Dirikan 14 Dapur Umum di Palu, Kemensos: Jadup Masih Dibahas
Kementerian Sosial RI melakukan upaya penanggulangan bencana di bidang perlindungan sosial secara simultan di Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hartono Laras dalam konferensi pers mengungkapkan penanganan korban bencana gempa bumi dan tsunami di Sulteng pada masa tanggap darurat ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar untuk pengungsi. Sementara pada saat yang sama proses rehabilitasi di NTB juga tetap mendapatkan perhatian penuh dari Kemensos RI termasuk soal Jaminan Hidup (Jadup) korban bencana.
"Terkait pembiayaan jaminan hidup bagi korban bencana NTB saat ini masih dalam pembahasan intensif antara Kemensos, Kementerian Keuangan, dan BNPB, " terangnya dalam konferensi pers yang berlangsung di Gedung Kementerian Sosial RI, Jalan Raya Salemba 28, Jakarta Pusat, Jumat.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa pada dasarnya penanggulangan paskabencana di NTB belum memasuki fase penyaluran bantuan jaminan hidup karena para korban saat ini masih berada di tenda-tenda pengungsian dan belum memasuki hunian sementara atau hunian tetap.
"Sesuai PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana dan Permensos Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana, bantuan jaminan hidup baru dapat disalurkan ketika para korban telah tinggal di hunian sementara atau setelah kembali ke rumah masing-masing. Selain itu, secara prosedur bantuan jaminan hidup dikeluarkan setelah adanya usulan dari pemerintah daerah. Saat ini Kemensos masih berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait hal tersebut," katanya.
Sementara itu terkait penanganan bencana gempa bumi dan tsunami di Sulteng, juru Bicara Command Center Kementerian Sosial Adhy Karyono mengatakan pada masa tanggap darurat ini Kementerian Sosial telah mengaktivasi Sistem Penanggulangan Bidang Perlindungan Sosial, mengerahkan Tagana dan relawan sosial, pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan sosial, advokasi dan layanan dukungan psikososial.
Adhy mengatakan pada saat masa tanggap darurat ini, Kementerian Sosial bekerjasama dengan Tim Kesehatan Provinsi Gorontalo dan Universitas Tadulako, membuka Posko di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari Klaster Pengungsian dan Perlindungan Sosial, Tim LDP dan Klaster Kesehatan.
"Kami juga berfokus pada upaya memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan, sandang dan tempat tinggal sementara dengan mendirikan posko pengungsian," katanya.
Ia menjelaskan untuk kebutuhan makanan, hinggal Jumat (5/10) telah didirikan 14 dapur umum lapangan terdiri dari 10 Dapur Umum di Palu, dua Dapur Umum di Donggala, dan dua Dapur Umum di Sigi.
Sebanyak 10 titik Layanan Dapur Umum di Kota Palu tersebar di Kantor Dinas Sosial Prov. Sulteng di Jalan Muh. Yamin, Rumah Jabatan Gubernur Sulteng, Lapangan Wali Kota Palu, Kawatuna dan Petobo di Jalan Bulu Masomba Palu, Kompleks Perumnas Bala Roa, Dinas Kesehatan Kota Palu Jl. Kartini, Kel. Siranindi Palu Barat, Universitas Muhammadiyah Kota Palu di Jalan Hang Tuah, Bandara Mutiara Sis Al Djufri, Dinas PU PERA–Bina Marga Palu.
Dua titik dapur umum di Kabupaten Donggala berada di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Donggala dan Kelurahan Labuan Bajo. Sementara dua titik dapur umum di Kabupaten Sigi ada di Lapangan Koramil 02 Biromaru dan Desa Lori.
Seluruh dapur umum dioperasikan oleh Dinas Sosial dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang datang dari berbagai daerah yakni dari Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulteng, Kota Palu, Kabupaten Morowali, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, dan Provinsi Sulbar, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Tojo Una Una, Kabupaten Buol, Kabupaten Toli Toli, Provinsi Kaltim, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Sulut, Provinsi Sultra. Total Tagana yang terlibat hingga hari ini sebanyak 497 personel dan akan terus bertambah.
"Dapur Umum memproduksi 68.000 bungkus/hari dan akan terus ditingkatkan kapasitasnya sehingga dapat menjangkau lebih banyak pengungsi. Selain itu juga terdapat dapur mandiri yang dikelola oleh masyarakat dengan pasokan logistik dari Kemensos," terangnya.
Kementerian Sosial juga melaksanakan Layanan Dukungan Psikososial (LDP) di sembilan titik yakni di Kelurahan Tatura Kecamatan Palu Selatan, Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat, Lapangan RRI Kota Palu, Desa Lore Saluran Kabupaten Donggala, Lapangan Rumah Jabatan Gubernur Sulteng, Aula Dinas Sosial Provinsi Sulteng, Kelurahan Mpano Kabupaten Sigi.
Kegiatan yang dilakukan di antaranya terapi rekreasional, community based, dan asesmen dengan pendekatan kelompok. Tim LDP juga melakukan pendataan pengungsi berdasarkan usia, jenis kelamin, kategori (kepala keluarga, ibu rumah tangga) dan kelompok rentan di RS Undata, Polda Sulteng, Lapangan Belakang Universitas Tadulako. Selanjutnya melakukan pembagian tugas pemetaan lokasi pengungsi, pendataan korban meninggal, pengolahan data dan menghimpun aduan masyarakat.
Tim LDP terdiri dari Tim LDP Kemensos, Psikolog Unhas, Tim LDP World Vision Indonesia, Psikolog Universitas Maranata Bandung, dan STKS Bandung. Jumlah anak yang dilayani hingga Kamis malam (4/10) adalah 1.393 anak dan 40 remaja.
"Kemudian terkait dengan upaya perlindungan terhadap kelompok rentan yakni anak-anak, penyandang disabilitas dan lansia, maka telah didirikan Posko Rehabilitasi Sosial terdiri dari Sekber Perlindungan Anak di Dinas Sosial Provinsi Sulteng dan Posko Rehabilitasi Sosial Kemensos Nipotowe," terangnya.
Layanan utama di Sekber Perlindungan Anak yang dilakukan Kemensos bersama Lembaga Mitra Bidang Pelayanan Anak adalah menerima pengaduan anak terpisah dari orang tuanya dan tanpa pendamping, melakukan LDP anak dan trauma healing, dan penjangkauan laporan tentang anak terpisah dari orang tuanya dan tanpa pendamping. Posko Rehabsos Kemensos Nipotowe memberikan layanan medis kepada anak, penyandang disabilitas dan lansia bekerja sama dengan Poltekes Kemenkes Makassar.
Tim Posko Rehabsos Kemensos juga melakukan penjangkauan kepada Lansia di Posko Desa Pombewe, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi; Posko Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi; dan Posko PSBG Nipotowe Palu.
"Penjangkauan dan pendampingan kepada Lanjut Usia meliputi assesmen kebutuhan para lanjut usia, pendampingan psikososial oleh pekerja sosial, pelayanan kesehatan oleh perawat didampingi pekerja sosial," terangnya.
Staf Khusus Menteri Sosial Febri Hendri menyatakan bahwa Kemensos menerapkan zero tolerance terhadap praktik korupsi bantuan sosial korban bencana.
"Kami akan mendorong transparansi dan pendampingan terhadap distribusi bansos agar dikelola sesuai dengan prinsip good and clean governance," katanya.