Benarkah Nasdem Mau Main Politik Dua Kaki?
Kunjungan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh ke markas PKS, Rabu (30/10) sore, disentil Partai Banteng. PDIP mengingatkan agar parpol pendukung Jokowi-Maruf tidak main dua kaki.
Kunjungan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh ke markas PKS, Rabu (30/10) sore, disentil Partai Banteng. PDIP mengingatkan agar parpol pendukung Jokowi-Maruf tidak main dua kaki.
JAKARTA- Adalah Wasekjen PDI Perjuangan (PDIP), Arif Wibowo yang angkat bicara. Ia menyoroti kesepakatan antara Nasdem dan PKS soal penguatan fungsi checks and balances di DPR. Harusnya kata dia, fungsi itu dijalankan oleh partai-partai di luar pemerintahan.
"Bukan yang di dalam pemerintahan," sentil Arif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
Menurut Arif, seluruh parpol koalisi pendukung pemerintah harus taat asas dan jaga sikap. Serta berpolitik secara etis. Secara lugas, ia mengingatkan agar parpol pendukung pemerintah tidak main politik dua kaki. "Tidak boleh seharusnya politik dua kaki itu," sambungnya.
Tugas dari partai koalisi itu, terang dia adalah memastikan pemerintahan Joko Widodo di periode kedua dapat berjalan dengan baik. Yakni bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai visi misi selama 5 tahun ke depan.
Terkait hal itu, sambung Arif tidak bisa tawar lagi. Partai koalisi harus komitmen dan loyal kepada pemerintahan yang berkuasa saat ini.
Soal silaturahmi antar-parpol, kata Arief, itu hak otonomi masing-masing partai. Namun, ia mengingatkan bahwa dalam setiap hubungan politik yang dibangun, perlu diperhatikan batasan-batasan komunikasinya.
"Mesti sadar, tahu, dan paham batas-batas dari komunikasi menyangkut substansi komunikasi," sebutnya.
Menyikapi sentilan Banteng, Sekjen NasDem, Johnny G Plate mengibaratkan politik sebagaimana tubuh manusia. Yang memang ditopang oleh dua kaki.
"Kaki manusia ada dua, jangan tiga. Tapi sikap politik satu," ujar Plate di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, kemarin.
Menurutnya, kunjungan Nasdem ke kantor PKS adalah dalam rangka memperkuat pemerintahan. Nasdem sebagai partai koalisi mengambil inisiatif untuk membangun komunikasi politik dengan pimpinan partai mana pun, baik di koalisi maupun oposisi.
Ia kemudian mencontohkan salah satu butir kesepahaman yang berhasil disepakati antara Nasdem dan PKS. Yaitu soal kesepahaman Pancasila dan tidak memberikan ruang bagi gerakan radikalisme dan separatisme.
Menurutnya, soal-soal begitu perlu inisiatif dari pimpinan parpol dalam mencari titik temu antarparpol, di tengah perbedaan pilihan politik. Tidak semua langkah parpol pendukung perlu didiskusikan dulu dengan Jokowi. "Kasihan Pak Jokowi kalau semua urusan parpol harus Pak Jokowi, jangan," lanjutnya.
Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Pangi Syarwi Chaniago menilai pertemuan antara Nasdem dengan PKS tidak bisa disebut sebagai bagian dari politik dua kaki.
"Ini ajang konsolidasi dalam rangka membangun kebersamaan dan kesamaan pandangan. Sebab PKS dan Nasdem punya kesamaan yaitu menciptakan sumbu check and balances berbangsa dan bernegara," kata Pangi menjawab Rakyat Merdeka tadi malam.
Dari pendekatan komunikasi politik, Pangi melihat ada pesan politik dan agenda jangka panjang yang ingin dibangun antara Nasdem dan PKS. "Penjajakan ini jelas ada agenda yang dibawa, kepentingan siapa, untuk apa dan dapat apa," lanjutnya.
Setali tiga uang dengan Pangi, analis politik dari Universitas Nasional Chazali Husni Situmorang kemudian mengingatkan kembali pertemuan dua kubu politik yang berbeda lainnya, yakni antara Megawati dan Prabowo. Menurutnya, partai-partai saat ini sudah mulai pasang kuda-kuda untuk agenda politik 3 tahun mendatang. Baik antar sesama koalisi maupun dengan partai oposisi.
"Pemerintah sekarang ini bagi parpol hanyalah kendaraan utk merebut kekuasaan berikutnya," ujarnya lewat pesan WhatsApp tadi malam.
Pandangan yang hampir sama juga diutarakan pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin. Dia berkeyakinan bahwa Nasdem tidak akan keluar dari koalisi. Hanya saya, partai yang dipimpin Paloh itu ingin berteman dengan partai oposisi.
