Pilkada dan Seni Bertahan Hidup Partai Politik

Perdebatan mengenai wacana Pilkada dipilih oleh DPR/DPRD kembali menegaskan satu realitas lama dalam politik Indonesia: demokrasi kerap dibicarakan sebagai prinsip, tetapi dijalankan sebagai strategi. 

Teguh Novrianto

Data sikap partai menunjukkan bahwa dukung atau tolak tidak sepenuhnya lahir dari keyakinan ideologis, melainkan dari kalkulasi posisi kekuasaan, kepentingan jangka panjang, dan kebutuhan bertahan hidup politik. Dalam praktik politik nasional, perubahan sikap jarang diumumkan sebagai perubahan, ia cukup disebut penyesuaian.

Secara faktual, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PAN, dan Partai Demokrat menyatakan mendukung atau setidaknya terbuka terhadap mekanisme Pilkada melalui DPR/DPRD. Alasan yang dikemukakan relatif seragam: efisiensi anggaran, stabilitas politik daerah, serta evaluasi atas Pilkada langsung yang dinilai mahal dan rawan konflik. Bahasa yang terdengar teknokratis ini menjadi ciri khas partai-partai yang berada di poros koalisi kekuasaan, di mana stabilitas pemerintahan diposisikan sebagai kepentingan utama. Dalam konteks ini, istilah teknokrasi sering kali berfungsi sebagai kamus lain untuk menjelaskan kepentingan.

Berbeda dengan itu, PDI Perjuangan (PDIP) mengambil sikap menolak secara tegas. Penolakan ini tidak dapat dilepaskan dari posisinya sebagai partai di luar pemerintahan. Isu kedaulatan rakyat dan hak pilih publik dikedepankan sebagai narasi utama, sekaligus memperkuat citra oposisi dengan pendekatan populis. Namun, dalam praktik internal, PDIP tetap menjalankan mekanisme pencalonan yang sentralistis, dengan keputusan akhir berada di DPP. Demokrasi dijaga di bilik suara, tetapi tetap dibatasi di ruang rekomendasi.

PKS menempati posisi yang lebih hati-hati. Partai ini tidak secara tegas menyatakan dukungan maupun penolakan, memilih sikap menunggu dan mengkaji. Secara politik, posisi ini mencerminkan strategi menjaga fleksibilitas: cukup kritis untuk mempertahankan basis pemilih, namun tidak terlalu konfrontatif sehingga tetap membuka ruang manuver dalam konfigurasi kekuasaan yang dinamis.

Sorotan tersendiri layak diarahkan pada Partai Demokrat. Secara data, Demokrat sempat menyatakan keberatan terhadap wacana perubahan sistem Pilkada. Namun, dalam perkembangan berikutnya, sikap tersebut bergeser menjadi mendukung atau terbuka. Pergeseran ini dapat dibaca sebagai upaya mencari posisi aman agar tetap berada dalam orbit kekuasaan. Bukan lompatan ideologis, melainkan strategi adaptif untuk menjaga keberlanjutan akses dan pengaruh politik.

Jika disusun secara jernih, peta sikap partai membentuk tiga poros utama: koalisi yang mengamankan kekuasaan atas nama stabilitas, oposisi yang memainkan isu demokrasi sebagai modal populisme, dan partai yang menyesuaikan sikap demi bertahan dalam struktur pemerintahan. Dalam kerangka ini, Pilkada tidak lagi semata persoalan mekanisme pemilihan, melainkan cermin cara partai membaca dan mengelola kekuasaan.

Pada akhirnya, Pilkada bukan sekadar soal dipilih rakyat atau dipilih DPR/DPRD, melainkan soal bagaimana partai memilih sikap. Dan data menunjukkan, ketika demokrasi berhadapan dengan kekuasaan, yang sering diselamatkan bukan demokrasi, melainkan posisi.

Penulis adalah Ketua KNPI Aceh Barat Daya