Mensos Pastikan Kesiapan PKH Non Tunai untuk 6 Juta Penerima

"Total jumlah penerima PKH pada tahun 2017 adalah 6 juta KPM. Pada November 2016 sebanyak 1, 2 juta dan pada Maret 2017, sebanyak 3 juta KPM telah menerima bansos secara non tunai. Pada Juni tahun ini juga, seluruh KPM akan menerima PKH secara non tunai. Hal ini kami lakukan mengingat kesiapan Kemensos maupun HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara) sudah semakin baik dan mumpuni untuk memberikan layanan non tunai," terang Mensos kepada wartawan usai meninjau penyerahan bansos PKH non tunai di Pendopo Kota Banjarmasin, Minggu petang (7/5).

Dikatakan Mensos, perluasan penerima bantuan sosial secara non tunai dari 3 juta KPM menjadi 6 juta KPM bukan hal sederhana. Jumlah tersebut sangat besar dan cakupannya sangat luas. Bersama HIMBARA yang memiliki jangkauan di seluruh Indonesia, Mensos berharap target penyaluran secara non tunai untuk seluruh penerima PKH dapat terpenuhi pada Juni 2017. 

"Saya berkeliling ke berbagai daerah untuk cek kondisi lapangan dan memastikan kesiapan agen dari 4 bank HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara). Masyarakat harus mendapatkan akses yang mudah dalam mencairkan bansos di agen bank serta mendapatkan edukasi tentang dunia perbankan sehingga harus betul-betul cukup sumber daya serta infrastrukturnya," papar Khofifah. 

Dalam kunjungan ke Kalimantan Selatan, Mensos meninjau langsung proses pencarian bansos non tunai di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarmasin yang keduanya menggunakan jaringan perbankan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI). Di kedua titik lokasi pencairan bansos ini, Mensos melihat Agen Bank BRI yang dikenal dengan BRILink dalam memberikan layanan kepada ibu-ibu penerima PKH. Berdasarkan data BRI, total bansos PKH yang akan disalurkan BRI pada tahun 2017 adalah sebanyak 850.088 KPM dengan nilai bantuan setiap KPM sebesar Rp1.890.000 per tahun. Para penerima PKH dapat menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk bertransaksi di 10.628 unit kerja konvensional, 23.125 jaringan ATM BRI, dan 97.597Agen BRILink yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Khofifah menambahkan, penyaluran bantuan sosial secara non tunai yang telah dimulai sejak November 2016 merupakan sebuah lompatan besar yang revolusioner dalam sejarah program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Penerima manfaat yang dulu harus mendatangi kantor pos untuk mencairkan bansos, harus mengantre lama karena waktu pengambilan bersamaan, maka kini dengan era baru pencairan bansos melalui non tunai dengan sistem perbankan akan terlayani jauh lebih baik lagi. Ketika berbasis perbankan dan diberikan non tunai maka manfaat yang dirasakan KPM adalah mereka punya KKS yang punya vitur _saving account_ sehingga bisa menabung, lalu vitur _e-wallet_ yang memungkinkan KPM mendapat beragam bansos dan subsidi yang terintegrasi dalam satu kartu.  

"Ini adalah sejarah yang patut kita catat. Betapa kini warga prasejahtera yang menjadi penerima PKH mulai mengenal perbankan, bisa menabung karena punya  buku tabungan dan KKS yang bisa digunakan akses ke  ATM. Sewaktu-waktu mereka perlu uang tinggal mencairkan ke ATM atau  agen bank atau e-warong terdekat, ada BNI Layanan Gerak (BLG) berbasis mobil multifungsi maupun Teras Kapal BRI yang melayani wilayah pesisir dan kepulauan Indonesia, di Solo bahkan sudah ada e-Warong Mobile menjangkau KPM yang tinggal jauh dari lokasi e-warong atau agen bank. Intinya pemerintah secara bertahap ingin memberikan layanan terbaik kepada KPM. Memperlakukan mereka seperti layaknya nasabah prioritas," paparnya. 

