Luhut Target Oktober Tahun Depan, Pembangunan Induk Pelabuhan Benoa Selesai

"Kapal ini sudah keliling dunia, performanya sangat baik, produk yang bagus buatan anak negeri," kata Menko Luhut kepada media seusai mengunjungi kapal perang tersebut. 

Selain itu ia mengatakan proyek pembangunan Marina di Pelabuhan Benoa sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) yang terlantar selama 17 tahun akan dimulai kembali. 

      

"Tentang persiapan untuk pengerukan Pelabuhan Benoa, yang sudah 17 tahun terbengkalai. Nanti tanggal 18 September sudah bisa dimulai. Kami perbaiki landscape nya sehingga (Marina) ini diharapkan bisa menampung banyak kapal pesiar bahkan bisa menjadi hub," ujarnya. 

     

Ia mengatakan RIP akan fokus pada optimalisasi faslitas penunjang kegiatan kapal pesiar yang meliputi pengerukan laut sedalam 12 meter dan pelebaran hingga 200 meter disekitar dermaga dan pembangunan dermaga kapal pesiar. Dermaganya bisa menampung hingga 100 yacht. Fasilitas penunjang lain seperti resort dan fasilitas perbelanjaan juga akan dibangun dalam kawasan ini untuk mengakomodasi wisatawan yang ingin tinggal sejenak di pulau tersebut sebelum melanjutkan perjalanan mereka ke pulau Komodo, Lombok atau Labuan Bajo. 

     

"RIP ini akan ditandatangani oleh Menteri Perhubungan selambatnya pada hari Jumat (25/8) diharapakan kunjungan wisatawan dari jalur laut terus meningkat," ujarnya. Ia mengharapkan proses pembangunan ini akan selesai sebelum dimulainya pertemuan IMF-World Bank di pulau tersebut pada bulan Oktober 2018. 

     

     

Dalam kunjungan ke KRI Banjarmasin 592 ini Menko Luhut berkesempatan melakukan dialog dengan para awak KRI dan jajaran Pelindo III. Dalam dialog tersebut, Menko Luhut mengatakan Direktur Pelindo III, I Gusti Ngurah Danadiputra mengungkapka masalah dwelling time. Menurutnya selama ini banyak yang berpikiran dengan turunnya dwelling time menjadi tiga hari cost bisa ikut turun, ternyata dalam kasus Pelindo III, cost masih tetap tinggi. 

     

"Jadi inefisiensi itu masih tetap ada, oleh karena itu tadi kita bicara ternyata kita harus membuat peraturan sesuai daerah, tidak bisa diseragamkan. Di Tanjung priuk mungkin dengan khasnya sendiri di Tanjung Perak disini begitu dan tempat lain. Sekarang sedang di pelajari dan hampir final," jelasnya. 

     

Menurutnya yang harus diubah adalah jalur perpindahan dari satu titik (terminal ke terminal lain) tidak perlu keluar lagi cukup dengan rel. Dampaknya menurut Menko Luhut, arus traffic di luar pelabuhan akan berkurang, lingkungan akan lebih bersih. 

     

"Tapi ada masalahnya, pengusaha truk bisa kehilangan income, kita cari jalan keluarnya. Pengusaha truk ini yang terlibat kita suruh membuat perusahaan di dalam pelabuhan untuk mengoperasikan perpindahan container di dalam pelabuhan," kata Menko Luhut. 

    

     

Sebelumnya Menko Maritim menggelar rapat koordinasi membahas masalah Tempat Pembuangan akhir Suwung. Proyek pengelolaan yang sudah lama mangkrak ini akan segera diatasi. Ia megatakan Keputusan Presiden (Kepres) tentang pengelola TPA akan segera terbit.

     

"Suwung akan kita tuntaskan tadi dengan Wagub Bali dan Bupati dari tiga kabupaten. Mulai tanggal mnggu depan, pengerjaan dari landscape 22,4 HA itu akan di kerjakan, sehingga Agustus tahun depan sudah selesai," katanya. 

     

Menurut Menko Luhut di saat bersamaan  akan diadakan tender terbatas untuk membuat listrik disitu. Sehingga membuat daerah itu nanti bisa menjadi tujuan turis. 

    

Proyek ini menurut Menko Luhut fokusnya adalah untuk kebersihan lingkungan yang kebetulan bisa dimanfaatkan untuk listrik sehingga bisa mengurangi subsidi. (*)