"Satu kaki di pemerintah. Satu kaki lagi bisa saja akan sering mengkritik pemerintah. Sama seperti PKS dulu di koalisi Jokowi. Ada kadernya di kabinet SBY. Tapi sering mengkritik pemerintahan SBY," tandasnya.
 |
|
JAKARTA- Adalah Wasekjen PDI Perjuangan (PDIP), Arif Wibowo yang angkat bicara. Ia menyoroti kesepakatan antara Nasdem dan PKS soal penguatan fungsi checks and balances di DPR. Harusnya kata dia, fungsi itu dijalankan oleh partai-partai di luar pemerintahan.
"Bukan yang di dalam pemerintahan," sentil Arif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
Menurut Arif, seluruh parpol koalisi pendukung pemerintah harus taat asas dan jaga sikap. Serta berpolitik secara etis. Secara lugas, ia mengingatkan agar parpol pendukung pemerintah tidak main politik dua kaki. "Tidak boleh seharusnya politik dua kaki itu," sambungnya.
Tugas dari partai koalisi itu, terang dia adalah memastikan pemerintahan Joko Widodo di periode kedua dapat berjalan dengan baik. Yakni bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai visi misi selama 5 tahun ke depan.
Terkait hal itu, sambung Arif tidak bisa tawar lagi. Partai koalisi harus komitmen dan loyal kepada pemerintahan yang berkuasa saat ini.
Soal silaturahmi antar-parpol, kata Arief, itu hak otonomi masing-masing partai. Namun, ia mengingatkan bahwa dalam setiap hubungan politik yang dibangun, perlu diperhatikan batasan-batasan komunikasinya.
"Mesti sadar, tahu, dan paham batas-batas dari komunikasi menyangkut substansi komunikasi," sebutnya.
Menyikapi sentilan Banteng, Sekjen NasDem, Johnny G Plate mengibaratkan politik sebagaimana tubuh manusia. Yang memang ditopang oleh dua kaki.
"Kaki manusia ada dua, jangan tiga. Tapi sikap politik satu," ujar Plate di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, kemarin.
Menurutnya, kunjungan Nasdem ke kantor PKS adalah dalam rangka memperkuat pemerintahan. Nasdem sebagai partai koalisi mengambil inisiatif untuk membangun komunikasi politik dengan pimpinan partai mana pun, baik di koalisi maupun oposisi.
Ia kemudian mencontohkan salah satu butir kesepahaman yang berhasil disepakati antara Nasdem dan PKS. Yaitu soal kesepahaman Pancasila dan tidak memberikan ruang bagi gerakan radikalisme dan separatisme.
Menurutnya, soal-soal begitu perlu inisiatif dari pimpinan parpol dalam mencari titik temu antarparpol, di tengah perbedaan pilihan politik. Tidak semua langkah parpol pendukung perlu didiskusikan dulu dengan Jokowi. "Kasihan Pak Jokowi kalau semua urusan parpol harus Pak Jokowi, jangan," lanjutnya.
Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Pangi Syarwi Chaniago menilai pertemuan antara Nasdem dengan PKS tidak bisa disebut sebagai bagian dari politik dua kaki.
"Ini ajang konsolidasi dalam rangka membangun kebersamaan dan kesamaan pandangan. Sebab PKS dan Nasdem punya kesamaan yaitu menciptakan sumbu check and balances berbangsa dan bernegara," kata Pangi menjawab Rakyat Merdeka tadi malam.
Dari pendekatan komunikasi politik, Pangi melihat ada pesan politik dan agenda jangka panjang yang ingin dibangun antara Nasdem dan PKS. "Penjajakan ini jelas ada agenda yang dibawa, kepentingan siapa, untuk apa dan dapat apa," lanjutnya.
Setali tiga uang dengan Pangi, analis politik dari Universitas Nasional Chazali Husni Situmorang kemudian mengingatkan kembali pertemuan dua kubu politik yang berbeda lainnya, yakni antara Megawati dan Prabowo. Menurutnya, partai-partai saat ini sudah mulai pasang kuda-kuda untuk agenda politik 3 tahun mendatang. Baik antar sesama koalisi maupun dengan partai oposisi.
"Pemerintah sekarang ini bagi parpol hanyalah kendaraan utk merebut kekuasaan berikutnya," ujarnya lewat pesan WhatsApp tadi malam.
Pandangan yang hampir sama juga diutarakan pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin. Dia berkeyakinan bahwa Nasdem tidak akan keluar dari koalisi. Hanya saya, partai yang dipimpin Paloh itu ingin berteman dengan partai oposisi.
"Satu kaki di pemerintah. Satu kaki lagi bisa saja akan sering mengkritik pemerintah. Sama seperti PKS dulu di koalisi Jokowi. Ada kadernya di kabinet SBY. Tapi sering mengkritik pemerintahan SBY," tandasnya.