Dari Abdya ke Panggung Nasional: Ujian Kepemimpinan Safaruddin di Aspeksindo

Pelantikan Safaruddin sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Kota Pesisir Seluruh Indonesia (ASPEKSINDO) oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 14 April 2026, menandai babak baru bagi Aceh Barat Daya.

Masady Manggeng

JABATAN ini bukan sekadar posisi organisasi, melainkan pintu masuk ke arena strategis yang selama ini jauh dari jangkauan banyak kabupaten kecil di Indonesia.

Di tengah keterbatasan fiskal daerah, akses terhadap jaringan nasional seringkali menjadi pembeda antara daerah yang stagnan dan daerah yang mampu melompat. Dalam konteks inilah posisi Sekjen Aspeksindo menjadi relevan. 

Safaruddin kini berada di simpul komunikasi dan koordinasi antar kabupaten pesisir se-Indonesia, sebuah posisi yang memungkinkan dirinya tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga ikut memengaruhi arah kebijakan itu sendiri.

Bagi Aceh Barat Daya, peluang yang terbuka cukup konkret. Pertama, terbukanya akses langsung ke kementerian teknis, terutama yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan. Selama ini, banyak program pusat yang tidak optimal terserap di daerah karena lemahnya konektivitas dan advokasi. Dengan posisi ini, hambatan tersebut semestinya bisa dipangkas.

Kedua, Aceh Barat Daya berpeluang menjadi daerah percontohan dalam pembangunan kawasan pesisir. Sektor tambak, perikanan tangkap, hingga potensi hilirisasi hasil laut dapat didorong naik kelas jika dikaitkan dengan program nasional. Abdya tidak harus lagi sekadar menjadi objek pembangunan, tetapi bisa diposisikan sebagai model.

Ketiga, ruang diplomasi anggaran menjadi semakin terbuka. Dalam realitas pemerintahan daerah, jaringan sering kali lebih menentukan daripada sekadar perencanaan di atas kertas. Posisi Sekjen memberi ruang bagi Safaruddin untuk memperjuangkan proyek-proyek strategis, mulai dari pelabuhan, cold storage, hingga infrastruktur pendukung ekonomi pesisir.

Keempat, momentum ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat posisi tawar komoditas unggulan daerah. Selama ini, nelayan dan petambak sering berada pada posisi lemah dalam rantai pasar. Dengan jejaring Aspeksindo, dorongan terhadap stabilisasi harga, akses ekspor, hingga pembukaan pasar baru bisa diperjuangkan secara kolektif antar daerah pesisir.

Kelima, terbuka peluang membangun kolaborasi lintas daerah. Kabupaten pesisir memiliki karakteristik yang hampir serupa: ketergantungan pada hasil laut, kerentanan terhadap perubahan iklim, serta keterbatasan infrastruktur. Melalui forum ini, pertukaran praktik baik, teknologi budidaya, hingga model bisnis bisa menjadi jalan percepatan pembangunan tanpa harus selalu memulai dari nol.

Namun, semua peluang itu tidak datang tanpa catatan. Jabatan ini bisa menjadi signifikan, tetapi juga bisa berakhir simbolik jika tidak diikuti dengan langkah konkret di daerah. Tantangan terbesarnya justru ada di dalam, sejauh mana pemerintah kabupaten mampu menerjemahkan jejaring nasional menjadi program nyata yang dirasakan masyarakat.

Di titik ini, peran internal pemerintah daerah menjadi krusial. SKPK tidak bisa lagi bekerja dengan pola biasa. Diperlukan kreativitas, keberanian mengambil inisiatif, serta target yang jelas dan terukur. Reformulasi perencanaan dan penganggaran harus diarahkan pada sektor-sektor unggulan yang benar-benar memberi dampak ekonomi, bukan sekadar rutinitas administratif.

Selain itu, penting juga mendorong integrasi hulu hilir. Tidak cukup hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memastikan adanya pengolahan, distribusi, dan akses pasar yang kuat. Tanpa hilirisasi, daerah akan terus berada pada posisi penjual bahan mentah dengan nilai tambah yang minim.

Lebih jauh, posisi ini menjadi pintu masuk untuk mendorong kebijakan afirmatif bagi daerah pesisir di tingkat nasional. Selama ini, banyak kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada karakter wilayah pesisir, baik dalam hal subsidi, perlindungan nelayan, maupun pembangunan infrastruktur. Peran Sekjen menjadi strategis untuk mengonsolidasikan suara tersebut agar lebih didengar.

Namun demikian, kepemimpinan Safaruddin juga mendapat tantangan dalam membangun keseimbangan antara peran nasional dan tanggung jawab lokal. Menjadi Sekjen Aspeksindo berarti mengurus kepentingan banyak daerah, tetapi pada saat yang sama, publik Abdya tentu menaruh harapan lebih besar agar dampak langsung dapat dirasakan di tanah sendiri.

Momentum ini, pada akhirnya, adalah ujian. Ujian apakah jejaring bisa dikonversi menjadi kesejahteraan. Ujian apakah posisi strategis mampu diterjemahkan menjadi perubahan konkret.

Aceh Barat Daya kini tidak lagi berada di pinggiran peta. Dengan posisi yang dimiliki Safaruddin, Abdya telah masuk ke dalam ruang percakapan nasional. Tinggal satu hal yang menentukan, apakah peluang ini akan dimanfaatkan secara maksimal, atau justru berlalu sebagai catatan seremonial semata.

Jika berhasil, ini bukan hanya tentang satu jabatan. Ini tentang bagaimana sebuah kabupaten kecil mampu memanfaatkan momentum untuk naik kelas, menjadi bagian penting dalam arsitektur pembangunan pesisir Indonesia.

Sebagai bagian dari masyarakat Aceh Barat Daya, saya menyampaikan apresiasi sekaligus ucapan selamat atas amanah yang kini diemban oleh Safaruddin. Penunjukan ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi daerah, sekaligus menunjukkan bahwa putra daerah mampu menembus ruang strategis di tingkat nasional.

Apresiasi tersebut juga disertai harapan besar agar peran sebagai Sekretaris Jenderal Aspeksindo benar-benar dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan daerah pesisir, khususnya Aceh Barat Daya. Momentum ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi lahirnya kebijakan yang lebih berpihak, program yang lebih terarah, serta percepatan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Harapannya sederhana namun mendasar, agar posisi ini tidak berhenti sebagai simbol, tetapi menjadi alat perjuangan yang nyata bagi kesejahteraan nelayan, petambak, dan seluruh masyarakat pesisir. Dengan demikian, kehadiran Safaruddin di tingkat nasional benar-benar terasa hingga ke tingkat lokal.