Ini Kepala Daerah yang Membayar Kritik, Ketika yang Lain "Omdo"
Sejumlah buah pikiran mengemuka dalam Urun Rembug Tokoh Pers Tentang Masalah Bangsa. Antara lain perlunya seluruh Gubernur dan Bupati di-Ali Sadikin-kan.
Pernyataan itu keluar dari tokoh pers Bambang Harymurti dalam clossing statement-nya. Komisioner Tempo Media Group itu mencontohkan sosok Ali Sadikin, sebagai pemimpin yang tidak anti kritik. Bahkan Gubernur DKI Jakarta periode 1966-1977 itu membiayai pengkritiknya.
"Walaupun pers itu banyak yang dibantu, bahkan kompleks wartawan pun dibantu oleh Ali Sadikin. Tapi beliau itu justru paling marah kalau pers-nya itu nggak "ngeritik"," kata Bambang, dalam salah satu rangkaian acara Piala Presiden Kompetisi Nasional Media di Hotel Aryaduta, Jakarta, kemarin.
"Karena dia bilang, 'tugas kamu itu ngeritik saya, supaya saya tahu kekurangannya dimana, kalau nggak ngeritik ngapain saya bantu,' katanya," lanjut Bambang menirukan komentar Ali Sadikin.
Menurut Bambang, pernyataan Ali Sadikin itu bukan isapan jempol belaka, tapi memang faktanya demikian. Tidak hanya kritik pers, kritik dalam bentuk gugatan hukum pun dianggap sebagai masukan yang baik. Ali Sadikin diketahui turut membiayai Lembaga Bantuan Hukum (LBH), meskipun kemudian LBH tersebut menggugatnya.
Praktis, kata Bambang hampir 100 persen LBH ketika itu hidupnya dari bantuan Ali Sadikin. Padahal, selama Ali Sadikin jadi Gubernur, rakyat yang menggugatnya mencapai 600-an kasus. Dan 200-an kasus rakyatnya menang. Gubernurnya dikalahkan. Tapi buat Ali Sadikin, itu memang fungsinya LBH.
"Saya pernah tanya pada Ali Sadikin, kok bisa ya membantu yang menggugat dia, yang mengkritik dia. 'Emang menurut saya itu sistem manajemen yang bagus, kita jadi dapat informasi yang betul. Kekurangan-kekurangan kita apa, sehingga kita bisa tangani, itu kan murah, nggak usah saya gaji konsultan atau apa-apa' kata dia," terang Bambang menirukan Ali Sadikin.
Bertolak belakang dengan saat ini. Dimana media khususnya di daerah menggantungkan hidupnya dari dana Pemda, baik dari iklan maupun advertorial. Namun kebanyakan Kepala Daerah hanya mau bekerja sama dengan media yang memuji-mujinya.
Walhasil, seolah-olah pers menjadi aparatnya Humas atau Public Relation (PR) nya pemerintah. Kondisi itu, tutur Bambang, mencemari kemampuan pers dalam menjalankan tugas utamanya; pengawasan dan melakukan kritik sosial.
"Karena mereka takut kehilangan iklan dari Pemda, bisa mati dia sebagai bisnis," tandas Bambang.
"Bagaimana menentukan pers independen dan memenuhi syarat untuk dibantu, bisa tanya ke dewan pers. Ini Pers yang kredibel atau tidak. Pasti Dewan Pers akan turun ke daerah-daerah, dia list dia cek, oke ini independen. Paling nggak tahun ini, siapa tahu tahun depan berubah lagi. Jadi untuk anggaran tahun ini silahkan dibantu," usulnya.
Urun rembug tokoh pers ini dibagi dalam tiga sesi. Dalam sesi pertama yang membahas Persatuan dan Kerukunan Bangsa, dimoderatori oleh Pemimpin Redaksi Rajawali TV (RTV) Yulia Supadmo dengan pembicara Henri Subiakto, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), Bagir Manan, mantan Ketua Dewan Pers Rikard Bangun, Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas dan tokoh pers Usman Kansong.
