Bansos Non Tunai Dorong Kenaikan Indeks Keuangan Inklusif

Peningkatan inklusi keuangan tersebut didongkrak dari meningkatnya jumlah rekening perbankan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2016 lalu, tingkat inklusi layanan keuangan menyentuh angka 67,8 persen. 

Tidak hanya itu, Khofifah yakin skema bantuan sosial non tunai yang dilakukan Pemerintah melalui Kementerian Sosial mampu mempercepat penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah. 

Hal tersebut disampaikan Khofifah Indar Parawansa saat menyerahkan jaminan hidup (Jadup) bagi korban bencana tanah longsor dan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Geo Park Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Jum'at (28/4). 

Khofifah mengatakan, hampir seluruh penerima bansos belum memiliki rekening perbankan. Dengan mekanisme penyaluran non tunai, maka secara otomatis mereka akan mendapatkan rekening perbankan dan terhubung dengan industri jasa keuangan. 

"Dengan terkoneksinya mereka dengan industri keuangan tentu saja berbagai layanan perbankan bisa diakses, minimal mereka bisa menabung," ujarnya. 

Khofifah menjelaskan, tahun 2017 ini jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) ada sebanyak 6 juta keluarga dan akan ditambah sebanyak 4 juta KPM di tahun 2018 mendatang. Sehingga tahun depan total KPM mencapai 10 juta. 

Sementara Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang saat ini menyasar 1,28 juta juga bertambah menjadi 10 juta KPM. Seluruhnya akan disalurkan secara non tunai dengan memanfaatkan jaringan perbankan milik Himpunan Bank Negara (BRI, BNI, Mandiri, dan BTN). 

Khofifah berpendapat, apa yang dilakukan pemerintah melalui strategi nasional keuangan inklusif (SNKI) merupakan lompatan besar pembangunan di Indonesia. Bukan tanpa alasan, mengingat sasaran keuangan inklusif tersebut adalah masyarakat miskin, bukan kelas menengah. 

Tentu saja, lanjut dia hal tersebut ada konsekuensinya. Dengan masih rendahnya literasi layanan perbankan, perlu edukasi terus menerus kepada para penerima manfaat. 

Tidak hanya soal bagaimana cara mengambil uang lewat kartu atm, tapi juga tentang kegunaan rekening, produk perbankan, perencanan keuangan keluarga, manfaat menabung, dan lain sebagainya, termasuk berbagai risiko yang mungkin terjadi. 

"Dari data yang ada, di tahun 2016 tingkat literasi Indonesia hanya mencapai 29,66 persen. Artinya dari 100 orang hanya 29 orang yang paham dan mengerti layanan keuangan," terangnya. 

"Saya harap pemerintah daerah bersama perbankan lebih aktif mengedukasi penerima bantuan sosial non tunai," tambah Khofifah. 

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara non tunai. Dengan peraturan tersebut, kini keluarga penerima manfaat (KPM) tidak lagi menerima bantuan uang secara tunai, namun digantikan dengan bantuan non tunai berbentuk kartu ATM yaitu Kartu Keluarga Sejahtera disertai buku tabungan.

*Salurkan Jaminan Hidup*

Sementara itu, sebanyak 83 KK atau 303 jiwa korban tanah longsor menerima Jadup yang langsung diserahkan Mensos Khofifah senilai total Rp272,7 juta. 83 KK tersebut juga diberikan bantuan paket sembako senilai total Rp15,8 juta. Sehingga total bantuan yang diberikan sebanyak Rp288,5 juta. 

Sebelumnya, pada masa bencana Kemensos telah memberikan bantuan bagi pengungsi senilai total Rp163,4 juta terdiri dari paket lauk pauk, alat makan, alat masak, tenda gulung, tenda keluarga, selimut, matras, _family kit_ , dan _food ware_.

Khofifah mengatakan jadup menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 adalah bagi keluarga yang rumahnya rusak berat. Jadup diberikan satu kali dan pencairannya dilakukan setelah masa tanggap darurat selesai.

"Saya melihat ketegaran yang luar biasa dari warga Kintamani. Semoga kita semua diberi kekuatan dan ketabahan dari Tuhan yang maha esa untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Semoga kejadian seperti ini (tanah longsor-red) tidak berulang kembali," kata Khofifah.

Khofifah juga menyerahkan bantuan sosial sejumlah Rp17,8 miliar yang terdiri dari PKH senilai Rp4,2 miliar untuk 2.266 keluarga, beras sejahtera (Rastra) Rp13,1 miliar bagi 9.556 keluarga, bansos disabilitas senilai Rp219 juta untuk 73 jiwa, dan bansos lansia Rp202 juta bagi 101 jiwa. (*)