Homepage Widgets (ATF)

Homepage Widgets

Topic: Top News

Pemuda Muhammadiyah Abdya Kecam Kebijakan Bobby Nasution Larang Truk Aceh

Pemuda Muhammadiyah Abdya Kecam Kebijakan Bobby Nasution Larang Truk Aceh

Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Aceh Barat Daya (Abdya) Ikhsan Jufri, S.Pd., melalui Ketua Bidang Ketahanan Nasional, Ade Alkausar, menyampaikan kecaman keras terhadap kebijakan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang melarang truk berplat BL (Aceh) melintas di wilayah Sumut. ABDYA - Menurut Ade, kebijakan tersebut bukan hanya menyulitkan rakyat, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ketahanan nasional. Ia menegaskan, hubungan ekonomi, sosial, dan budaya antara Aceh dan Sumut sejak lama menjadi urat nadi persaudaraan serta bagian tak terpisahkan dari integrasi bangsa dalam bingkai NKRI. Dalam pernyataannya, Pemuda Muhammadiyah Abdya menilai kebijakan itu gegabah dan diskriminatif. Jalan publik, kata Ade, tidak boleh diperlakukan eksklusif berdasarkan asal kendaraan. Hal tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip kebangsaan dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, larangan tersebut dinilai mengganggu ketahanan ekonomi karena berpotensi memutus jalur logistik Aceh–…

Atasi Insiden Keracunan MBG Berulang, Pakar Minta Pemda Dilibatkan

Atasi Insiden Keracunan MBG Berulang, Pakar Minta Pemda Dilibatkan

Insiden keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) jadi sorotan publik. Dua pakar menilai peran pemerintah daerah (Pemda) harus diperkuat agar tata kelola lebih aman. JAKARTA — Analis politik dari UIN Kholidul Adib menyebut program MBG tampak karut-marut. Ia menilai perencanaan terburu-buru dan minim melibatkan Pemda. Padahal, pengalaman pandemi Covid-19 menunjukkan pentingnya desentralisasi kewenangan. Menurut Kholid, ketika Pemda diberi ruang menggerakkan Puskesmas, Posyandu, hingga Satgas lokal, respons lebih cepat dan sesuai kebutuhan daerah. Prinsip ini dinilai bisa diterapkan kembali untuk MBG. Investigasi, harapnya diminta menyeluruh, untuk mengetahui apakah insiden keracunan tersebut terjadi karena kelalaian, kesalahan teknis, atau bahkan sabotase. Namun ia menekankan, yang lebih mendesak adalah memperbaiki tata kelola dengan kolaborasi nyata pusat dan daerah. Ia menambahkan, Pemda punya perangkat kesehatan dan fasilitas yang bisa langsung dikerahkan ketika insiden terjad…

Bupati Abdya Diminta Tegas Stop Izin Tambang Di Manggeng Raya

Bupati Abdya Diminta Tegas Stop Izin Tambang Di Manggeng Raya

Putra asli Manggeng Raya, Zuhari Alvinda Haris, menolak rencana operasi PT Laguna Jaya Tambang di wilayah Manggeng Raya, Aceh Barat Daya (Abdya). Ia mendesak Bupati Abdya Safaruddin bersikap tegas menolak izin tambang. MANGGENG — Menurut Zuhari, keberadaan perusahaan tambang bisa menimbulkan kerusakan lingkungan serius. Sungai berpotensi tercemar limbah, sementara masyarakat yang hidup dari kebun dan sawah terancam kehilangan mata pencaharian. “Dampak lingkungan sangat berbahaya. Sungai bisa rusak, masyarakat akan menanggung kerugian jangka panjang,” kata Zuhari, Jumat (26/9). Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh berdiam diri. Jika tak ada sikap jelas, generasi mendatang hanya akan mewarisi kerusakan yang sulit dipulihkan. Zuhari juga menyinggung daerah lain di Indonesia yang gagal menyejahterakan warganya lewat tambang. Menurutnya, konflik sosial dan kemiskinan justru meningkat di kawasan yang dieksploitasi. Ia meminta Bupati Abdya konsisten dengan visi misi “Arah Baru Abdya Maju”…

MDMC Aceh Meradang! Dukung Penuh Gubernur Sikat Tambang Ilegal: "Ini Soal Hidup Mati Masyarakat"

MDMC Aceh Meradang! Dukung Penuh Gubernur Sikat Tambang Ilegal: "Ini Soal Hidup Mati Masyarakat"

Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Aceh secara tegas menyatakan dukungan penuh terhadap gebrakan Gubernur Aceh menertibkan aktivitas pertambangan ilegal yang kian merajalela di berbagai pelosok. Bukan tanpa alasan, praktik penambangan tanpa izin ini dinilai sebagai biang keladi kerusakan lingkungan parah dan pemicu utama ancaman bencana alam yang membayangi Tanah Rencong. BANDA ACEH - Ketua MDMC Aceh, Musliadi M Tamin, tak segan-segan menyebut penertiban tambang ilegal sebagai langkah "tepat dan mendesak". Menurutnya, bukti kerusakan ekosistem sudah terhampar nyata di depan mata, deforestasi masif, sungai-sungai tercemar, degradasi lahan, hingga sedimentasi yang memperparah siklus banjir. “Aceh merupakan daerah yang rawan bencana. Jika aktivitas tambang ilegal terus dibiarkan, maka dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat dalam bentuk banjir bandang, longsor, bahkan krisis air bersih,” tegas Musliadi dalam keterangan tertulisnya Sabtu, 27/9/2025. Lebih dari …

BGN Didesak Gandeng Pemda Awasi Program MBG

BGN Didesak Gandeng Pemda Awasi Program MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG)kembali jadi sorotan usai muncul kasus krisis distribusi. Minimnya keterlibatan pemerintah daerah (Pemda) dalam pengawasan dinilai membuat Badan Gizi Nasional (BGN) sulit menjalankan program secara maksimal. JAKARTA —Pengamat Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Terbuka, Insan Praditya Anugrah, menilai pola MBG masih kaku dan terlalu top-down. Ia menekankan perlunya desentralisasi agar Pemda bisa lebih leluasa mengawasi jalannya program. “Pemerintah daerah yang paling memahami kondisi lapangan, sehingga lebih tepat dalam memitigasi potensi kasus keracunan,” ujarnya, Sabtu (27/9). Menurut Insan, desentralisasi bukan berarti melepas kendali pusat. Ia menyebut checks and balances tetap wajib dijalankan agar mekanisme pengawasan tidak timpang. “Harus ada mekanisme kontrol bersama, baik dari pusat, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, maupun organisasi masyarakat sipil. Dengan begitu, potensi penyelewengan, korupsi, atau inefisien…

Digawangi Anak Muda, DPRA Yakin PEMA Dongkrak PAD Aceh

Digawangi Anak Muda, DPRA Yakin PEMA Dongkrak PAD Aceh

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyatakan apresiasinya terhadap pemaparan yang disampaikan oleh manajemen PT Pembangunan Aceh (PT PEMA) dalam rapat yang digelar di komisi III, Banda Aceh. Pertemuan ini dinilai penting untuk meluruskan berbagai opini publik yang berkembang mengenai kinerja PEMA. BANDA ACEH - Ketua Komisi III DPRA, Hj. Aisyah Ismail atau yang akrab disapa Kak Iin, menegaskan bahwa setelah mendengar pemaparan langsung, pihaknya semakin optimis terhadap langkah manajemen baru perusahaan. "Selama ini memang banyak opini yang berkembang seolah-olah PEMA tidak memiliki performa yang baik. Namun, setelah mendengar langsung penjelasan manajemen, kami melihat arah yang lebih jelas. Kami yakin kepemimpinan baru mampu membawa perubahan serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh,” ujar Ketua Komisi III DPRA. Kak Iin juga menyoroti komposisi manajemen PEMA yang kini diisi oleh generasi muda. Menurutnya, energi, kreativ…

Dari Abdya ke Kancah Internasional, SBC Cup I 2025 Jadi Titik Awal Sejarah

Dari Abdya ke Kancah Internasional, SBC Cup I 2025 Jadi Titik Awal Sejarah

Kejuaraan Bulutangkis Sigupai Badminton Club (SBC) Cup I 2025 antar pelajar se-Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) resmi dimulai pada Jumat (27/9/2025). Turnamen bergengsi ini dipusatkan di Gedung Olahraga (GOR) Arena, Gampong Guhang, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Abdya. ABDYA - Ketua Panitia Kejuaraan, Aiptu Rahmad Syah Putra, menyampaikan bahwa sebanyak 100 pelajar dari berbagai sekolah di Abdya ikut ambil bagian dalam turnamen perdana ini. Kejuaraan berlangsung selama tiga hari, mulai Jumat hingga Minggu, sekaligus ditutup dengan acara pembagian hadiah pada sore hari Minggu. “Turnamen ini kita harapkan bisa meningkatkan animo anak-anak dalam menekuni olahraga bulutangkis. Kami berharap ke depan bisa mendapat dukungan lebih banyak dari pihak-pihak terkait agar SBC Cup bisa terus berlanjut. Insya Allah, tahun depan akan kita gelar SBC Cup II dan seterusnya,” ujar Rahmad di GOR Arena pada Jum'at 27/9/2025. Menurutnya, ajang ini juga menjadi pemanasan menuju Piala Bupati Cup yang renc…