Di sesi kedua, menghadirkan pembicara mantan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, Direktur Pemberitaan Harian Bisnis Indonesia Arif Budisusilo dan Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari. Sesi ini membahas Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Berkesejahteraan Sosial.
Selain itu, turut juga hadir Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun, Direktur ATVI Eduar Depari, Rektor Universitas Multimedia Ninok Leksono, di sesi ketiga yang membahas Pendidikan dan Pengembangan SDM di Era 4.0. Sesi ini dimoderatori oleh Pemred IDN Times Uni Lubis.
Di sesi terakhir, yang mengurai topik Pengembangan Industri Berbasis Pemanfaatan Teknologi Digital menghadirkan narasumber Pemred Tirto.id Sapto Anggoro, Tokoh Pers Atmakusumah.
Turut hadir tokoh pers lain Suryopratomo (MetroTV) Ketua PWI Pusat Atal Depari, Wakil Pemred Harian Kompas Tri Agung Tristanto, M Rafiq, Wakil Pemred TV One Toto Suryanto, Primus Dorimulu Pemred Suara Pembaruan, Direktur Utama LKBN Antara Meidyatama Suryodiningrat, Yuliandre Darwis (Ketua KPI Pusat) dan sejumlah tokoh pers lainnya.
Mengenai Piala Presiden Kompetisi Nasional Media, Ketua Panitia Margiono mengatakan ajang ini adalah apresiasi dari Presiden untuk karya jurnalis, penulis dan wartawan. Sama halnya dengan Piala Presiden di ajang sepak bola maupun ajang lainnya.
Meskipun Piala dari Presiden, Margiono mengatakan penentuan juara di perlombaan ini tidak ada intervensi dari Presiden atau Pemerintah. Ia memastikan independensi tim juri yang ditunjuk oleh panitia.
"Seperti Piala Presiden di sepak bola, itu adalah apresiasi kualitas terbaik di sepak bola. Yang menang kan nggak yang senang sama pemerintah atau bukan. Tetap profesionalisme," kata Ketua Panitia Penyelenggara Piala Presiden Kompetisi Nasional Media Margiono, kemarin.
Direktur Komunikasi Piala Presiden Usman Kansong mengatakan tujuan dari Piala Presiden Kompetisi Nasional Media ini adalah untuk menyerap masukan kepada Pemerintah untuk mempercepat kemajuan Indonesia.
"Kita menginginkan karya jurnalistik yang kritis tapi memberikan solusi. Bukan cuma kritik tapi destruktif. Juga bukan puja-puji," kata Usman Kansong.
"Nanti yang menang bukan cuma puja-puji. Bukan juga karya yang kritis tapi nyinyir," lanjutnya.
Kompetisi Piala Presiden Kompetisi Nasional Media kata Koordinator Acara Agus Sudibyo adalah yang pertama kali dilakukan. "Kompetisi ini insyaAllah akan kita lakukan setiap tahun," katanya.
"Kompetisi ini dibagi menjadi beberapa kategori seperti media cetak atau siber, televisi, radio, ataupun media sosial seperti Youtube. Bentuknya bisa berita, feature, indepth reporting atau dokumenter, artikel opini, ataupun tajuk rencana," kata Koordinator Acara, Agus Sudibyo.
Tak hanya untuk wartawan, lomba ini juga bisa diikuti oleh masyarakat umum atau penulis berupa artikel opini yang tayang di media. Atau, karya audio visual yang disebarkan melalui media sosial. Untuk kategori ini bisa diikuti oleh youtuber atau penggiat medsos.
Sementara soal tema besarnya meliputi; Pertama, Persatuan dan Kerukunan Bangsa. Kedua, Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Berkesejahteraan Sosial. Ketiga, Pendidikan dan Pengembangan SDM di Era 4.0. Keempat, Pengembangan Industri Berbasis Pemanfaatan Teknologi Digital.
"Kita juga bikin secara spesifik media nusantara untuk media daerah, kategori platform 1 sampai 4. Jadi ada 8 untuk format berita," jelas Agus.
