Homepage Widgets (ATF)

Homepage Widgets

Topic: Politik

Tok! RUU Perampasan Aset Akhirnya Masuk Prolegnas DPR

Tok! RUU Perampasan Aset Akhirnya Masuk Prolegnas DPR

Badan Legislasi (Baleg) DPR memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi salah satu prioritas legislasi.  JAKARTA — RUU ini masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025 dan 2026 setelah disepakati dalam rapat kerja Baleg DPR bersama Kementerian Hukum dan PPUU DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (18/9). Wakil Ketua Baleg DPR RI Sturman Panjaitan menyampaikan rasa syukurnya atas hasil rapat tersebut. “Syukur Alhamdulillah semua berjalan lancar dan sukses. Kami berharap apa yang telah kami sepakati dapat dilaksanakan mulai 2025,” ujar Sturman. Menurut Sturman, RUU Perampasan Aset memang disiapkan menjadi pembahasan utama tahun depan. Jika pembahasannya belum tuntas, akan dilanjutkan ke tahun berikutnya. “Ini (RUU Perampasan Aset) masuk dalam Prolegnas 2025 dan 2026. Jika tidak selesai tahun 2025, akan dilanjutkan 2026, sama halnya dengan RUU lainnya,” katanya. Dukungan penuh terhadap RUU ini datang dari delapan fraksi DPR. Regulasi tersebut dipandang k…

Luhut Sedih Ada Yang Lupakan Jasa Jokowi

Luhut Sedih Ada Yang Lupakan Jasa Jokowi

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menemui Presiden ketujuh Jokowi di tengah jadwal padatnya, Selasa (1/7) lalu. Pertemuan berlangsung lebih dari satu jam. Ia datang bersama istri. Jokowi pun menyambut mereka berdua dengan hangat, ditemani Ibu Iriana. JAKARTA — Menurut Luhut, Jokowi belum sepenuhnya pulih. Tapi di tengah pemulihan itu, Jokowi tetap tampak tenang dan bersahaja. Bahkan, sambil mengobrol dan bersenda gurau, ia masih sempat menemani cucu-cucunya bermain. “Dalam kondisi yang belum sepenuhnya pulih, beliau tetap menyambut kami berdua dengan hangat,” kata Luhut lewat unggahan di Instagram, Rabu. Luhut menceritakan pertemuan itu tak hanya soal nostalgia. Ia dan Jokowi juga saling bertukar kabar keluarga. Obrolan berjalan santai. Namun, tetap penuh makna. Terutama saat mereka membahas kondisi bangsa dan pentingnya etika dalam bernegara. Dalam pertemuan itu, Jokowi juga menitipkan salam hormat kepada Presiden Prabowo. Luhut menyambutnya, lalu menyampaikan sa…

Cak Imin Komentari Menteri Yang Cawe-cawe Di Pilkada

Cak Imin Komentari Menteri Yang Cawe-cawe Di Pilkada

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyoroti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan hasil Pilkada Serang akibat keterlibatan salah satu menteri di Kabinet Merah Putih. JAKARTA — Menteri tersebut adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto. Akibatnya, MK memutuskan pemungutan suara ulang (PSU) di Serang, Banten. Menurut Cak Imin, putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga tidak ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh. “Sudah diputuskan MK, tentu harus kita taati,” ujarnya di Jakarta. Ia pun meminta semua pihak, baik pasangan calon maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU), segera mempersiapkan pelaksanaan PSU agar berjalan lancar dan sesuai aturan. “Karena itu, persiapkan dengan baik pelaksanaan pemilu ulang,” tutur Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini. Lebih lanjut, Gus Imin menekankan bahwa kasus di Serang harus menjadi peringatan keras bagi pejabat publik agar tida…

