibu kota," jawab sang Gubernur.
Menurut Bambang, kerusuhan di PPU itu layaknya tawuran di Jakarta. Hanya luapan emosi dari perkelahian sekelompok pemuda. "Kan di Jakarta juga sering tawuran. Jadi intinya bisa dilalui," tuturnya.
Namun demikian, Bambang menegaskan faktor budaya dan kebiasaan masyarakat lokal tetap menjadi salah satu faktor penting dalam pemindahan ibu kota.
"Kita juga akan memperhatikan budaya dan kebiasaan masyarakat lokal sehingga proses pemindahan ibu kota tidak akan terjadi hambatan," tandasnya
Seperti diketahui, tercatat 366 kepala keluarga di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur terpaksa mengungsikan diri akibat kerusuhan di Pelabuhan Penyeberangan Penajam pada Rabu (16/10) lalu.
Kerusuhan itu dipicu oleh aksi sekelompok orang, yang berjumlah sekitar 100 orang yang mendatangi pelabuhan tersebut. Mereka mencari keluarga pelaku penusukan siswa SMK Pelita Gamma yang meninggal di Pantai Nipah-Nipah, Rabu (9/10) lalu.
Massa tersebut juga menuntut denda adat kepada pelaku penikaman dalam perkelahian kelompok pemuda. Namun, aksi itu berujung rusuh. Kerusuhan terjadi sekitar pukul 1 siang Wita. Pos loket tiket kapal klotok dirusak, aktivitas transportasi penyeberangan juga dihentikan.
Selain itu, sebanyak 158 unit rumah dan sekolah Madrasah Ibtidaiyah di Gang Buaya RT 6, 7 dan 8 Kelurahan Penajam terbakar. Sejumlah fasilitas umum juga dirusak.
Sehari setelah kerusuhan, Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Masud telah melakukan pertemuan dengan keluarga korban penikaman di Pantai Nipah-nipah. Dalam pertemuan yang disaksikan langsung oleh tokoh-tokoh masyarakat setemlat sudah menghasilkan dua kesepakatan damai.
Pertama, mengawal proses hukum pembunuhan sampai tuntas berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kedua, denda adat dan ritual bersih kampung dilaksanakan sebelum acara Nondoi di Penajam Paser Utara.
Sang Bupati juga mengimbau agar setiap masyarakat menahan diri dan tidak menyebar video, foto ataupun gambar provokatif yang memancing amarah. "Agar bersama-sama menghormati segala keputusan yang telah disepakati," harap Abdul Gafur Masud.***
 |
| Foto: Twitter |
JAKARTA- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro memastikan seluruh tahapan dari proses pemindahan IKN masih terus berjalan. Lagi pula, kerusuhan yang terjadi di PPU itu tidak ada kaitannya dengan rencana perpindahan ibu kota.
"Hal kemarin itu kriminal biasa," kata Bambang, kemarin menenangkan. Ia yakin, proses penegakan hukum akan membuat konflik terkendali.
Terkait kerusuhan itu, Bambang juga sudah mengonfirmasi langsung kepada Gubernur Kaltim Isran Noor, ketika turut hadir dalam Senimar Nasional; Kebudayaan Dayak dan Kontribusinya terhadap Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur di Gedung Saleh Afiff Kementerian PPN/Bappenas Jakarta, Kamis (17/10) lalu.
"Itu perkelahian remaja ya Pak?," tanya Bambang kepada Gubernur Kaltim Isran Noor. "Itu masalah kriminal biasa gak ada kaitannya dengan pemindahan ibu kota," jawab sang Gubernur.
Menurut Bambang, kerusuhan di PPU itu layaknya tawuran di Jakarta. Hanya luapan emosi dari perkelahian sekelompok pemuda. "Kan di Jakarta juga sering tawuran. Jadi intinya bisa dilalui," tuturnya.
Namun demikian, Bambang menegaskan faktor budaya dan kebiasaan masyarakat lokal tetap menjadi salah satu faktor penting dalam pemindahan ibu kota.
"Kita juga akan memperhatikan budaya dan kebiasaan masyarakat lokal sehingga proses pemindahan ibu kota tidak akan terjadi hambatan," tandasnya
Seperti diketahui, tercatat 366 kepala keluarga di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur terpaksa mengungsikan diri akibat kerusuhan di Pelabuhan Penyeberangan Penajam pada Rabu (16/10) lalu.
Kerusuhan itu dipicu oleh aksi sekelompok orang, yang berjumlah sekitar 100 orang yang mendatangi pelabuhan tersebut. Mereka mencari keluarga pelaku penusukan siswa SMK Pelita Gamma yang meninggal di Pantai Nipah-Nipah, Rabu (9/10) lalu.
Massa tersebut juga menuntut denda adat kepada pelaku penikaman dalam perkelahian kelompok pemuda. Namun, aksi itu berujung rusuh. Kerusuhan terjadi sekitar pukul 1 siang Wita. Pos loket tiket kapal klotok dirusak, aktivitas transportasi penyeberangan juga dihentikan.
Selain itu, sebanyak 158 unit rumah dan sekolah Madrasah Ibtidaiyah di Gang Buaya RT 6, 7 dan 8 Kelurahan Penajam terbakar. Sejumlah fasilitas umum juga dirusak.
Sehari setelah kerusuhan, Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Masud telah melakukan pertemuan dengan keluarga korban penikaman di Pantai Nipah-nipah. Dalam pertemuan yang disaksikan langsung oleh tokoh-tokoh masyarakat setemlat sudah menghasilkan dua kesepakatan damai.
Pertama, mengawal proses hukum pembunuhan sampai tuntas berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kedua, denda adat dan ritual bersih kampung dilaksanakan sebelum acara Nondoi di Penajam Paser Utara.
Sang Bupati juga mengimbau agar setiap masyarakat menahan diri dan tidak menyebar video, foto ataupun gambar provokatif yang memancing amarah. "Agar bersama-sama menghormati segala keputusan yang telah disepakati," harap Abdul Gafur Masud.***