Rakornas IMM di Medan Hasilkan Resolusi Kebangsaan, Ini Butir-butirnya...

Kedudukan Indonesia yang begitu besar kekayaan alamnya yang melimpah serta sumberdaya manusia yang berkualitas dengan jumlah rakyat kurang lebih dari 256 jta penduduk di Indonesia. Dari amanat UUD 45 masih jauh dari jauh cita cita kebangsaan, untuk sebenar benar nya kesejahteraan rakyat yang berdaulat secara ekonomi dan politik.

Karena hingga detik ini yang merasakan hasil lekayaan alam hanya segelitir orang melalui kekuatan modal serata aturan aturan yang menjerat melalui pasar bebas dan kompetisi modal besar asing atau suwasta yang mana sejatinya menjerumskan rakyat indonesia kejurang kesengsaraan.

Melalui DPD Indonesia yang hadir dalam Rakonas IMM di Medan, DPD IMM Aceh menyampaikan pandangan persoalan kebangsaan yang ada dinpropensi Aceh dengan beragam eksploitasi alam yang tidak memihak rakyat. Namun pemerintah yang kemudian malah menunjukkan watak reaksoner nya dengan mengeluarkan peranturan yang merampas kekayaan alam rakyat seperti PP No 5 Thn 2017 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe. Tidak hanya hal tersebut pemerintah dengan rakus tidak memberikan upah layak bagi buruh (guru honorer serta buruh kontrak dan outsourcing).

Tidak berhenti disitu Perwakilan DPD Imm Sul-Sel dengan lantang menyatakan sikap bahwa kesengsaraan yang dirasakan oleh rakyat mayoritas disebabkan oleh biangkerok Kapitalisme dan neolibralisme di Indonesia.

Dan kemudian DPD IMM Papua Barat dengan tagas menyatakan sikapnya di momentum ini tentang kondisi kebangsaan terkait Saham Freeport Indonesia yang dijanjikan bahwa akan dinaikkan dan direalisasikan dengan adil sesuai janji Presiden Jokowi bahwa saham freeport dikelola pemerintah Indonesia dengan ketentuan 60:40, 60% saham untuk Indonesia dan 40% untuk asing atau swasta.

Dan kemudian di Papua Barat dengan adanya Otsus (otonomi khusus), memohon kepada pemerinyah untuk mengawal otonomi kusus ini kepada rakyat papua dengan cara adil, sehingga tidak terjadi korupsi dan menjerat kesengsaraan rakyat.

..........berikut nya satu paragraf atau lebih deskripsi yang singkat di  DPD terkait yang akan disebar di masing2 wilayah dan daerah mssing.

Dari gambaran diatas, maka kami selaku organisasi yang memiliki kepedulian dan keberpihakan politik terhadap kaum Mustadzafin (buruh, tani dan kaum miskin kota). DPP IMM Seluruh Indonesia menyatakan sikap dengan tegas, sebagai berikut:

1. IMM Meneguhkan Komitmen menjaga persatuan dan keutuhan NKRI Berdasarkan Pancasila.

2. IMM Menolak perijinan Tambang Yang Merusak Alam danEkosistem dan keberlangsungan hidup bagi rakyat.

3. Menolak Eksplorasi Tambang Emas Tumpang Pitu Jawa Timur, Eksplorasi Agraria dan Industrialisasi Di Pati, Kendeng, Kendal Jawa tengah, karawang jawa barat serta yang ada di seluruh Indonesia.

4. IMM Menolak Politik Kontrak Karya (renegoisasi kontrak karya)

5. Cabu PP No 78 Tahun 2015 Tentang Politik Upah Murah

6. Tolak PP No 5 Thn 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe. 

7.  Nasionalisasi aset aset strategis untuk rakyat

8. Berikan pendidikan, kesehatan geratis bagi rakyat ditanggung penuh oleh negara.

9. Berikan pemerataan aliran listrik murah keseluruhan plosok negeri. 

10. Hentikan kekerasaan dan Konflik horizontal antar sesama rakyat di Indonesia

11. Hentikan kekerasan terhadap rakyat yang dilakukan aparatur negara.

12. Mengutuk segala bentuk tindakan Pengrusakan Alam di indonesia.

13. Menolak penghapusan pasal penodaan agama dalam peraturan perundang undangan.

14. IMM berkomitmen mengawal proses demokrasi yang jurdil (pilkadan serentak 2018 dan pilpres 2019).

15. Imm menolak kebijakan pemerintah menaikan tarif dasar Listrik, BBM, air dan kebutuhan pokok lain nya.

16. IMM menolak kebijkan reklamasi di berbagai daerah yang merugikan rakyat Indonesia

19. IMM Meminta pemerintah memastikan setabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok bagi rakyat menjelang Ramadhan

20. IMM mendorong pemerintah agar mengatur media massa secara baik, sehingga terwujud media massa yg independent, mendidik dan mencerahkan

21. IMM Mendorong pemerintah konsep ekonomi kerakyatan dan menolak Liberalisasi ekonomi

22. IMM Menyatakan sikap untuk menolak segala kegiatan LBGT di Indonesia karena tdk sesuai dg Pancasila.

23. IMM Meminta Pemerintah Untuk mengambil sikap terhadap konflik laut cina selatan dan semenanjung kore utk upaya perdamaian dunia.

24. IMM menagih janji pemerintah untuk berperan penuh dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina

Demikian pernyataan sikap kami. Semata-mata demi mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia, dan dengan tidak saling mengadu domba antar sesama rakyat, demi tercapainya cita cita rakyat yang berdaulat secara ekonomi politik.