3 Pencuri Sepmor Lintas Kabupaten Dicokok, 21 Kendaraan Diamankan

3 Pencuri Sepmor Lintas Kabupaten Dicokok, 21 Kendaraan Diamankan

Gerak cepat Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Aceh Barat Daya (Abdya) berhasil meringkus tiga spesialis pencuri sepeda motor (sepmor) dan becak motor (betor) yang beraksi lintas Kabupaten. Total 20 sepmor dan 1 betor berhasil diamankan. ABDYA - Ketiga tersangka yang kini mendekam di balik jeruji besi adalah S (31) dari Lembah Sabil, JN (31) dari Manggeng, dan Fajran Saputra (31) dari Lembah Sabil. Kapolres Abdya, AKBP Agus Sulistianto, menjelaskan kronologi penangkapan dalam konferensi pers, Kamis (25/9/2025). "Tim Satreskrim lebih dulu menangkap pelaku utama, S, di Gampong Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, pada 20 September 2025 sekitar pukul 16.50 WIB," ujarnya. Setelah diinterogasi di Mapolresta Banda Aceh, S akhirnya "bernyanyi" dan mengaku dibantu dua rekannya. "Hasil pemeriksaan di sana pelaku mengaku telah melakukan pencurian sepmor yang ikut dibantu oleh dua rekanan," kata Agus. Tak butuh waktu lama, pada 21 September 2025, tim kemb…

Waduh! Dana Pemda Rp 233 T Ngendon di Bank, Tito-Purbaya Turun Tangan

Waduh! Dana Pemda Rp 233 T Ngendon di Bank, Tito-Purbaya Turun Tangan

Dana pemerintah daerah (Pemda) senilai Rp 233,11 triliun dilaporkan mengendap di perbankan per Agustus 2025. JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa langsung turun tangan. Keduanya menggelar rapat di Jakarta pada Senin (22/9/2025). Fokusnya membahas cara menggerakkan ekonomi daerah yang dinilai melambat. Mendagri Tito sepakat dengan Menkeu Purbaya bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah pusat. Peran Pemda dan sektor swasta harus digenjot. Tito menyebut percepatan belanja daerah menjadi kunci agar uang beredar di masyarakat. Ini adalah tanggung jawab utama Kemendagri. "Mesin pemerintah ini bukan hanya pusat, tetapi juga daerah. Itu tanggung jawab utama Mendagri," kata Tito. Untuk memacu Pemda, Tito mengaku sudah punya jurus. Ia akan mengumumkan realisasi belanja daerah setiap bulan secara transparan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). "Harapannya, yang rendah menjadi…

Tok! Prabowo Teken Perpres Naikkan Gaji ASN, TNI/Polri Dan Pejabat Negara

Tok! Prabowo Teken Perpres Naikkan Gaji ASN, TNI/Polri Dan Pejabat Negara

Presiden Prabowo Subianto membuat gebrakan dengan memperluas rencana kenaikan gaji aparatur negara. Tak hanya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri, kini pejabat negara juga dipastikan masuk dalam daftar penerima kenaikan gaji pada 2025. JAKARTA — Komitmen ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Aturan tersebut telah diundangkan dan mulai berlaku sejak 30 Juni 2025. Perpres ini merupakan pembaruan dari beleid sebelumnya, yakni Perpres Nomor 109 Tahun 2024. Perbedaan paling mencolok dalam aturan baru ini adalah penambahan frasa 'pejabat negara' dalam program kenaikan gaji. Dalam lampiran Perpres terbaru yang dilihat, Kamis (18/9/2025), rencana kenaikan gaji ini masuk sebagai salah satu poin dalam '8 Program Hasil Terbaik Cepat' yang diusung pemerintah. "Keenam, menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh), TNI/Polri dan pejabat negara," demikian bu…

Viral Isu Kepala Sekolah Prabumulih Dicopot Gara-gara Anak, Wali Kota: Itu Hoaks!

