Sinergi Fiskal Aceh-Pusat, Solusi Jitu Bustami-Fadhil Gaspol Pembangunan
Bustami adalah birokrat tulen yang tahu bagaimana merancang dan memanfaatkan kebijakan anggaran
Jurang fiskal yang masih menganga di Aceh menjadi tantangan serius bagi pembangunan di Serambi Mekkah. Meski setiap tahun diguyur Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), provinsi ini masih menyandang predikat daerah termiskin di Sumatra. Hal ini menunjukkan perlunya konektivitas yang lebih erat antara Aceh dan pemerintah pusat.
 |
| Juru Bicara Bustami-Fadhil Hendra Budian. Foto: Instagram/hendrabudian |
BANDA ACEH - Pasangan calon gubernur-wakil gubernur Aceh, Bustami-Fadhil, menawarkan solusi dengan mengusung sinergi fiskal untuk mendorong pembangunan yang lebih strategis.
Juru bicara pasangan ini, Hendra Budian, menegaskan pentingnya hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dan pusat. “Tanpa konektivitas yang kuat dengan pemerintah pusat, sulit bagi Aceh untuk memanfaatkan penuh dana Otonomi Khusus (Otsus) demi kesejahteraan masyarakatnya,” ujar Hendra, Senin (18/11).
Bustami dinilai sebagai sosok yang tepat untuk menjembatani kebutuhan ini. Dengan pengalaman panjang di bidang birokrasi dan keuangan daerah, ia dianggap memahami seluk-beluk pengelolaan fiskal. Sejak memulai kariernya di Pemerintah Aceh sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Keuangan, Bustami telah mengasah kemampuannya dalam menangani keuangan daerah.
Menurut Hendra, kemampuan Bustami dalam merancang kebijakan anggaran yang efektif menjadi modal besar untuk memperbaiki hubungan fiskal Aceh-pusat.
“Bustami adalah birokrat tulen yang tahu bagaimana merancang dan memanfaatkan kebijakan anggaran demi kepentingan rakyat. Ia memahami bahwa pembangunan Aceh harus berjalan dalam harmonisasi dengan pemerintah pusat. Agar berbagai agenda dapat tercapai,” katanya.
Hendra menambahkan, konektivitas yang baik dengan pemerintah pusat akan mempercepat pelaksanaan berbagai agenda pembangunan. Hambatan birokrasi yang selama ini menjadi penghalang alokasi anggaran strategis dapat diminimalkan dengan pendekatan yang lebih sinergis.
Di bawah kepemimpinan Bustami, ia optimis hubungan Aceh dan pusat akan semakin solid. Dengan jaringan dan pengalaman Bustami sebagai birokrat di berbagai bidang, termasuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Om Bus, sapaan akrab Bustami diyakini mampu membangun koordinasi fiskal yang selama ini kurang maksimal.
Pada akhirnya, kata Hendra, Aceh membutuhkan pemimpin yang memahami seluk-beluk tata kelola pemerintahan daerah serta memiliki kemampuan membangun komunikasi dengan pusat.
Bustami, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Aceh, dianggap mampu menjadi jembatan untuk memperkuat koordinasi fiskal yang selama ini tertinggal, demi mewujudkan Aceh yang sejahtera dan mandiri.
Juru bicara pasangan ini, Hendra Budian, menegaskan pentingnya hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dan pusat. “Tanpa konektivitas yang kuat dengan pemerintah pusat, sulit bagi Aceh untuk memanfaatkan penuh dana Otonomi Khusus (Otsus) demi kesejahteraan masyarakatnya,” ujar Hendra, Senin (18/11).
Bustami dinilai sebagai sosok yang tepat untuk menjembatani kebutuhan ini. Dengan pengalaman panjang di bidang birokrasi dan keuangan daerah, ia dianggap memahami seluk-beluk pengelolaan fiskal. Sejak memulai kariernya di Pemerintah Aceh sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Keuangan, Bustami telah mengasah kemampuannya dalam menangani keuangan daerah.
Menurut Hendra, kemampuan Bustami dalam merancang kebijakan anggaran yang efektif menjadi modal besar untuk memperbaiki hubungan fiskal Aceh-pusat.
“Bustami adalah birokrat tulen yang tahu bagaimana merancang dan memanfaatkan kebijakan anggaran demi kepentingan rakyat. Ia memahami bahwa pembangunan Aceh harus berjalan dalam harmonisasi dengan pemerintah pusat. Agar berbagai agenda dapat tercapai,” katanya.
Hendra menambahkan, konektivitas yang baik dengan pemerintah pusat akan mempercepat pelaksanaan berbagai agenda pembangunan. Hambatan birokrasi yang selama ini menjadi penghalang alokasi anggaran strategis dapat diminimalkan dengan pendekatan yang lebih sinergis.
Di bawah kepemimpinan Bustami, ia optimis hubungan Aceh dan pusat akan semakin solid. Dengan jaringan dan pengalaman Bustami sebagai birokrat di berbagai bidang, termasuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Om Bus, sapaan akrab Bustami diyakini mampu membangun koordinasi fiskal yang selama ini kurang maksimal.
Pada akhirnya, kata Hendra, Aceh membutuhkan pemimpin yang memahami seluk-beluk tata kelola pemerintahan daerah serta memiliki kemampuan membangun komunikasi dengan pusat.
Bustami, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Aceh, dianggap mampu menjadi jembatan untuk memperkuat koordinasi fiskal yang selama ini tertinggal, demi mewujudkan Aceh yang sejahtera dan mandiri.