Gibran Dijagokan NU Jadi Gubernur DKI, LIPI: Kurang Etis

Peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI Prof Siti Zuhro menilai DKI Jakarta tak kekurangan orang yang berkualitas untuk dijadikan Gubernur. Baik dari kader partai maupun non kader.

Peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI Prof Siti Zuhro

JAKARTA - Karena itu, publik harapnya tidak perlu khawatir DKI bakal kehabisan stok orang mumpuni memimpin Ibu Kota. Hanya satu saja yang jadi ganjalan orang-orang yang punya potensi maju: uang.

"Kader-kader parpol maupun calon-calon nonkader terhitung cukup jumlahnya. Masalahnya pilkada itu mahal. Siapapun yang ingin ikut dalam kompetisi dan kontestasi harus memastikan isi tasnya atau uangnya banyak," kata Siti Zuhro dalam perbincangan via WhatsApp, kemarin.

Soal Gibran, yang belakangan dijagokan NU untuk maju di bursa kandidat Gubernur DKI, peneliti yang karib disapa Wiwik ini meminta agar menunaikan terlebih dahulu sumpahnya sebagai Wali Kota Solo.

"Model lompat-lompat dalam memimpin daerah sangat merugikan, selain kurang etis juga menunjukkan tidak memiliki komitmen dan ingkar sumpahnya sendiri ketika dilantik sebagai kepala daerah," sambungnya.

Kepada partai politik, Ia berharap agar kaderisasi dan promosi kader semestinya dilakukan secara sistem merit, transparan dan akuntabel. Termasuk dalam proses penjaringan dan penyringan kepala daerah di Pilkada 2024 mendatang.

"Parpol memiliki tanggung jawab besar dalam promosi kader, karena kader yang dicalonkan harus benar-benar yang mumpuni, tidak boleh uji coba yang akhirnya merugikan masyarakat daerah," pungkasnya.