Anggota DPR RI Jamal Idham Kecam Gubsu Bobby Razia Pelat BL
Anggota DPR RI Jamaluddin Idham kecam razia pelat BL oleh Gubsu Bobby, sebut rawan gesekan antarwilayah
Anggota DPR RI asal Aceh, Jamaluddin Idham, mengecam keras tindakan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution yang melakukan razia terhadap kendaraan berpelat BL yang masuk ke wilayah Sumut. Bobby bahkan meminta agar pelat dari Aceh dimutasi menjadi pelat BK.
 |
Anggota DPR RI asal Aceh, Jamaluddin Idham. Foto: Instagram/@jamalidham |
JAKARTA - “Saya mengecam tindakan Gubsu Bobby Nasution yang melakukan razia terhadap kendaraan dari Aceh. Dia harus tahu dan paham bahwa pelat kendaraan berlaku secara nasional,” kata Jamaluddin Idham dalam keterangan persnya, Minggu (28/9/2025).
Menurut Jamal, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan konflik antarwilayah. Padahal, kata dia, hubungan Aceh dan Sumut sejak lama sangat erat dan saling berkaitan, terutama dalam sektor perdagangan dan transportasi.
“Setiap angkutan barang maupun penumpang justru mendukung peningkatan ekonomi antarwilayah. Jangan sampai kebijakan yang keliru merusak keharmonisan yang sudah terjalin sejak dulu,” jelas politikus PDIP tersebut.
Ia juga menyinggung kebijakan Gubsu yang kerap menimbulkan kontroversi. “Kemarin masalah pulau, sekarang masalah pelat kendaraan. Bobby harus dewasa dalam memimpin dan bijaksana dalam mengambil keputusan, apalagi terkait hubungan antarwilayah,” tambahnya.
Terkait alasan jalan rusak akibat kendaraan dari Aceh, Jamal menyebut hal itu tidak relevan. Sebab, jalan nasional dibangun menggunakan APBN, sedangkan jalan provinsi telah diatur ketentuan kendaraan apa saja yang boleh melintas.
“Kalau dihitung, kendaraan berpelat BK yang beroperasi di Aceh justru lebih banyak dibandingkan pelat BL di Medan. Banyak mobil angkutan dari Sumut membawa barang dagangan ke Aceh. Jadi sebenarnya Sumut lebih diuntungkan dalam transaksi ekonomi antarwilayah,” jelasnya.
Atas kebijakan tersebut, Jamal meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan dan menegur Bobby. “Ini bukan sekadar persoalan pelat kendaraan, tapi soal keharmonisan antarwilayah. Jangan sampai kebijakan Gubsu memancing gesekan masyarakat Aceh dan Sumut. Gubsu jangan selalu bikin gaduh dengan masyarakat Aceh,” pungkasnya.
Menurut Jamal, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan konflik antarwilayah. Padahal, kata dia, hubungan Aceh dan Sumut sejak lama sangat erat dan saling berkaitan, terutama dalam sektor perdagangan dan transportasi.
“Setiap angkutan barang maupun penumpang justru mendukung peningkatan ekonomi antarwilayah. Jangan sampai kebijakan yang keliru merusak keharmonisan yang sudah terjalin sejak dulu,” jelas politikus PDIP tersebut.
Ia juga menyinggung kebijakan Gubsu yang kerap menimbulkan kontroversi. “Kemarin masalah pulau, sekarang masalah pelat kendaraan. Bobby harus dewasa dalam memimpin dan bijaksana dalam mengambil keputusan, apalagi terkait hubungan antarwilayah,” tambahnya.
Terkait alasan jalan rusak akibat kendaraan dari Aceh, Jamal menyebut hal itu tidak relevan. Sebab, jalan nasional dibangun menggunakan APBN, sedangkan jalan provinsi telah diatur ketentuan kendaraan apa saja yang boleh melintas.
“Kalau dihitung, kendaraan berpelat BK yang beroperasi di Aceh justru lebih banyak dibandingkan pelat BL di Medan. Banyak mobil angkutan dari Sumut membawa barang dagangan ke Aceh. Jadi sebenarnya Sumut lebih diuntungkan dalam transaksi ekonomi antarwilayah,” jelasnya.
Atas kebijakan tersebut, Jamal meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan dan menegur Bobby. “Ini bukan sekadar persoalan pelat kendaraan, tapi soal keharmonisan antarwilayah. Jangan sampai kebijakan Gubsu memancing gesekan masyarakat Aceh dan Sumut. Gubsu jangan selalu bikin gaduh dengan masyarakat Aceh,” pungkasnya.
Posting Komentar