Bappenas Gandeng Swasta Buat Pindahkan Ibukota

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan mendorong keterlibatan swasta dalam rencana pemindahan ibu kota negara, khususnya dari sisi pendanaan. 

“Kami akan dorong model PPP (public private partnership), jadi partisipasi swasta kami libatkan," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, kemarin.

Bambang menuturkan, tahun ini, pihaknya akan menyelesaikan kajian terkait dengan rencana pemindahan ibu kota negara tersebut. Dia berharap dalam dua tahun ke depan sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi ibu kota negara.

"Tadi pagi sudah dibahas juga dengan Presiden, intinya akan memulai segala proses,” ujarnya. “Kajian mudah-mudahan tahun ini selesai, termasuk estimasi pendanaannya. Mudah-mudahan kami juga bisa menemukan skema pendanaannya.”

Bappenas masih mengkaji rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah di luar Jawa. Pemindahan ibu kota negara mengingat ketersediaan lahan di luar Jawa yang lebih memadai. Kendati demikian, Bambang belum menyebutkan secara spesifik di mana lokasi tujuan pemindahan ibu kota negara tersebut. "Yang pasti di luar Pulau Jawa, kemungkinan besar di Pulau Kalimantan. Tapi, spesifiknya di mana, itu yang akan difinalkan," kata dia.

Dia mengakui salah satu kandidat ibu kota baru adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Menurut Bambang, saat ini tim Bappenas sedang menganalisis kriteria wilayah, kesiapan, dan ketersediaan lahan hingga sumber pendanaan untuk pembangunan ibu kota baru. 

April lalu, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro untuk mengkaji wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Wacana tersebut diklaim sudah mencuat sejak era Presiden Soekarno.