Sementara itu di Kabupaten Tanah Bumbu, Mensos menyerahkan total bantuan sosial pada 2017 sebesar Rp19.995.472.400 terdiri dari bantuan PKH untuk 3.050 KPM, Beras Sejahtera (Rastra) untuk 10.339 keluarga dan bansos Lanjut Usia untuk 25 jiwa. Penyerahan bantuan ini disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, bertempat di Lapangan Bola Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Minggu (7/5). Kehadiran Presiden ini merupakan rangkaian dari Kunjungan Kerja Lintas Nusantara yang dilakukan bersama sejumlah menteri di Kabinet Kerja. 

Di Kota Banjarmasin, Mensos menyerahkan bantuan sosial total Rp35 .040.212.400 untuk tahun 2017 terdiri dari PKH untuk 5.219 KPM, Rastra untuk 17.264 keluarga, Bantuan Disabilitas untuk 229 jiwa, Bantuan Lanjut Usia untuk 120 jiwa, serta Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)-Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan e-Warong untuk 19 kelompok. 

Seperti diketahui PKH adalah program bantuan sosial bersyarat yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial sejak 2007. Program ini secara internasional dikenal sebagai program _Conditional Cash Transfers_ (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat. PKH bertujuan meningkatkan aksesibilitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin; serta dalam jangka panjang dapat memutus rantai kemiskinan dan kesenjangan. 

Penerima PKH  harus memenuhi komponen kesehatan yakni ibu hamil dan atau ibu yang memiliki balita, memenuhi komponen pendidikan yaitu memiliki anak usia sekolah dari SD--SMA, atau di dalam keluarga tersebut terdapat penyandang disabilitas berat dan atau lanjut usia di atas 70 tahun. 

*Siswa Berprestasi*

Disela-sela kunjungan kerjanya, Mensos bertatap muka dan berdialog dengan 10 anak-anak berprestasi yang merupakan putra-putri dari keluarga penerima PKH. Mereka di antaranya adalah Heriyadi yang merupakan atlet Lomba Dayung Tingkat Provinsi Kalsel, Putri Sulastri juara 1 Pencak Silat Tingkat Provinsi Kalsel, Muhammad Mulyadi juara 1 Gulat kelas 50 kg Tingkat Kota Banjarmasin, dan Kamariah juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Provinsi Kalsel. 

"Prestasi kalian sungguh membanggakan. Ini adalah bukti bahwa keterbatasan ekonomi bukan menjadi penghalang anak-anak meraih prestasi setinggi-tingginya di berbagai bidang. Olahraga, pendidikan, kesenian, lakukan dan tekuni dengan hati. Ibunya membantu doa dan menyemangati. Pemerintah membantu dengan bantuan sosial PKH. Mudah-mudahan ikhtiar ini dapat mendorong kehidupan ibu-ibu semakin sejahtera, produktif dan mandiri," harap Khofifah yang usai menyampaikan bantuan pendidikan kepada anak-anak berprestasi di Provinsi Kalsel. 

Pertemuan Mensos dengan sejumlah anak berprestasi dari keluarga penerima PKH ini menjadi agenda rutin dan melekat dengan kegiatan pencairan bansos PKH. Dalam kunjungan ke berbagai daerah, Mensos selalu memberi sapaan kepada mereka yang duduk di barisan paling depan pada saat seremonial pencairan PKH. 

Dihadapan para penerima PKH, anak-anak ini dipanggil ke depan panggung dan masing-masing mendapat dana bantuan pendidikan yang merupakan kerja sama Kemensos dengan 4 bank HIMBARA. Selain itu, Mensos juga memberikan bantuan peralatan dan perlengkapan sekolah. 

"Ini format yang sengaja kami lakukan untuk mendorong dan memotivasi ibu-ibu penerima PKH. Supaya mereka terpacu dan terus bersemangat mengantarkan kesuksesan putra-putri mereka. Meski kondisi serba terbatas, tapi anak-anak harus sekolah, hidup mereka harus berubah, mereka harus berusaha untuk keluar dari garis kemiskinan. Salah satunya untuk keluar dari kemiskinan adalah melalui pendidikan," demikian Khofifah. (*)