Pernak-pernik Asian Para Games Warnai Rakor Anggaran Kemensos

Nuansa Asian Para Games 2018 tampak mewarnai pelaksanaan Rapat Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2019 yang berlangsung di Jakarta, 25—28 September.

 

Seluruh peserta yang terdiri dari setiap perwakilan unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial RI dan 34 Kepala Dinas Sosial Provinsi ini mengenakan kaos hitam bertuliskan Asian Para Games 2018. Demikian halnya dengan desain panggung dan podium yang sederhana namun tetap meriah dengan adanya MOMO maskot resmi Asian Para Games 2018.

 

"Tujuannya untuk turut memeriahkan dan menyambut Asian Para Games 2018 yang sebentar lagi akan berlangsung di Indonesia," kata Kepala Biro Perencanaan Kementerian Sosial Adhy Karyono di Jakarta, Kamis.

 

Ia mengungkapkan Rakor Perencanaan Program dan Anggaran Kemensos Tahun Anggaran 2019 ini diikuti para kepala dinas provinsi di seluruh Indonesia. Hal ini merupakan kesempatan bagi Kementerian Sosial untuk menyosialisasikan ajang empat tahunan bagi atlet penyandang disabilitas ini kepada para kepala dinas untuk diteruskan kepada seluruh jajaran di pemda.

 

"Kemensos juga telah menyampaikan kepada seluruh dinas social di Indonesia untuk turut memeriahkan ajang penghormatan hak dan kesetaraan kepada penyandang disabilitas ini dengan beragam cara. Misalnya menghias gedung perkantoran dengan pernak-pernik bernuansa Asian Para Games 2018 atau menempatkan spanduk, baliho, poster berisi dukungan terhadap para atlet," terang Adhy.

 

Sementara itu terkait rakor anggaran, Adhy menjelaskan kegiatna ini sangat penting dilaksanakan mengingat pada tahun 2019 nanti, Kementerian Sosial RI akan mendapatkan alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp58,9 triliun.

 

Anggaran tersebut dialokasikan sebagian besar pada dua belanja bansos yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Pangan, dan bansos lainnya.  Khusus untuk bansos anggarannya mencapai Rp54,3 triliun atau lebih dari 92,88 persen dari total alokasi anggaran sesuai pagu anggaran tahun 2019.

 

"Anggaran tersebut dikelola secara transparan dan akuntabel untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih atau good government," tegasnya.

 

Ia berharap melalui rakor ini akan terbangun persepsi untuk menciptakan sinergi dan komitmen bersama antara Kementerian Sosial dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial tahun 2019, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan bagi penyandang masalah sosial secara komprehensif. (*)