Mensos Panggil 41 Kepala Daerah Perbatasan, Bahas Masalah ini...

"NKRI kuat jika wilayah pinggiran dan wilayah terdepan kuat. Perintah Presiden Joko Widodo pun telah jelas bahwa pemerintah memperkuat Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI," kata Mensos dalam pertemuan para kepala daerah dalam rangka "Sinkronisasi Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Wilayah Perbatasan Melalui Program Desa Sejahtera Mandiri" yang berlangsung di Jakarta, Jumat. 

Mensos mengungkapkan Indonesia hingga saat ini masih menghadapi masalah dimana sejumlah daerah masih terisolasi, komunikasi sulit, serta keterbatasan dalam banyak hal. Oleh karena itu, lanjutnya, diperlukan komitmen pemerintah daerah dan pusat secara bersama-sama mengubah image tersebut. 

"Pertemuan ini menjadi starting point untuk menginventarisir masalah-masalah di daerah. Kita diskusikan konsep penanganannya, kita sinkronkan dengan beragam program pemerintah untuk membangun dan memperkuat wilayah terdepan," papar Idrus. 

Dikatakan Mensos, wilayah perbatasan adalah wilayah terdepan yang menjadi jendela atau show windows Indonesia di mata dunia. Presiden Joko Widodo telah melakukan akselerasi pembangunan di wilayah perbatasan sehingga mampu mengubah wajah perbatasan menjadi beranda terdepan NKRI. Presiden juga telah membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dipimpin Mendagri yang melibatkan 32 kementerian dan lembaga (K/L), mendirikan tujuh pos lintas batas negara terpadu, serta membangun infrastruktur jalan, transportasi, elektrifikasi dan komunikasi.

"Namun setelah itu terwujud, jangan berhenti sampai di sini. Wilayah terdepan ini harus harus maju dan kuat. Pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat harus diselaraskan dengan pembangunan di daerah agar prosesnya berjalan efektif dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat," terangnya.

Kepada para kepala daerah, Mensos juga mendorong agar mengubah pandangan bahwa daerah perbatasan dan terluar identik dengan keterbatasan. Untuk itu, setiap kepala daerah harus menanamkan motivasi dan mengedepankan panggilan pengabdian terhadap wilayah masing-masing.

"Mari kita teguhkan komitmen bersama agar daerah yang Anda pimpin menjadi daerah yang maju. Kita rumuskan pikiran bersama untuk mengubah wajah daerah pinggiran menjadi wajah terdepan yang maju dan kuat. Sebagai pemimpin, kita harus punya legacy yang kita tinggalkan. Harus ada motivasi dan panggilan jiwa," terangnya. 

Setelah pertemuan ini, lanjut Idrus, pihaknya akan menelusuri daerah-daerah bersama-sama dengan beberapa menteri terkait. Ia pun telah menyampaikan hal ini kepada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dan Menteri Sekretariat Negara. Ia juga telah berkomunikasi dengan Menteri PUPR, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan beebrapa menteri terkait lainnya. 

"Kita bangun wilayah terdepan itu dengan niat dan tekad yang sungguh-sungguh, agar masyarakat di wilayah terdepan itu merasa bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia," katanya. 

Pertemuan dengan kepala daerah di perbatasan ini diikuti 41 kepala daerah di antaranya Bupati Pelalawan dan Bupati Karimun Provinsi Riau, Bupati Sambas dan Bupati Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, Bupati Kepulauan Aru Provinsi Maluku, Bupati Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, serta Bupati Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Indonesia memiliki 41 kabupaten yang berbatasan dengan negara lain yang berada di wilayah perbatasan antar negara. Sebanyak 41 kabupaten tersebut berada di 13 provinsi dan berhadapan langsung dengan negara antara lain Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Philipina, Papua Nugini dan Timor Leste. 

Idrus mengungkapkan untuk membangun wilayah terdepan diperlukan akselerasi pembangunan yang Terpadu, Menyeluruh dan Berseninambungan. 

Terpadu artinya melibatkan seluruh Kementerian dan Lembaga baik di Pusat maupun Daerah, melibatkan masyarakat dan dunia usaha. 

Menyeluruh artinya mencakup semua aspek kehidupan yakni pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial ekonomi lainnya. Secara territorial, program juga harus bisa mengakses dan menjangkau seluruh masyarakat. 

Berkesinambungan artinya pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

"Jadi misalnya pembangunan infrastruktur secara fisik yang dilakukan nantinya harus disertai dengan program-program pemberdayaan masyarakat untuk mendorong mereka mandiri dan produktif sehingga kesejahteraan mereka meningkat dan rasa bangga sebagai warga bangsa menguat," terang Mensos. 

Khusus untuk Kementerian Sosial, Mensos telah mengintruksikan setiap direktorat jenderal untuk mempercepat implementasi program-program di wilayah terdepan. Misalnya Program Keluarga Harapan (PKH), Bansos Beras Sejahtera (Rastra), Program Desa Sejahtera Mandiri, dsb.

"Bapak Presiden sangat menaruh perhatian pada pentingnya pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan antarnegara, termasuk di dalamnya adalah sektor kesejahteraan sosial. Oleh karena itu dalam kerangka Kementerian Sosial, kita dekatkan pelayanan sosial kepada masyarakat sehingga jangkauan pelayanan sosial juga harus menyentuh masyarakat di daerah perbatasan," terang Mensos.

Salah satu program Kementerian Sosial yang dilaksanakan di berbagai pelosok desa adalah Program Desa Sejahtera Mandiri (DSM). Desa Sejahtera Mandiri merupakan desa yang masyarakatnya memiliki keswadayaan, pertisipasi dan kesetiakawanan sosial yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dasar, mengembangkan penghidupan berkelanjutan, dan menciptakan nilai tambah bagi produktivitas desa. 

Mensos menjelaskan DSM berfokus pada upaya mencari solusi atas Masalah Kesejahteraan Sosial di suatu desa seperti fakir miskin, penyandang disabilitas, anak terlantar, lansia terlantar, pekerja migran bermasalah, narkoba, dst. Kondisi tersebut diatasi dengan program pemberdayaan sosial yang diarahkan untuk mendorong warga mampu mandiri dan memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga kualitas hidup meningkat. 

Dalam implementasinya, Kemensos bekerja sama dengan perguruan tinggi dan pemda. Saat ini sudah ada 22 perguruan tinggi yang telah menandatangani kerja sama dan telah mendukung program ini melalui kegiatan KKN. 

Mensos berharap dengan berbagai intervensi program dari kementerian dan lembaga, semua masyarakat di daerah terdepan dan perbatasan harus terjangkau semua bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang tentunya disesuaikan dengan kearifan lokal. 

"Untuk itu perlu langkah proaktif para kepala daerah. Sebagian besar nasib Indonesia ada pada Anda sebagai kepala daerah di wilayah terdepan bangsa ini. Mari kita bekerja keras dan mewujudkannya bersama-sama," tuturnya. 

Di akhir sambutan, Mensos yang sedianya membuka acara dengan pemukulan gong, tetiba turun dari panggung dan meninggalkan podium. Ia kemudian maju ke depan dan mendaulat setiap para kepala daerah memukul gong tanda dimulainya kegiatan. 

"Kalau saya minta untuk memukul gong ini artinya adalah kebersamaan dan kegotongroyongan. Menunjukkan komitmen kita untuk mengubah wajah wilayah perbatasan menjadi wilayah yang kuat," terang Mensos. (*)