Ini Kata Mensos Soal Signifikansi Peran Ulama dalam Bela Negara
"NKRI harus dijaga dari berbagai sisi, Bela Negara juga harus dilakukan dari berbagai lini dan segenap elemen. Pemerintah tak dapat bekerja sendiri, diperlukan dukungan para ulama dan segenap elemen bangsa lainnya untuk bergerak bersama bela negara sesuai bidang dan profesi masing-masing," tutur Mensos kepada media saat menghadiri Pertemuan Nasional Ulama Pesantren dan Cendekiawan, Gerakan Dakwah ASWAJA Bela Negara bertempat di Pondok Pesantren Al Hikam Depok, Jawa Barat, Rabu (25/10).
Pertemuan ulama ini merupakan agenda tahunan yang dihelat Pondok Pesantren Al Hikam. Peserta kegiatan berasal dari Sumatera, Kalimantan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Maluku, Papua, Bali, NTB, NTT, Sulawesi, Jawa Barat, DKI dan Banten. Total peserta sebanyak 200 orang.
Mensos mengungkapkan peran ulama dalam bela negara sangat besar. Ia menyontohkan, perjuangan Laskar Jihad Hisbullah mengusir penjajah Belanda dan Jepang. Gerakan Laskar yang dipimpin para ulama dan beranggotakan santri-santri di Surabaya pada Oktober 1945 ini merupakan kekuatan bela negara untuk menjaga kemerdekaan yang telah diumumkan pada 17 Agustus 1945. Ini merupakan bukti besarnya pengaruh para ulama dalam menumbuhkan dan menguatkan rasa cinta terhadap NKRI.
"Kini di masa kemerdekaan, peran para ulama juga makin signifikan. Sebagai sosok panutan yang setiap perkataan dan nasihatnya menjadi teladan bagi masyarakat, maka mereka memberi andil besar dalam menjaga stabilitas negara," tambah Khofifah.
Peran para ulama dalam bela negara, lanjut Mensos, sangat signifikan mengingat bangsa ini tengah menghadapi banyak persoalan. Radikalisme, narkoba, kemiskinan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, bencana alam dan bencana sosial yang menuntut kerja bersama untuk mengatasinya.
"Para ulama adalah suri tauladan bagi masyarakat di dalam sebuah wilayah. Kekuatan spiritual mereka sangat penting untuk menopang stabilitas bangsa," ucapnya serius.
Jemput Bola
Sementara itu terkait upaya Kementerian Sosial dalam mengoptimalkan kekuatan sosial, Mensos mengatakan dalam tiga tahun terakhir telah lahir inisiatif dan program-program di bidang perlindungan sosial.
"Fokus kami adalah pencegahan. Jadi kami yang jemput bola turun ke masyarakat. Misalnya melalui Kampung Keserasian Sosial," katanya.
Kampung Keserasian Sosial adalah program pencegahan konflik yang bertujuan membangun dan memperkuat kerukunan warga untuk menciptakan harmonisasi sosial di masyarakat pada daerah rawan konflik di Indonesia. Bantuan diberikan senilai Rp. 109.000.000,- per kampung.
Produk Kampung Keserasian Sosial adalah terbentuknya Forum Keserasian Sosial yang diharapkan menjadi media penyampai pesan dan aktivitas perdamaian di masyarakat.
Jumlah Kampung Keserasian Sosial terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 sebanyak 500 kampung, dan menjadi 675 kampung pada tahun 2016. Tahun 2017 target hingga akhir tahun adalah 835 kampung.
Upaya pencegahan konflik sosial lainnya adalah melalui Kelompok Penguatan Kearifan Lokal yang merupakan upaya membangun nilai-nilai budaya lokal sebagai media dalam pencegahan konflik sosial di masyarakat.
"Bantuan yang diberikan sejumlah Rp50 juta per kelompok masyarakat yang mengampanyekan perdamaian melalui seni atau budaya," tambah Khofifah.
Pada awalnya program ini hanya mencakup 100 kelompok di tahun 2015. Setahun kemudian jumlahnya meningkat menjadi 145 kelompok. Kini pada tahun 2017 terdapat 170 Kelompok Kearifan Lokal. Dua di antaranya adalah Desa Margomulyo Kota Malang dan Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.
"Selain itu juga ada program rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA dimana tahun 2017 telah merehabilitasi 17.821 jiwa. Serta program rehabilitasi mantan narapidana terorisme dan upaya deradikalisasi dimana Kementerian Sosial menyalurkan bantuan Usaha Ekonomi Produktif kepada eks narapidana teroris yang bernaung dalam Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP) di Lamongan," terangnya. (*)