Viral Isu Kepala Sekolah Prabumulih Dicopot Gara-gara Anak, Wali Kota: Itu Hoaks!

Isu pencopotan Kepala SMPN 1 Prabumulih, Sumatera Selatan, viral di media sosial setelah muncul video yang menampilkan momen perpisahan penuh haru di sekolah. Namun Wali Kota Prabumulih Arlan memastikan kabar itu tidak benar. PRABUMULIH — Arlan menegaskan, Kepala SMPN 1 Prabumulih Roni Ardiansyah tidak dicopot dari jabatannya. Dia menyebut hanya menegur Roni karena ada kasus internal sekolah yang membuat sebagian siswa merasa tidak nyaman. "Saya belum memindahkan Pak Roni, saya baru menegur Pak Roni karena di sekolahan itu ada masalah kasus yang membuat anak sekolah tidak betah di situ," ujar Arlan melalui akun Instagram resminya, @cak.arlan_official, Rabu (16/9/2025). Video yang lebih dulu beredar memperlihatkan siswa dan guru menyalami Roni satu per satu sambil menangis. Narasi dalam unggahan menyebut Roni dicopot karena menegur seorang murid yang membawa mobil ke sekolah, dan murid itu disebut anak Wali Kota Prabumulih. Arlan membantah tegas tudingan itu. Menurut dia, anakny…

Ini Lho 10 Negara yang Menolak Palestina Merdeka, Salah Satunya Tetangga Indonesia

Ini Lho 10 Negara yang Menolak Palestina Merdeka, Salah Satunya Tetangga Indonesia

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat 12 September 2025 menyetujui Deklarasi New York dengan 142 suara mendukung, 10 menolak, dan 12 abstain. Deklarasi itu mendukung solusi dua negara antara Israel dan Palestina.   NEW YORK — Negara-negara yang menolak deklarasi tersebut adalah: Amerika Serikat, Israel, Argentina, Hungaria, Mikronesia, Nauru, Palau, Papua Nugini, Paraguay, dan Tonga.  Dari 10 negara tersebut, salah satunya adalah tetangga Indonesia, yakni Papua Nugini. Negara tersebut memiliki perbatasan darat dengan Provinsi Papua.   Sementara itu ada duabelas negara yang memilih abstain dalam pemungutan suara: Albania; Republik Ceko; Kamerun; Republik Demokratik Kongo; Ekuador; Ethiopia; Fiji; Guatemala; Samoa; Makedonia Utara; Moldova; dan Sudan Selatan.   Deklarasi New York sendiri merupakan hasil konferensi internasional yang diadakan oleh Prancis dan Arab Saudi pada Juli lalu di Markas Besar PBB.  Dokumen tujuh halaman itu mengecam serangan Hamas tanggal 7 Oktober …

Lobi Politik Anggota DPR Asal Aceh Memble, Revisi UUPA Gagal Masuk Prolegnas

Lobi Politik Anggota DPR Asal Aceh Memble, Revisi UUPA Gagal Masuk Prolegnas

Politisi PDI Perjuangan asal Aceh, Masady Manggeng mengkritisi tidak masuknya revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2029. Menurutnya, hal ini menjadi bukti lemahnya posisi tawar politik Aceh di tingkat nasional.  JAKARTA — Padahal UUPA, yang lahir dari Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 2005 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, merupakan payung hukum utama pelaksanaan kekhususan dan keistimewaan Aceh. Masady menekankan, ketiadaan revisi UUPA di Prolegnas menjadi sinyal bahwa aspirasi Aceh belum ditempatkan sebagai prioritas oleh Pemerintah Pusat maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).  “Ini alarm keras bahwa kekhususan Aceh berpotensi terpinggirkan jika kita tidak memiliki kekuatan politik yang terdistribusi dengan baik di Senayan,” ujarnya. Lemahnya representasi politik Aceh juga terlihat dari tidak adanya wakil Aceh di Komisi II DPR RI, yang menjadi mitra utama Kementerian Dalam Negeri dan membidangi isu peme…

Gerakan Warga Jaga Warga yang Merebak Pascakerusuhan Bikin Ketahanan Sosial Menguat

Gerakan Warga Jaga Warga yang Merebak Pascakerusuhan Bikin Ketahanan Sosial Menguat

