Hidupkan MoU Helsinki, Wabup Abdya Dorong Pengusaha Muda Bangkitkan Ekonomi Aceh

Wakil Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Zaman Akli, mengajak pengusaha muda Aceh untuk kembali menghidupkan semangat MoU Helsinki, khususnya di sektor ekonomi. Menurutnya, perjanjian damai tersebut bukan hanya menjadi penanda berakhirnya konflik, tetapi juga membuka ruang besar bagi pertumbuhan usaha dan masuknya investasi di Aceh.

Wakil Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Zaman Akli. Foto: Ist

ABDYA – Ajakan itu disampaikan Zaman Akli saat menghadiri Musyawarah Cabang (Musycab) ke-IV Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Abdya yang digelar di Aula Pendopo Bupati Abdya, Selasa (10/2/2026).

Dalam sambutannya, Zaman Akli menilai pengusaha muda Aceh hingga kini masih dihadapkan pada berbagai hambatan. Namun, kondisi tersebut harus dijadikan bahan evaluasi bersama agar arah pembangunan ekonomi Aceh kembali sejalan dengan butir-butir kesepakatan MoU Helsinki.

“Ini sudah merupakan hambatan, ini menjadi bahan masukan dan bahan bagi HIPMI kedepan merujuk pada butir-butir MoU Helsinki di sektor ekonomi,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya memberi ruang yang lebih luas bagi Aceh untuk membenahi sektor ekonomi tanpa diliputi kecurigaan berlebihan. Salah satu langkah strategis yang kembali disorotnya adalah pengaktifan pelabuhan bebas Sabang sebagai motor penggerak ekonomi Aceh.

“Pelabuhan bebas Sabang diberi secara iklas, biarkan Aceh berbenah diri terutama di sektor ekonomi. Komitmen kita menyetor 30 persen ke pusat, kita buktikan sebagai bentuk masih bagian dari NKRI itu sendiri,” tegasnya.

Zaman Akli menilai, apabila pemerintah pusat benar-benar ikhlas dan jujur menjalankan kesepakatan MoU Helsinki di sektor ekonomi, maka pelabuhan bebas Sabang seharusnya sudah lama diberlakukan.

“Apabila pemerintah Indonesia hari ini iklas, jujur terhadap kesepakan bersama MoU Helsinki di sektor ekonomi, pelabuhan bebas Sabang itu seharusnya sudah mulai diberlakukan, biarkan dia beraktivitas sebagaimana tahun 60, 70an,” katanya.

Di tengah tekanan ekonomi global, ia juga mengakui bahwa pengusaha muda masih menghadapi persoalan serius, terutama keterbatasan akses permodalan. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah untuk hadir dan mempermudah urusan masyarakat, sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia.

“Sepanjang kita bisa mempermudah urusan masyarakat kita, kenapa harus dipersulit,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa seluruh fasilitas dan jabatan yang digunakan aparatur negara bersumber dari rakyat. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk membina dan membimbing masyarakat, terutama mereka yang belum memahami aturan serta mekanisme dalam berusaha.

Dalam kesempatan tersebut, Zaman Akli juga mengajak peserta Musycab menoleh ke belakang, mengenang kejayaan ekonomi Aceh di masa lalu. Ia menyinggung kiprah besar pengusaha Aceh yang diakui hingga ke tingkat internasional, salah satunya Wakaf Baitul Asyi (Rumah Aceh) di Mekkah.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Zaman Akli menyampaikan kesiapan Pemerintah Kabupaten Abdya untuk membantu pengembangan usaha pengusaha muda. Ia menyebutkan, Pemda Abdya telah menyiapkan lahan seluas 15 hingga 20 hektare untuk pengembangan usaha, termasuk di sektor peternakan ayam petelur.

“Apabila HIPMI Aceh berkenan dan InsyaAllah ada peluang kita mendapatkan kucuran bantuan dari pemerintah, InsyaAllah Pemda Abdya siap dengan fasilitasnya,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRK Aceh Barat Daya, Tgk Mustiari atau yang akrab disapa Mus Seudong, menyatakan dukungan penuh terhadap pandangan Wakil Bupati Abdya. Ia menegaskan bahwa MoU Helsinki merupakan perjanjian yang wajib dipenuhi oleh pemerintah pusat.

“Kalau memang kita pikir hasil MoU Helsinki itu memang sudah berkewajiban pemerintah Republik Indonesia memenuhinya,” ujarnya.

Ia juga menyinggung belum terealisasinya sejumlah poin penting dalam MoU Helsinki, termasuk pembagian hasil 70 persen untuk Aceh dan 30 persen untuk pemerintah pusat.

“Hingga hari ini, butir perjanjian dalam MoU tersebut belum terealisasi,” katanya saat diwawancarai di ruang kerjanya di Kantor DPRK setempat.

Menurut Tgk Mustiari, jika pelabuhan bebas Sabang benar-benar dijalankan sesuai kesepakatan, dampaknya akan sangat besar bagi perekonomian Aceh.

“Apabila hal tersebut dibebaskan, saya optimistis pertumbuhan ekonomi Aceh akan kian meningkat,” ujarnya.

Musycab IV HIPMI Abdya turut dihadiri Ketua DPRK Abdya Roni Guswandi, Ketua BPD HIPMI Aceh Said Rizqi Saifan, para kepala SKPK, serta jajaran pengurus HIPMI Kabupaten Abdya. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menjadi sinyal kuat dukungan terhadap peran strategis pengusaha muda dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.