Menko Luhut: Sebutan Negara Maritim Layak Untuk Indonesia, Jika...

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan dalam arahannya mengatakan sebutan sebagai negara maritim layak diberikan kepada Indonesia.

Menteri Koordinator Luhut Binsar Pandjaitan. FOTO: KEMENKO MARVES

JAKARTA - Tapi, jika mampu menguasai lautan untuk kejayaan negara dan kesejahteraan rakyat. 

“Oleh karena itu kita harus mampu meraih kemampuan mengelola dan memanfaatkan segenap sumber daya kemaritiman untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa”, jelas Menko Luhut, Kamis (23/9).

Selain itu, menurutnya menjadi negara kepulauan bagi Indonesia adalah suatu anugerah dan takdir dari Tuhan yang patut disyukuri karena kekayaan sumber daya alamnya. Sebagai bangsa bahari yang besar, Indonesia harus mampu mengelolanya dengan penuh tanggung jawab untuk menyejahterakan rakyat dan menjadi bagian dalam menopang pembangunan ekonomi nasional.

Lebih lanjut Menko Luhut mengatakan, Presiden Jokowi pada awal pembentukan kabinet kerja mencanangkan visi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Menurutnya, hal tersebut benar karena Indonesia terletak pada posisi silang.

“Banyak kalangan dan komunitas menerjemahkan sebagai kepentingan dan pemahamannya masing-masing akan tetapi sepertinya yang dimaksud Presiden Joko Widodo adalah pengembangan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat dan bangsa bahari yang unggul seperti di era nenek moyang kita kembali menjadi pusat peradaban maritim dunia,” sambungnya.

Oleh karena itu, Menko Luhut menekankan kemaritiman harus menjadi visi bangsa Indonesia dan arus utama pembangunan nasional seharusnya berbasis kemaritiman. 

“Jadi, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional harus mempertimbangkan jati diri Indonesia sebagai negara kepulauan,” kata Menko Luhut.

Tahun 2025, dikatakan Menko Luhut periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional yang pertama akan berakhir dan selanjutnya akan memasuki periode perencanaan jangka panjang berikutnya yakni tahun 2025-2045.

“Ini kesempatan yang baik untuk masukan pemikiran jangka panjang pembangunan kemaritiman. Kita harus membuat peta jalan yang jelas sehingga armada pembangunan kemaritiman dapat sampai ke pelabuhan akhir menjadikan Indonesia pusat peradaban maritim dunia pada tahun 2045 di mana kita seratus tahun merdeka,” pungkasnya. 

Dalam peringatan tersebut hadir pula secara virtual Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri  ESDM Arifin Tasrif, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, serta audience lain dari seluruh Indonesia. 

Sebelumnya di awal acara, Sekretaris Kementerian Koordinator, Agung Kuswandono dalam sambutannya melaporkan acara Puncak Peringatan Hari Maritim Nasional ke 57 Tahun 2021 ini juga sebelumnya telah didahului rangkaian kegiatan Pekan Literasi Maritim yang telah dimulai sejak tanggal 16 hingga 23 September 2021. 

"Pada Pekan literasi ini telah digelar sebanyak lebih kurang 50 kegiatan dari berbagai institusi kelembagaan baik pemerintah, perguruan tinggi maupun komunitas dengan peserta mencapai 10.000 Audiens," katanya melaporkan. 

Selain itu, momentum perayaan hari Maritim Nasional ke-57 ini, sekaligus dirangkaikan juga dengan kick off penyusunan peta jalan pembangunan kemaritiman nasional menuju Indonesia Emas 2045 yang dikemas dalam dokumen “Haluan Maritim Nasional 2045” (HMN 2045) 

"Dokumen HMN 2045 ini berisikan konsep pembangunan kemaritiman sebagai masukan dan bahan kajian dalam persiapan menyusun RPJP periode 2024-2045, dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan jangka Panjang Nasional untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045 di Bidang Kemaritiman yaitu “Indonesia Sebagai Pusat Peradaban Maritim Terbesar di Dunia," ujarnya. 

"Bertepatan juga hari ini telah dapat dituntaskan Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2021-2024 menjadi kado terindah pada Hari Maritim Nasional ini," pungkasnya.