Gerakan “warga jaga warga” yang mengemuka pascakerusuhan demonstrasi 28–30 Agustus 2025 bukan sekadar upaya spontan menjaga keamanan lingkungan. Lebih dari itu, inisiatif ini mencerminkan kebangkitan gotong royong sebagai pilar ketahanan sosial masyarakat. JAKARTA — Kehadiran warga yang rela berjaga malam, memperkuat komunikasi antar-RT/RW, hingga memanfaatkan grup digital untuk saling berbagi informasi, menjadi penanda bahwa rasa aman bisa dibangun dari, oleh, dan untuk warga. Sebagai contoh, di kawasan Summarecon, Bekasi, warga menunjukkan ketanggapan luar biasa saat situasi memanas di sekitar Polres Metro Bekasi Kota, Minggu (31/8/2025) malam.  Tanpa komando formal, warga secara kolektif membentuk ronda malam, menjaga lingkungan dari kemungkinan masuknya pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi. Gerakan serupa juga muncul di berbagai daerah. Di Jawa Timur, misalnya, warga kembali menghidupkan pos keamanan lingkungan atau poskamling.  Mereka mempererat hubungan antarwarga sekaligus me…

Petambak Aceh Terancam Bangkrut Akibat Ekspor Macet, PDIP Minta Pemerintah Turun Tangan

Petambak Aceh Terancam Bangkrut Akibat Ekspor Macet, PDIP Minta Pemerintah Turun Tangan

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) asal Aceh, Masady Manggeng, menyampaikan keprihatinan atas kerugian besar yang dialami petambak udang vanname sejak Agustus lalu. Penyebabnya, ekspor udang beku Indonesia ke Amerika Serikat (AS) dihentikan sementara. BANDA ACEH — “Petambak di Aceh sudah berbulan-bulan panik. Salah satu pabrik besar di Medan tidak lagi menerima hasil panen mereka. Sementara hanya ada satu pabrik lain dengan kapasitas terbatas yang masih membeli, itu pun dengan harga jauh di bawah standar. Situasi ini jelas membuat para petambak merugi hingga ratusan juta bahkan miliaran rupiah,” kata Masady, Selasa (9/9/2025). Ia mencontohkan, harga udang ukuran 30 ekor per kilogram pada tabel Medan tanggal 10 Agustus 2025 tercatat Rp 74.000/kg. Namun, harga penampung hanya Rp 58.000–Rp 60.000/kg. Di tingkat tambak, penurunan harga lebih parah, hingga Rp 14.000–Rp 17.000/kg. “Dengan kondisi ini, mustahil petambak memperoleh keuntungan. Justru mereka menanggung kerugian…

Bereh That! Lhok Pawoh Dapat Proyek Pusat Lagi, Dari Kampung Nelayan Ke Program Gambut

Bereh That! Lhok Pawoh Dapat Proyek Pusat Lagi, Dari Kampung Nelayan Ke Program Gambut

Sosialisasi program Desa Mandiri Peduli Gambut digelar di kantor Keuchik Lhok Pawoh, Kecamatan Manggeng, Sabtu (6/9/2024). Acara ini dihadiri aparatur desa, perwakilan masyarakat, hingga akademisi dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh. MANGGENG — Program nasional ini pertama kali diluncurkan pada 25 Mei 2025 dengan target membentuk 800 desa mandiri dari total 1.500 desa yang berada di atas lahan gambut di Indonesia. Untuk Aceh, Lhok Pawoh menjadi satu-satunya lokasi yang masuk program tersebut tahun ini. Sekretaris Dinas Perkim dan LH Aceh Barat Daya, Dewi Marlina, S.P., M.P, menyebut hadirnya program ini sangat penting bagi masyarakat pesisir yang hidup di atas lahan gambut. “Alhamdulillah, kami mewakili Kepala Dinas Perkim & LH Kabupaten Aceh Barat Daya merasa bangga dengan hadirnya Program Desa Mandiri Peduli Gambut ini. Masyarakat kita paham dan mengerti bagaimana cara mengelola dan memanfaatkan lahan gambut, hingga dapat bernilai ekonomis bagi masyarakat,” ucap Dewi …