Pendaftaran untuk mengikuti kompetisi ini dibuka sejak Senin (15/7) sampai pertengahan Oktober mendatang. Khusus untuk artikel atau opini panitia juga menerima karya yang terbit di media sejak Januari tahun ini.
 |
|
Pernyataan itu keluar dari tokoh pers Bambang Harymurti dalam clossing statement-nya. Komisioner Tempo Media Group itu mencontohkan sosok Ali Sadikin, sebagai pemimpin yang tidak anti kritik. Bahkan Gubernur DKI Jakarta periode 1966-1977 itu membiayai pengkritiknya.
"Walaupun pers itu banyak yang dibantu, bahkan kompleks wartawan pun dibantu oleh Ali Sadikin. Tapi beliau itu justru paling marah kalau pers-nya itu nggak "ngeritik"," kata Bambang, dalam salah satu rangkaian acara Piala Presiden Kompetisi Nasional Media di Hotel Aryaduta, Jakarta, kemarin.
"Karena dia bilang, 'tugas kamu itu ngeritik saya, supaya saya tahu kekurangannya dimana, kalau nggak ngeritik ngapain saya bantu,' katanya," lanjut Bambang menirukan komentar Ali Sadikin.
Menurut Bambang, pernyataan Ali Sadikin itu bukan isapan jempol belaka, tapi memang faktanya demikian. Tidak hanya kritik pers, kritik dalam bentuk gugatan hukum pun dianggap sebagai masukan yang baik. Ali Sadikin diketahui turut membiayai Lembaga Bantuan Hukum (LBH), meskipun kemudian LBH tersebut menggugatnya.
Praktis, kata Bambang hampir 100 persen LBH ketika itu hidupnya dari bantuan Ali Sadikin. Padahal, selama Ali Sadikin jadi Gubernur, rakyat yang menggugatnya mencapai 600-an kasus. Dan 200-an kasus rakyatnya menang. Gubernurnya dikalahkan. Tapi buat Ali Sadikin, itu memang fungsinya LBH.
"Saya pernah tanya pada Ali Sadikin, kok bisa ya membantu yang menggugat dia, yang mengkritik dia. 'Emang menurut saya itu sistem manajemen yang bagus, kita jadi dapat informasi yang betul. Kekurangan-kekurangan kita apa, sehingga kita bisa tangani, itu kan murah, nggak usah saya gaji konsultan atau apa-apa' kata dia," terang Bambang menirukan Ali Sadikin.
Bertolak belakang dengan saat ini. Dimana media khususnya di daerah menggantungkan hidupnya dari dana Pemda, baik dari iklan maupun advertorial. Namun kebanyakan Kepala Daerah hanya mau bekerja sama dengan media yang memuji-mujinya.
Walhasil, seolah-olah pers menjadi aparatnya Humas atau Public Relation (PR) nya pemerintah. Kondisi itu, tutur Bambang, mencemari kemampuan pers dalam menjalankan tugas utamanya; pengawasan dan melakukan kritik sosial.
"Karena mereka takut kehilangan iklan dari Pemda, bisa mati dia sebagai bisnis," tandas Bambang.
"Bagaimana menentukan pers independen dan memenuhi syarat untuk dibantu, bisa tanya ke dewan pers. Ini Pers yang kredibel atau tidak. Pasti Dewan Pers akan turun ke daerah-daerah, dia list dia cek, oke ini independen. Paling nggak tahun ini, siapa tahu tahun depan berubah lagi. Jadi untuk anggaran tahun ini silahkan dibantu," usulnya.
Urun rembug tokoh pers ini dibagi dalam tiga sesi. Dalam sesi pertama yang membahas Persatuan dan Kerukunan Bangsa, dimoderatori oleh Pemimpin Redaksi Rajawali TV (RTV) Yulia Supadmo dengan pembicara Henri Subiakto, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), Bagir Manan, mantan Ketua Dewan Pers Rikard Bangun, Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas dan tokoh pers Usman Kansong.
Di sesi kedua, menghadirkan pembicara mantan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, Direktur Pemberitaan Harian Bisnis Indonesia Arif Budisusilo dan Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari. Sesi ini membahas Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Berkesejahteraan Sosial.
