Ganggu Pilkada Damai, KontraS Aceh Desak Aparat Tindak Tegas Pelaku Ancaman Relawan Om Bus
Ancaman semacam ini bisa merusak kedamaian dan iklim demokrasi
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap pelaku ancaman pembunuhan yang menimpa relawan Rumah Kita Bersama (RKB) di Aceh Tamiang.
BANDA ACEH- Ancaman tersebut diterima oleh Safwan, Sekretaris RKB yang mendukung pasangan calon gubernur Bustami Hamzah (Om Bus) dan wakilnya, Fadhil Rahmi (Syeh Fadhil), hanya karena menolak membuat video alih dukungan untuk pasangan calon lain.
Koordinator KontraS Aceh, Azharul Husna, dengan tegas menyatakan bahwa ancaman tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia (HAM) dan prinsip dasar demokrasi.
“Ancaman ini tidak hanya merusak proses demokrasi yang bebas dan adil, tetapi juga menciptakan suasana ketakutan yang mengganggu hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum tanpa rasa takut akan keselamatan diri mereka,” ujar Azharul Husna dalam pernyataannya kepada wartawan pada Rabu (13/1).
Ia menambahkan, ancaman terhadap relawan RKB ini berpotensi memperburuk suasana politik di Aceh dan memicu polarisasi di kalangan masyarakat.
“Ketika intimidasi dan ancaman menjadi bagian dari proses politik, ini dapat menurunkan tingkat partisipasi pemilih dan menghambat kandidat atau relawan untuk bekerja dengan aman,” tambahnya.
KontraS Aceh menilai bahwa ancaman seperti ini akan sangat merusak iklim demokrasi yang sehat dan mengganggu ruang politik yang seharusnya bebas dari tekanan.
Oleh karena itu, mereka mendesak pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk segera menghentikan tindakan intimidasi tersebut.
KontraS juga menekankan bahwa meskipun tidak ada pihak yang secara langsung menyasar satu kubu tertentu, setiap pihak yang terlibat dalam kontestasi politik harus mengedepankan solusi damai dan menghormati hak asasi manusia.
 |
| Koordinator KontraS Aceh, Azharul Husna. Foto: Instagram/azharulhusna |
BANDA ACEH- Ancaman tersebut diterima oleh Safwan, Sekretaris RKB yang mendukung pasangan calon gubernur Bustami Hamzah (Om Bus) dan wakilnya, Fadhil Rahmi (Syeh Fadhil), hanya karena menolak membuat video alih dukungan untuk pasangan calon lain.
Koordinator KontraS Aceh, Azharul Husna, dengan tegas menyatakan bahwa ancaman tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia (HAM) dan prinsip dasar demokrasi.
“Ancaman ini tidak hanya merusak proses demokrasi yang bebas dan adil, tetapi juga menciptakan suasana ketakutan yang mengganggu hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum tanpa rasa takut akan keselamatan diri mereka,” ujar Azharul Husna dalam pernyataannya kepada wartawan pada Rabu (13/1).
Ia menambahkan, ancaman terhadap relawan RKB ini berpotensi memperburuk suasana politik di Aceh dan memicu polarisasi di kalangan masyarakat.
“Ketika intimidasi dan ancaman menjadi bagian dari proses politik, ini dapat menurunkan tingkat partisipasi pemilih dan menghambat kandidat atau relawan untuk bekerja dengan aman,” tambahnya.
KontraS Aceh menilai bahwa ancaman seperti ini akan sangat merusak iklim demokrasi yang sehat dan mengganggu ruang politik yang seharusnya bebas dari tekanan.
Oleh karena itu, mereka mendesak pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk segera menghentikan tindakan intimidasi tersebut.
KontraS juga menekankan bahwa meskipun tidak ada pihak yang secara langsung menyasar satu kubu tertentu, setiap pihak yang terlibat dalam kontestasi politik harus mengedepankan solusi damai dan menghormati hak asasi manusia.
“Jika ada pihak yang terlibat dalam tindakan yang tidak demokratis seperti ancaman kekerasan, maka itu adalah masalah bersama yang perlu diselesaikan dengan serius, tanpa melihat perbedaan politik,” lanjut Azharul Husna.
Karena itu, KontraS Aceh memandang penting tindakan tegas dari aparat penegak hukum untuk memastikan Pilkada berjalan dengan damai.
Di sisi lain, ia mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah, dan tetap menjaga integritas sepanjang pelaksanaan Pilkada.
Organisasi masyarakat sipil dan pemantau pemilu yang tinggal dua pekan lagi diharapkan aktif mengawasi jalannya Pilkada untuk memastikan agar berjalan dengan jujur dan transparan.
"Untuk memastikan agar berjalan dengan jujur dan transparan," tutupnya
Di sisi lain, ia mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah, dan tetap menjaga integritas sepanjang pelaksanaan Pilkada.
Organisasi masyarakat sipil dan pemantau pemilu yang tinggal dua pekan lagi diharapkan aktif mengawasi jalannya Pilkada untuk memastikan agar berjalan dengan jujur dan transparan.
"Untuk memastikan agar berjalan dengan jujur dan transparan," tutupnya