Soal Kunjungan ke PKS, Nasdem Minta Jangan Suudzon

Sejumlah kecurigaan muncul setelah kunjungan Partai Nasdem ke kantor PKS pada Rabu (30/10) lalu. Salah satu yang mencuat adalah tudingan politik dua kaki.

  • Ketum Partai Nasdem Surya Paloh berangkulan dengan Ketum PKS Sohibul Iman. Foto: Twitter

Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago mengatakan bahwa politik itu dinamis. Strategi politik untuk menjadi pemenang, lanjutnya tidak perlu lagi harus saling berhadap-hadapan dengan lawan atau perang secara terbuka.

"Itu kuno," sentil Irma lewat pesan tertulis tadi malam.

Lebih lanjut, Irma menjelaskan bahwa sebagai partai politik yang mendukung pemerintah dan menjadi salah satu tulang Punggung kemenangan Jokowi-Makruf, Nasdem tidak boleh berhenti berjuang hanya sampai di pelantikan Presiden dan ikut dalam kabinet kerja saja.

"Menjaga keamanan dan kelancaran kerja presiden menjadi agenda berikut nya," ujarnya.

Caranya, kata Irma adalah dengan menjaga soliditas koalisi pemerintah. Termasuk juga menjalin “silaturahim” kebangsaan dengan partai politik yang memiliki komitmen jelas dan tegas menyatakan berada diluar pemerintah. Bukan dengan berpangku tangan atau membebani presiden dengan permintaan kursi paling banyak.

"Begitulah cara Nasdem mengawal kemenangan Jokowi," tutur Irma.

Irma mengaku, tidak ada ketakutan sedikitpun bagi Nasdem akan dianggap macam-macam ketika menjalin silaturahim dgn PKS. Karena Nasdem, katanya berkeyakinan bahwa silaturahim kebangsaan yang dilakukan adalah cermin apresiasi Nasdem sebagai partai politik yang memegang teguh restorasi Indonesia. Yaitu gerakan perubahan dalam menjalankan Politik yang dinamis, bermartabat, santun dan berbudaya.

"Tidak ada partai politik yang berani bersikap tegas dengan mengatakan 'Jokowi Presiden Ku, Nasdem Partai Ku' dengan segala resiko nya," imbuh Irma.

Sehingga, kata dia tidak ada alasan bagi Nasdem untuk main dua laki. Tidak perlu meragukan loyalitas partainya terhadap Jokowi. "Sebaiknya isi kepala kita dengan husnuzon, jangan su'uzon," sentilnya.

Sebelumnya, Wasekjen PDI Perjuangan (PDIP), Arif Wibowo menyoroti kesepakatan antara Nasdem dan PKS soal penguatan fungsi checks and balances di DPR dalam silaturahmi kedua partai belum lama ini. Harusnya kata dia, fungsi itu dijalankan oleh partai-partai di luar pemerintahan.

"Bukan yang di dalam pemerintahan," sentil Arif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10).

Menurut Arif, seluruh parpol koalisi pendukung pemerintah harus taat asas dan jaga sikap. Serta berpolitik secara etis. Secara lugas, ia mengingatkan agar parpol pendukung pemerintah tidak main politik dua kaki. "Tidak boleh seharusnya politik dua kaki itu," sambungnya.

Tugas dari partai koalisi itu, terang dia adalah memastikan pemerintahan Joko Widodo di periode kedua dapat berjalan dengan baik. Yakni bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai visi misi selama 5 tahun ke depan.

Terkait hal itu, sambung Arif tidak bisa tawar lagi. Partai koalisi harus komitmen dan loyal kepada pemerintahan yang berkuasa saat ini.

Soal silaturahmi antar-parpol, kata Arief, itu hak otonomi masing-masing partai. Namun, ia mengingatkan bahwa dalam setiap hubungan politik yang dibangun, perlu diperhatikan batasan-batasan komunikasinya.

"Mesti sadar, tahu, dan paham batas-batas dari komunikasi menyangkut substansi komunikasi," tandasnya.