Selain itu, turut juga hadir Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun, Direktur ATVI Eduar Depari, Rektor Universitas Multimedia Ninok Leksono, di sesi ketiga yang membahas Pendidikan dan Pengembangan SDM di Era 4.0. Sesi ini dimoderatori oleh Pemred IDN Times Uni Lubis.
Di sesi terakhir, yang mengurai topik Pengembangan Industri Berbasis Pemanfaatan Teknologi Digital menghadirkan narasumber Pemred Tirto.id Sapto Anggoro, Tokoh Pers Atmakusumah.
Turut hadir tokoh pers lain Suryopratomo (MetroTV) Ketua PWI Pusat Atal Depari, Wakil Pemred Harian Kompas Tri Agung Tristanto, M Rafiq, Wakil Pemred TV One Toto Suryanto, Primus Dorimulu Pemred Suara Pembaruan, Direktur Utama LKBN Antara Meidyatama Suryodiningrat, Yuliandre Darwis (Ketua KPI Pusat) dan sejumlah tokoh pers lainnya.
Mengenai Piala Presiden Kompetisi Nasional Media, Ketua Panitia Margiono mengatakan ajang ini adalah apresiasi dari Presiden untuk karya jurnalis, penulis dan wartawan. Sama halnya dengan Piala Presiden di ajang sepak bola maupun ajang lainnya.
Meskipun Piala dari Presiden, Margiono mengatakan penentuan juara di perlombaan ini tidak ada intervensi dari Presiden atau Pemerintah. Ia memastikan independensi tim juri yang ditunjuk oleh panitia.
"Seperti Piala Presiden di sepak bola, itu adalah apresiasi kualitas terbaik di sepak bola. Yang menang kan nggak yang senang sama pemerintah atau bukan. Tetap profesionalisme," kata Ketua Panitia Penyelenggara Piala Presiden Kompetisi Nasional Media Margiono, kemarin.
Direktur Komunikasi Piala Presiden Usman Kansong mengatakan tujuan dari Piala Presiden Kompetisi Nasional Media ini adalah untuk menyerap masukan kepada Pemerintah untuk mempercepat kemajuan Indonesia.
"Kita menginginkan karya jurnalistik yang kritis tapi memberikan solusi. Bukan cuma kritik tapi destruktif. Juga bukan puja-puji," kata Usman Kansong.
"Nanti yang menang bukan cuma puja-puji. Bukan juga karya yang kritis tapi nyinyir," lanjutnya.
Kompetisi Piala Presiden Kompetisi Nasional Media kata Koordinator Acara Agus Sudibyo adalah yang pertama kali dilakukan. "Kompetisi ini insyaAllah akan kita lakukan setiap tahun," katanya.
"Kompetisi ini dibagi menjadi beberapa kategori seperti media cetak atau siber, televisi, radio, ataupun media sosial seperti Youtube. Bentuknya bisa berita, feature, indepth reporting atau dokumenter, artikel opini, ataupun tajuk rencana," kata Koordinator Acara, Agus Sudibyo.
Tak hanya untuk wartawan, lomba ini juga bisa diikuti oleh masyarakat umum atau penulis berupa artikel opini yang tayang di media. Atau, karya audio visual yang disebarkan melalui media sosial. Untuk kategori ini bisa diikuti oleh youtuber atau penggiat medsos.
Sementara soal tema besarnya meliputi; Pertama, Persatuan dan Kerukunan Bangsa. Kedua, Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Berkesejahteraan Sosial. Ketiga, Pendidikan dan Pengembangan SDM di Era 4.0. Keempat, Pengembangan Industri Berbasis Pemanfaatan Teknologi Digital.
"Kita juga bikin secara spesifik media nusantara untuk media daerah, kategori platform 1 sampai 4. Jadi ada 8 untuk format berita," jelas Agus.
Pendaftaran untuk mengikuti kompetisi ini dibuka sejak Senin (15/7) sampai pertengahan Oktober mendatang. Khusus untuk artikel atau opini panitia juga menerima karya yang terbit di media sejak Januari tahun ini.