Pemerintah Siapkan Jaminan Pinjaman Rp 16 Triliun untuk Kopdes Merah Putih

Pemerintah Siapkan Jaminan Pinjaman Rp 16 Triliun untuk Kopdes Merah Putih

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengumumkan dukungan anggaran bagi program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih melalui pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Dukungan itu diberikan dalam bentuk jaminan pinjaman yang akan disalurkan lewat bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). JAKARTA — Skema penyaluran ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih. Aturan tersebut menjadi dasar pemanfaatan SAL untuk mendukung pinjaman yang disalurkan kepada koperasi desa dan kelurahan melalui Bank Himbara. Kopdes Merah Putih merupakan program strategis pemerintah yang digagas untuk memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa. Program ini juga disebut sebagai kompensasi atas pengalihan dana Transfer Keuangan Daerah (TKD), yang kini lebih diarahkan langsung ke masyarakat melalui program lintas kementerian. Menteri Dalam Negeri (Mendagr…

Breaking News: Nadiem Makarim Resmi Jadi Tersangka Kasus Chromebook Rp1,98 T

Breaking News: Nadiem Makarim Resmi Jadi Tersangka Kasus Chromebook Rp1,98 T

Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. JAKARTA — “Telah menetapkan tersangka baru dengan inisial NAM,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna dalam jumpa pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (4/9/2025). Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung, Nurcahyo Jungkung Madyo, menegaskan penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik menemukan bukti kuat.  “Berdasarkan pemeriksaan dan alat bukti keterangan saksi ahli, petunjuk, surat serta barang bukti, pada hari ini menetapkan satu tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi periode tahun 2019-2024,” ujarnya. Sebelumnya, Nadiem sudah tiga kali diperiksa penyidik, masing-masing pada 23 Juni, 15 Juli, dan 4 September 2025. Pemeriksaan pertama berlangsung sekitar 12 jam, lalu 9 jam, dan yang terbaru kembali di Ge…

Besok Deadline 17+8 Tuntutan Rakyat, Menko Polkam Angkat Bicara

Besok Deadline 17+8 Tuntutan Rakyat, Menko Polkam Angkat Bicara

Menjelang batas waktu 17+8 Tuntutan Rakyat yang berakhir besok, Jumat (5/9/2025), pemerintah akhirnya buka suara.  JAKARTA — Menko Polkam Budi Gunawan menegaskan pemerintah menghargai setiap aspirasi yang berkembang di masyarakat, baik lewat media sosial maupun aksi demonstrasi di jalanan. “Seperti yang telah disampaikan Bapak Presiden, suara rakyat adalah bagian dari demokrasi yang harus kita dengarkan dengan hati yang jernih dan penuh rasa hormat,” ujar Menko Polkam Budi Gunawan dalam keterangan resmi, Kamis (4/9/2025). Sejak akhir Agustus, gelombang unjuk rasa mahasiswa, buruh, hingga masyarakat sipil menggema di depan Gedung DPR dan sejumlah titik lain di Jakarta. Aksi itu dipicu tragedi meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas dalam demonstrasi 28 Agustus. Dari situ, muncul gerakan “17+8 Tuntutan Rakyat” yang viral di media sosial setelah diunggah influencer Jerome Polin hingga Salsa Erwina Hutagalung. Tuntutan tersebut terbagi dua: 17 poin yang harus dipenuhi d…

Truk Kontainer Tabrak Beton dan Truk di Tol Ciawi 2, Kemenhub Gercep ke Lokasi

Truk Kontainer Tabrak Beton dan Truk di Tol Ciawi 2, Kemenhub Gercep ke Lokasi

Kecelakaan lalu lintas melibatkan dua truk terjadi di Gerbang Tol Ciawi 2, Bogor, Jawa Barat, Kamis (4/9/2025) dini hari. Sebuah truk kontainer bernomor polisi B 9647 UEL menghantam beton pembatas jalur sebelum menabrak truk lain F 8643 VE yang tengah melakukan transaksi di gardu tol. JAKARTA — Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Aan Suhanan mengatakan pihaknya langsung bergerak cepat menindaklanjuti insiden tersebut. “Kami turut prihatin atas adanya insiden ini. Saat ini Ditjen Hubdat mengirim petugas ke lapangan untuk memantau kondisi kendaraan dan lokasi kejadian,” ujarnya, Kamis (4/9). Aan menambahkan, petugas Kemenhub juga tengah berkoordinasi dengan kepolisian setempat serta pihak Jasa Marga untuk mengumpulkan data dan kronologi lengkap. Dari hasil pengecekan, kedua kendaraan terlibat diketahui masih memiliki status uji berkala yang aktif. “Kami cek melalui aplikasi Mitra Darat, kendaraan truk B 9647 UEL telah melakukan uji berkala pada tanggal 15…