Tok! Jokowi, Anak Dan Mantunya Resmi Dipecat Dari PDIP

Tok! Jokowi, Anak Dan Mantunya Resmi Dipecat Dari PDIP

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara resmi memberhentikan Joko Widodo dari keanggotaan partai. JAKARTA - Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 1649/KPTS/DPP/XII/2024, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto. Jakarta, 4 Desember 2024. Menurut keterangan resmi, Joko Widodo dinilai telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai tahun 2024, serta Kode Etik dan Disiplin partai. Pelanggaran tersebut dikategorikan berat karena tindakan Joko Widodo yang terang-terangan menentang keputusan DPP partai terkait dukungan terhadap calon presiden dan wakil presiden dari koalisi lain, yaitu Koalisi Indonesia Maju. Selain itu, Joko Widodo juga diduga menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengintervensi Mahkamah Konstitusi. DPP PDIP menyebut tindakan ini sebagai awal kerusakan demokrasi, sistem hukum, serta etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemecatan Joko Wi…

Seru! Anies Didebat Mahasiswa Soal IKN, Ini Alasannya Ibu Kota Tetap Di Jakarta

Seru! Anies Didebat Mahasiswa Soal IKN, Ini Alasannya Ibu Kota Tetap Di Jakarta

Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan didebat oleh mahasiswa soal Ibu Kota Negara (IKN) di Universitas Prof Hazairin, Bengkulu, Rabu (6/12). BENGKULU- Ari Nigara yang duduk semeja menghadap Anies dengan tatapan tajam dan berbicara dengan lantang. Ia menyebut isu perubahan yang diusung tidak selaras dengan pernyataannya yang dinilai ngotot mempertahankan ibu kota di Jakarta. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar pulau Jawa menurutnya adalah gerakan perubahan. Ia juga mencontohkan negara-negara maju yang pusat ibu kota dan pusat ekonominya berada di daerah yang berbeda. "Karena kita memimpikan kalau di Amerika Serikat ada Washington DC, ada New York sebagai pusat ekonomi," ujarnya dengan nada tinggi. Anies dengan nada bicara yang santai menyampaikan beberapa alasan kenapa IKN belum menjadi prioritasnya ketika terpilih sebagai presiden. Di antaranya karena masih banyak persoalan rakyat yang primer dan mendesak belum selesai. Ia menyebutkan, masih banyak daerah di In…

Tanggapi Putusan MKMK, Relawan Almijan: Politik Tanpa Etika Bukan Jalan Kami

Tanggapi Putusan MKMK, Relawan Almijan: Politik Tanpa Etika Bukan Jalan Kami

JAKARTA - Relawan Aliansi Muslim Indonesia untuk Ganjar Pranowo (Almijan) angkat bicara terkait keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat dalam penanganan perkara No.90/PUU-XXI/2023 soal batas usia minimum capres-cawapres. Koordinator Nasional Almijan, Syukron Jamal menilai keputusan MKMK tersebut menjadi bukti adanya proses yang cacat menyalahi etika dan moral dalam politik pemilihan presiden (pilpres) 2024. Dirinya menyebut hal itu sebagai politik demokrasi tanpa etika. "Kita mengapresiasi sekaligus menyayangkan putusan MKMK itu kenapa karena seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran etik berat telah membuat keputusan diluar norma etika demokrasi dan itu menjadi jalan bagi seorang calon pemimpin bangsa ini. Kalau prosesnya saja sudah sedemikian aneh, lantas bagaimana hasilnya jika terpilih nanti, mengerikan," ujar Syukron, Rabu (8/11/2023). Syukron menegask…

Program Pesantren Ala Gibran Asal Jiplak, Almijan Puji Ekotren Jateng

Program Pesantren Ala Gibran Asal Jiplak, Almijan Puji Ekotren Jateng

Koordinator Nasional Relawan Aliansi Muslim Indonesia untuk Ganjar Pranowo (Almijan) Syukron Jamal menyoroti bocoran program yang disampaikan Bakal Calon Wakil Presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka yakni program Dana Abadi Persantren. Dikatakan Syukron, program yang diusung Gibran terkait Dana Abadi Pesantren sudah berjalan dan ditetapkan dalam UU APBN sebagai amanat UU No 18 tahun 2019. Syukron menilai janji program tersebut cuma gimmick dan asal jiplak. "Programnya tidak orisinil, jipalakan. Faktanya lagi program itu kan sudah ada dan sudah berjalan melalui berbagai bentuk skema," kata Syukron Jamal kepada media Kamis, 26 Oktober 2023. "Mungkin niatannya kan ingin menarik simpatik kalangan santri dan dunia pesantren tapi justru malah seperti menunjukan tidak paham dunia pesantren itu sendiri, maklum saja," tuturnya. Syukron lantas membandingkan bagaimana program pemberdayaan pesantren yang telah dilakukan oleh Calon Presiden Ganjar…

