BGN Didesak Gandeng Pemda Awasi Program MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG)kembali jadi sorotan usai muncul kasus krisis distribusi. Minimnya keterlibatan pemerintah daerah (Pemda) dalam pengawasan dinilai membuat Badan Gizi Nasional (BGN) sulit menjalankan program secara maksimal.

Ilustrasi. Foto: Infopublik.id

JAKARTA —Pengamat Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Terbuka, Insan Praditya Anugrah, menilai pola MBG masih kaku dan terlalu top-down. Ia menekankan perlunya desentralisasi agar Pemda bisa lebih leluasa mengawasi jalannya program.

“Pemerintah daerah yang paling memahami kondisi lapangan, sehingga lebih tepat dalam memitigasi potensi kasus keracunan,” ujarnya, Sabtu (27/9).

Menurut Insan, desentralisasi bukan berarti melepas kendali pusat. Ia menyebut checks and balances tetap wajib dijalankan agar mekanisme pengawasan tidak timpang.

“Harus ada mekanisme kontrol bersama, baik dari pusat, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, maupun organisasi masyarakat sipil. Dengan begitu, potensi penyelewengan, korupsi, atau inefisiensi bisa cepat terdeteksi dan ditangani,” tegasnya.

Sementara itu, sejumlah daerah mulai mengambil langkah sendiri tanpa menunggu instruksi resmi dari BGN. Surakarta jadi salah satunya.

Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, menegaskan pengawasan MBG dilakukan ketat lewat Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, serta Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG). Tim gabungan ini memantau dari dapur hingga distribusi ke sekolah.

“Kami turun langsung setiap hari. Dinas Pangan mengawasi proses memasak, sedangkan Dinas Kesehatan melakukan uji acak sebelum distribusi,” jelas Respati.

Pengawasan di Solo disebut menyeluruh, mulai dari bahan baku, proses memasak, penyegelan, hingga pengiriman. Respati menyebut ini bukan sekadar kewajiban, tapi tanggung jawab moral Pemkot.

“Program ini menyentuh langsung kebutuhan warga. Kami harus pastikan aman, sehat, dan sesuai standar. MBG adalah program mulia Presiden Prabowo untuk mencetak generasi kuat, dan kami siap menjaganya,” tegasnya.

Langkah serupa dijalankan Pemkab Bojonegoro. Wakil Bupati Nurul Azizah mengeluarkan tiga arahan, mulai dari memperkuat koordinasi dengan Forkopimcam, bersinergi dengan OPD teknis untuk sanitasi, hingga menjaga kualitas menu gizi.

“Program ini harus menjadi kebanggaan Bojonegoro. Jangan sampai tujuan baik ini tercoreng oleh kecerobohan,” ujarnya.

Nurul menekankan, Pemkab siap menindak tegas bila ada pengelola SPPG yang abai terhadap standar gizi maupun keamanan makanan.

Di tingkat pusat, Mendagri Tito Karnavian ikut angkat bicara. Ia menekankan sinergi pusat dan daerah sebagai kunci keberhasilan MBG.

“Koordinasi antara Pemda dan Satgas MBG mutlak diperlukan. Dengan sinergi yang baik, persoalan di lapangan, termasuk kasus keracunan siswa, bisa diminimalisir bahkan dicegah,” tegas Tito.

Menurut Tito, kebijakan nasional saja tak cukup. Peran aktif Pemda memastikan pengawasan gizi berjalan optimal sekaligus membuat program tepat sasaran.