Atasi Insiden Keracunan MBG Berulang, Pakar Minta Pemda Dilibatkan

Insiden keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) jadi sorotan publik. Dua pakar menilai peran pemerintah daerah (Pemda) harus diperkuat agar tata kelola lebih aman.

Ilustrasi. Foto: Instagram/badangizinasional.ri

JAKARTA — Analis politik dari UIN Kholidul Adib menyebut program MBG tampak karut-marut. Ia menilai perencanaan terburu-buru dan minim melibatkan Pemda. Padahal, pengalaman pandemi Covid-19 menunjukkan pentingnya desentralisasi kewenangan.

Menurut Kholid, ketika Pemda diberi ruang menggerakkan Puskesmas, Posyandu, hingga Satgas lokal, respons lebih cepat dan sesuai kebutuhan daerah. Prinsip ini dinilai bisa diterapkan kembali untuk MBG.

Investigasi, harapnya diminta menyeluruh, untuk mengetahui apakah insiden keracunan tersebut terjadi karena kelalaian, kesalahan teknis, atau bahkan sabotase. Namun ia menekankan, yang lebih mendesak adalah memperbaiki tata kelola dengan kolaborasi nyata pusat dan daerah.

Ia menambahkan, Pemda punya perangkat kesehatan dan fasilitas yang bisa langsung dikerahkan ketika insiden terjadi. Dengan begitu, risiko bisa ditekan sejak awal tanpa menunggu instruksi pusat.

Senada, dosen Administrasi Bisnis Universitas Nusa Cendana Ricky Ekaputra Foeh menilai arahan Mendagri agar Pemda sigap dan proaktif adalah langkah tepat. Ia mendorong Pemda diberi otoritas langsung untuk mengawasi dapur penyedia MBG.

Ricky menekankan, Pemda juga harus bisa menugaskan ahli gizi, memantau distribusi, hingga mengawasi konsumsi di sekolah. Sementara Badan Gizi Nasional (BGN) tetap memegang standar nasional gizi dan kualitas menu.

Ia mencontohkan pola co-governance saat pandemi Covid-19. Kala itu, pusat menetapkan standar, Pemda mengawal eksekusi di lapangan. Model ini menurutnya bisa dipakai kembali untuk MBG.

Dengan akses data lengkap, kata Ricky, pengawasan berlapis bisa diterapkan. BGN mengontrol standar, sementara Pemda mengawasi operasional harian agar tetap aman dan sesuai kebutuhan.

Pengalaman pandemi Covid-19 disebut memberi pelajaran penting. Kebijakan publik diyakini bisa berhasil jika Pemda diberi peran penuh dalam eksekusi.

Program MBG, kata keduanya, tidak boleh berhenti pada distribusi makanan bergizi. Keselamatan dan kesehatan anak-anak penerima manfaat harus jadi prioritas utama.