TGB Minta Capres yang Unggul di Survei, Jawab Harapan Rakyat dengan Gagasan

TGB Minta Capres yang Unggul di Survei, Jawab Harapan Rakyat dengan Gagasan

TGB atau Tuan Guru Bajang M Zainul Majdi menyampaikan pesan penting bagi para calon pemimpin nasional, meskipun baru masuk di ruang survei. Namun harapan publik perlu disambut dengan gagasan, tawaran solusi bagi persoalan bangsa, bukan hanya dengan beradu popularitas dan gimmick di media sosial.  JAKARTA - Ia juga menekankan bahwa siapa pun yang kelak akan jadi capres, tidak boleh menggunakan cara-cara kampanye yang dapat merusak keberagaman, persatuan, dan keluhuran bangsa Indonesia. "Menuduh, menjelekkan, mendiskreditkan satu sama lain, hingga masyarakat pun terbelah.. Jangan terulang lagi," kata TGB. TGB juga menyampaikan pesan bagi masyarakat pemilih, agar bersikap kritis terhadap para kandidat. "Kritis melihat prestasi, karya nyata yang berdampak luas bagi rakyat, termasuk apa yang harus diperbaiki," katanya. "Jangan sampai kita memilih dalam kegelapan, memilih semata atas sentimen identitas, apalagi gender," sambungnya. Seperti diketahui selama del…

Mengenal Tiga Sosok Pj Gubernur DKI Jakarta Pengganti Anies, Mulai dari Mantan Wali Kota Hingga Pejabat Kemendagri

Mengenal Tiga Sosok Pj Gubernur DKI Jakarta Pengganti Anies, Mulai dari Mantan Wali Kota Hingga Pejabat Kemendagri

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama wakilnya Ahmad Riza Patria akan mengakhiri masa jabatannya pada 16 Oktober 2022 mendatang. JAKARTA - Terkait hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta pun telah mengusulkan tiga nama calon pengganti Anies sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pada Selasa, 13 September 2022. Adapun ketiga nama yang diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu yakni Heru Budi Hartono yang merupakan Kepala Sekretariat Presiden, kemudian Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali serta Bahtiar yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Lalu siapa sebenarnya ketiga sosok yang diusulkan sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta tersebut? Berikut ulasan Times.id yang dilansir dari berbagai sumber. 1. Heru Budi Hartono Sebelum menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono merupakan birokrat yang sudah cukup dikenal di DKI Jakarta. Pasalnya, ia pernah menjabat …

Bansos Subsidi BBM Harus Cepat Disalurkan

Bansos Subsidi BBM Harus Cepat Disalurkan

Demo dan unjuk rasa menentang kenaikan bahan bakar minyak (BBM) di berbagai daerah sama sekali tak mengubah kebijakan yang telah diputuskan pemerintah. Tak heran jika berbagai kalangan lebih memilih fokus pada upaya menekan dampak dari kebijakan tersebut. JAKARTA - Salah satunya adalah mendesak pemerintah segera menyalurkan bantuan sosial (bansos) pengalihan subsidi BBM. Anggota DPR dari Fraksi NasDem Charles Meikyansah mengingatkan pemerintah agar serius memikirkan nasib rakyat pasca kenaikan BBM. Khususnya bagi warga yang masuk kategori rentan miskin. Jangan sampai nasib warga rentan miskin semakin memprihatinkan setelah sebelumnya juga dihantam pandemi Covid-19 selama hampir dua tahun. "Makanya pemerintah harus cepat mendata. Termasuk orang miskin baru sebagai buntut dari kenaikan harga BBM," ujar Charles melalui keterangan tertulisnya, Rabu (7/9). Anggota Komisi XI DPR yang membidani masalah keuangan itu mengungkapkan, bantuan sosial melalui berbagai program pemerintah t…

Sebut Mukernas Banten Ilegal, Suharso Monoarfa: Saya Ketum PPP yang Sah

Sebut Mukernas Banten Ilegal, Suharso Monoarfa: Saya Ketum PPP yang Sah

Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menyikapi perihal pemberhentian dirinya dari Ketum PPP melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang dilaksanakan di Serang, Banten pada Minggu, 4 September 2022 kemarin JAKARTA - Suharso menyatakan sampai saat ini dia adalah Ketum PPP yang sah dan pihaknya menolak keputusan Mukernas Banten yang melakukan pencopotan terhadap dirinya. Penegasan itu disampaikan Suharso Monoarfa dalam acara Workshop DPRD PPP se-Indonesia, yang dilaksanakan di Hotel Red Top Pecenongan, Jakarta dari tanggal 5-7 September 2022. "Saya adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Apa yang telah dikembangkan adalah tidak benar," tegas Suharso dilansir dari video acara workshop tersebut, Selasa, 6 September 2022. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) itu menyebut Mukernas PPP di Banten tidak sah dan melanggar AD/ART partai. "Hal-hal yang disampaikan dalam Mukernas itu tentu melanggar seluruh AD/ART Partai," un…

Mahfud Bagi Link Video Minta Buzzerp Ditangkap, Begini Faktanya

Mahfud Bagi Link Video Minta Buzzerp Ditangkap, Begini Faktanya

Menko Polhukam Mahfud kembali jadi sorotan warganet, gara-gara postingan video yang diposting di akun Twitternya, kemarin. JAKARTA - Sayangnya, link video YouTube yang dibagikan Mahfud itu sudah tidak bisa diakses. Tapi judul dan sumber videonya masih terlihat di cuitan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu. "Tegas!! Mahfud MD Minta KPK Tangkap Semua Buzzerp," bunyi judul dari vide YouTube yang dibagikan Mahfud. Dalam cuitannya, Mahfud menyebut video tersebut jahil. Karena ia merasa pernyataannya dipelintir oleh si pengunggah video. "Statement saya dalan video ini tak terkait dengan aktivitas KPK memburu Ade Armando. Tapi dalam kaitan Joko Candra lebih dari 2 tahun lalu. Saat itu Jok-Can buron dan minta tak ditahan karena sedang mengajukan PK. Saya bilang "tangkap"," tulis Mahfud di akun Twitternya @mohmahfudmd. Hingga berita ini ditulis, klarifikasi dari mantan Menteri Pertahanan era presiden Abdurrahman Wahid atau Gusdur mendapat 798 suka, 163 retwe…

Pemkab Aceh Barat Terbitkan Perbup Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Tatacara dan prosedur pergeseran serta perubahan penjabatan APBK

Pemkab Aceh Barat Terbitkan Perbup Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Tatacara dan prosedur pergeseran serta perubahan penjabatan APBK

Meulaboh - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tatacara dan prosedur pergeseran serta perubahan penjabatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat. Hal tersebut di sampaikan Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Barat, Julian Elitear, S. Sos, M.I.Kom., saat di temui di ruang kerjanya pada Senin (29-08-2022). Julian menjelaskan Perbup ini nantinya akan mengatur hal yang diperbolehkan dan dilarang dalam pergeseran dan perubahan penjabaran APBK, mengatur jadwal dan alur pengajuan usulan penyesuaian anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), serta prosedur dalam memproses pergeseran APBK tuturnya. "Penerbitan Perbup ini bertujuan untuk menjadi pedoman bagi setiap SKPK dalam melakukan pergeseran anggaran" tambah Julian. Lebih lanjut, ia menuturkan Perbup Nomor 60 Tahun 2022 tersebut disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 T…

Prabowo Jamu Puan di Hambalang, Kuda-kudaan dan Makan Bersama

Prabowo Jamu Puan di Hambalang, Kuda-kudaan dan Makan Bersama

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani sepakat untuk senantiasa membangun komunikasi politik demi kepentingan bangsa. BOGOR - Hal ini disampaikan usai pertemuan yang berlangsung di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (4/9) di mana keduanya berkuda dan makan bersama serta melakukan diskusi empat mata. "Jadi saya kira konklusi yang paling jelas adalah kita bertekad untuk melanjutkan komunikasi politik dengan terus-menerus, dengan terbuka, dengan apa adanya," kata Prabowo. Prabowo mengatakan pertemuan ini adalah awal memasuki musim politik yang akan datang. Oleh karena itu, ia akan terus membangun komunikasi dengan PDI-P dengan tujuan untuk kepentingan persatuan dan gotong royong antar anak bangsa. "Bagi kita, apapun demi kebaikan bangsa dan negara kami siap melaksanakan," ucap Prabowo. Prabowo pun mengatakan bahwa kesepakatan untuk terus berkomunikasi dengan baik ini adalah untuk melanjutkan persah…

Gagal Ikut Pemilu 2024, Partai Berkarya Minta Maaf

Gagal Ikut Pemilu 2024, Partai Berkarya Minta Maaf

Ambisi dari Partai Berkarya dalam ikut serta Pemilu tahun 2024 harus kandas. Sebabnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan berkas dari persyaratan tidak lengkap, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun turut menolak gugatan yang dilayangkan. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Berkarya  Badaruddin Andi Picunang membeberkan kenapa gugatan yang diajukan partainya ditolak oleh Bawaslu. Salah satunya ialah karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menerima secara lengkap data fisik maupun digital dari Partai Bekarya hingga batas akhir pendaftaran peserta Pemilu tahun 2024. "Walaupun semua data pendaftaran sudah lengkap namun belum diterima KPU (Komisi Pemilihan Umum) saat itu," ucap Andi pada rilisnya, Minggu, 28 Agustus 2022. Selain karena berkas, Andi juga mengungkapkan alasan lain dari partainya tidak lolos Pemilu tahun 2024. Yakni ialah karena adanya dinamika internal di partai yang tak ada habisnya. Mulai dari permasalahan saat Rapimnas, hingga permasalahan kudeta ketua Mahkamah …

Tanggapan Ganjar Dijagokan PAN Jadi Capres Hasil Rakernas

Tanggapan Ganjar Dijagokan PAN Jadi Capres Hasil Rakernas

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo disebut - sebut dalam Rakernas (Rapat Kerja Nasional) Partai Amanat Nasional (PAN). Ia dinobatkan sebagai bakal calon presiden (bacapres) tahun 2024. Ganjar masuk dalam sembilan nama bacapres yang diusung partai berlogo matahari itu. JAKARTA  - Menyikapi dukungan tersebut, Ganjar menyampaikan terima kasihnya kepada PAN. Ganjar mengaku ikut menonton Rakernas partai yang dipimpin Zulkifli Hadan itu melalui media sosial. "Yang pertama saya menyampaikan terima kasih dan kemarin saya mengikuti di beberapa medsos saja sih," ucap Ganjar di GOR Tawang Alun, Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu, 28 Agustus 2022. Menurutnya, Rakernas PAN berlangsung cukup meriah. Banyak hiburan dan melibatkan anak muda. Ganjar pun ikut mendoakan Rakernas tersebut sukses. "Acaranya meriah, ramai, banyak K-Popnya, melibatkan anak - anak muda,  dan tentu saja sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Salam, mudah - mudahan sukses rakernas," tambahnya. Sebelumnya, Raker…

Beda Arah Politik 2024, Surya Paloh Dikabarkan Temui Jokowi Untuk Pamit Dari Koalisi

Beda Arah Politik 2024, Surya Paloh Dikabarkan Temui Jokowi Untuk Pamit Dari Koalisi

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berkunjung ke Istana Negara dalam rangka menemui Presiden Joko Widodo pada Jumat, 19 Agustus 2022 kemarin. JAKARTA - Surya Paloh diketahui datang pada pukul 16.30 Wib lewat gerbang Sekretariat Negara dengan menggunakan mobil Minivan hitam Mercedes Benz V Class. Saat tiba di Istana Kepresidenan, Ketua Umum Partai Nasdem itu memakai kemeja putih dibalut jas hitam. Tidak lama kemudian, sekitar pukul 17.59 Wib, Surya Paloh pun terlihat keluar dari Istana melalui gerbang utama, Jalan Merdeka Utara. Belum diketahui secara pasti apa isi pertemuan dari kedua tokoh bangsa tersebut. Namun, akhir-akhir ini sempat berhembus kabar, Presiden Jokowi akan kembali melakukan reshuffle kabinet di pemerintahannya. Apalagi, satu pos menteri hingga saat ini masih lowong seusai ditinggalkan oleh almnarhum Tjahjo Kumolo. Menanggapi pertemuan tersebut, Direktur Eksekutif Indostrategic, Ahmad Khoirul Umam menyampaikan adanya informasi perihal kedatangan Ketua Umum Partai Nasdem…

Dicopot Dari Wakil Ketua MPR, Fadel Muhammad: Saya Akan Lawan

Dicopot Dari Wakil Ketua MPR, Fadel Muhammad: Saya Akan Lawan

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fadel Muhammad telah dicopot dari posisinya oleh Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattaliti. JAKARTA - Pencopotan terhadap Fadel Muhammad dilakukan dalam sidang paripurna ke-2 DPD RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023 di gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta pada Kamis, 18 Agustus 2022. Sidang tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattaliti yang didampingi oleh Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Mahyudin dan Sultan B Najamudin. Dalam keterangannya, LaNyalla menyebut bahwa salah satu agenda yang dibahas yaitu tindak lanjut dari penyampaian mosi tak percaya terkait mayoritas anggota DPD RI yang berkeinginan menarik Fadel Muhammad dari jabatan Wakil Ketua MPR unsur DPD RI. LaNyalla juga menyampaikan, mosi tidak percaya terhadap Fadel telah diteken oleh 97 anggota DPD. Dan dalam sidang itu, akhirnya Tamsil yang terpilih menggantikan posisi Fadel Muhammad usai meraih 39 dukungan dari an…

16 Parpol Ditolak KPU, 3 Diantaranya Ajukan Gugatan

16 Parpol Ditolak KPU, 3 Diantaranya Ajukan Gugatan

KPU telah menyatakan berkas pendaftaran dari 16 Parpol (partai politik) calon peserta Pemilu 2024 tidak lengkap. Idham Holik sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU, mengatakan seluruh berkas akan dikembalikan sepenuhnya kepada Partai Politik (Parpol) bersangkutan. "[Ada] 16 partai politik yang berkas dokumen pendaftarannya kami kembalikan karena tidak lengkap," ucap Idham Holik di konferensi pers Kantor KPU RI Selasa, 16/8/22. Ke-16 partai politik tersebut tak bisa melanjutkan ke tahapan verifikasi administrasi maupun faktual, atau gagal menjadi peserta Pemilu 2024. Idham juga mengatakan, lamanya proses dalam pemeriksaan karena pihaknya harus melakukan pemeriksaan secara rinci pada setiap dokumen pendaftaran. Terlebih banyak partai politil (parpol) yang baru menyerahkan berkas fisiknya tepat di malam terakhir pendaftarannya pada Minggu,14/8/22 kemarin. Selain itu Ketua KPU Hasyim Asy'ari menambahkan, pada proses pendaftaran kali ini pihaknya membagi partai po…

Prabowo dan Megawati Kembali Tatap Muka di Istana, Ada yang Nunjuk, Ada yang Membungkuk

Prabowo dan Megawati Kembali Tatap Muka di Istana, Ada yang Nunjuk, Ada yang Membungkuk

Prabowo dan Megawati di Istana saat menghadiri upacara HUT RI ke 77, Rabu 17 Agustus 2022. FOTO: Tim Media Prabowo Subianto Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kembali berjumpa dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto saar menghadiri upacara HUT ke-77 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Prabowo mengenakan beskap Betawi warna putih gading dengan bawahan songket dan mengenakan peci. Ia langsung membungkuk sambil memberi salam namaste kepada Mega. Presiden kelima itu mengenakan baju kebaya putih, dengan syal merah dan bawahan kain dengan nuansa merah hijau. Mega tampak menggoyangkan telunjuknya ke Prabowo. Keduanya terlihat saling tersenyum dan tertawa sambil bercengkrama. Prabowo hadir bersama putranya, Didit Hediprasetyo. Ia juga bertatap muka dengan Jenderal TNI Try Sutrisno, Wakil Presiden Indonesia keenam. Try Sutrisno mengenakan beskap berwarna hitam dan peci hitam kuning dengan bawahan kain bernuansa hijau coklat. Keduanya …