Alasan Bupati Akmal, Soal Tambak Udang Vaname Ilegal di Abdya
Perputaran uang jadi salah satu alasan.
Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Akmal Ibrahim menanggapi kritik soal tambak udang vaname ilegal yang terus menjamur di kabupaten berjuluk breuh sigupai itu.
Wakil Bupati Aceh Barat Daya Muslizar MT di salah satu lokasi tambak udang vaname. Foto: Facebook/ Muslizar MT.
BLANG PIDIE - Akmal beralasan, masih banyaknya tambak vaname ilegal di wilayah yang dipimpinnya lantaran selama ini pihaknya tengah fokus pada menggalakkan pembukaan tambak. Agar lapangan kerja terbuka, ekonomi bergerak.
"Waduh adinda Miswar," komentar Akmal merespons kritik yang disampaikan Ketua Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) Miswar, SH.
"Abang sedang menggalakkan rakyat dan pengusaha Abdya membuka tambak, agar ada lapangan kerja di tambak, truk-truk dan harlan ada muatan, ekonomi tumbuh, dan uang berputar lebih banyak," sambungnya di Facebook, Rabu (11/5).
Akan tetapi, ia mengakui bahwa kritik tersebut adalah masukan untuk pemerintah, agar lebih memperhatikan sosialisasi perizinan. "Saya jamin, semua perizinan tambak gratis, tak ada pungutan apapun," janjinya.
Miswar langsung menanggapi respons Bupati Abdya tersebut. Menurutnya alasan perputaran ekonomi yang disampaikan Bupati Akmal tak bisa dijadikan pembenaran untuk membiarkan tambak ilegal menjamur.
"Galian C juga tinggi pemutaran uang," timpal Miswar.
Karena dengan galian C, juga banyak membuka lapangan kerja. Selain itu, akan banyak juga truk atau mobil pengangkut timbunan yang beroperasi. Tapi, selama ini galian C dilarang jika tidak mengantongi izin.
"Kenapa galian C harus ada izin, kenapa tambak tidak? Jangan nanti pemahaman masyarakat ada hal-hal yang dispesialkan dari pemerintah dan pihak kepolisian," sambungnya.
Seperti diketahui, SaKA mengantongi data puluhan tambak udang vaname ilegal di Abdya. Pihaknya mendesak kepolisian dan pemerintah daerah untuk mengusutnya.
“Dari puluhan tambak udang vaname ini, cuma lima tambak yang memiliki izin lengkap atas perorangan, yaitu milik Al Muttaqin, Abrar Ridha, M Hasan Khaira Ulfia dan Fathurrahman," ucapnya.
BLANG PIDIE - Akmal beralasan, masih banyaknya tambak vaname ilegal di wilayah yang dipimpinnya lantaran selama ini pihaknya tengah fokus pada menggalakkan pembukaan tambak. Agar lapangan kerja terbuka, ekonomi bergerak.
"Waduh adinda Miswar," komentar Akmal merespons kritik yang disampaikan Ketua Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) Miswar, SH.
"Abang sedang menggalakkan rakyat dan pengusaha Abdya membuka tambak, agar ada lapangan kerja di tambak, truk-truk dan harlan ada muatan, ekonomi tumbuh, dan uang berputar lebih banyak," sambungnya di Facebook, Rabu (11/5).
Akan tetapi, ia mengakui bahwa kritik tersebut adalah masukan untuk pemerintah, agar lebih memperhatikan sosialisasi perizinan. "Saya jamin, semua perizinan tambak gratis, tak ada pungutan apapun," janjinya.
Baca: SaKA Desak Polres & Pemda Abdya Usut Tambak Udang Vaname Ilegal
Miswar langsung menanggapi respons Bupati Abdya tersebut. Menurutnya alasan perputaran ekonomi yang disampaikan Bupati Akmal tak bisa dijadikan pembenaran untuk membiarkan tambak ilegal menjamur.
"Galian C juga tinggi pemutaran uang," timpal Miswar.
Karena dengan galian C, juga banyak membuka lapangan kerja. Selain itu, akan banyak juga truk atau mobil pengangkut timbunan yang beroperasi. Tapi, selama ini galian C dilarang jika tidak mengantongi izin.
"Kenapa galian C harus ada izin, kenapa tambak tidak? Jangan nanti pemahaman masyarakat ada hal-hal yang dispesialkan dari pemerintah dan pihak kepolisian," sambungnya.
Seperti diketahui, SaKA mengantongi data puluhan tambak udang vaname ilegal di Abdya. Pihaknya mendesak kepolisian dan pemerintah daerah untuk mengusutnya.
“Dari puluhan tambak udang vaname ini, cuma lima tambak yang memiliki izin lengkap atas perorangan, yaitu milik Al Muttaqin, Abrar Ridha, M Hasan Khaira Ulfia dan Fathurrahman," ucapnya.