Gubernur Gorontalo Kaji Jurus NTB Tertibkan Tambang Rakyat

Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, memimpin rombongan pejabat daerah dalam kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Senin (13/10/2025). Kunjungan tersebut bertujuan untuk mempelajari secara langsung formula keberhasilan NTB dalam menata dan mengelola sektor pertambangan rakyat secara berkelanjutan.

Pertemuan Gubernur Gorontalo dan Gubernur NTB bahas strategi percepatan IPR di Mataram. Foto: Timkom

MATARAM - Rombongan Gubernur Gorontalo turut melibatkan Kapolda Gorontalo, Ketua DPRD Provinsi, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait. Mereka diterima langsung oleh Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, di ruang kerjanya.

Pertemuan tersebut menjadi ajang berbagi pengalaman dan strategi, terutama dalam membangun kolaborasi yang solid antara Pemerintah Provinsi dan aparat penegak hukum. Fokus utama pembahasan diarahkan pada sinergi antara Polda NTB dan Pemprov NTB dalam mengatur kegiatan pertambangan rakyat agar tetap sesuai aturan, namun tetap memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Salah satu bentuk nyata kolaborasi tersebut adalah langkah tegas menindak peredaran bahan berbahaya seperti merkuri yang sering digunakan dalam kegiatan tambang ilegal. Di sisi lain, Pemprov NTB juga mempercepat penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) melalui skema koperasi, sehingga penambang dapat beroperasi secara legal dan aman.

Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menyampaikan apresiasinya terhadap pendekatan kolaboratif yang dijalankan NTB. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan aparat hukum menjadi kunci penting dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan kesejahteraan masyarakat penambang.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM, dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Wardoyo Pongoliu, menilai strategi Pemprov NTB merupakan wujud nyata dari penerapan regulasi yang berpihak kepada masyarakat.

“Tidak hanya sekedar memberikan pembatasan, tetapi juga memberikan solusi keberpihakan atas kesejahteraan penambang rakyat,” kata Wardoyo Pongoliu.

Ia menambahkan, langkah-langkah yang telah dijalankan Pemprov NTB akan menjadi referensi penting bagi Gorontalo dalam menyiapkan kebijakan serupa. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan tata kelola pertambangan rakyat di Gorontalo dapat berjalan lebih tertib, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi warga setempat.

Wardoyo juga menegaskan bahwa pembentukan koperasi tambang serta kerja sama koperasi dengan pemilik modal yang saling menguntungkan akan menjadi model yang akan diterapkan di Gorontalo. Skema tersebut dinilai mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan, sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab.