Posisi Di Pemerintahan: Hanura, PBB dan PKPI Harap Bersabar
Tersisa 3 partai koalisi lagi yang belum ketahuan dapat posisi apa di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf: Hanura, PBB dan PKPI. Sementara PSI dan Partai Perindo sudah dijatah kursi wakil menteri.
Tersisa 3 partai koalisi lagi yang belum ketahuan dapat posisi apa di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf: Hanura, PBB dan PKPI. Sementara PSI dan Partai Perindo sudah dijatah kursi wakil menteri.
Padahal, PSI dan Perindo senasib dengan ketiga partai itu: tidak punya kursi di DPR. Sebagai partai pendukung, mereka juga sama-sama ikut berkeringat saat mendukung Jokowi di Pilpres lalu. Tapi kenapa mereka mendapatkan perlakuan yang berbeda? Apakah mereka akan ditinggalkan?
Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor berkeyakinan bahwa mereka tidak akan mungkin ditinggalkan oleh Jokowi. Begitupun sebaliknya, PBB juga tidak akan meninggalkan Jokowi. Dalam kondisi apapun. Baik dalam keadaan dapat posisi maupun tidak.
"Yang jelas Pak Jokowi itu orang yang mengetahui siapa yang berbuat, siapa yang bekerja, siapa yang melakukan sesuatu yang baik. Beliau tahu persis itu," kata Ferry ketika berbicang tadi malam.
Selain itu, mereka juga sadar posisi bahwa bargaining partainya secara politik masih lemah. Mereka tidak punya wakil di DPR. Karena itu, mereka tidak pernah ingin cawe-cawe dalam hal penyusunan posisi di kabinet.
"Tapi ketua umum kami dipercaya menjadi ketua tim penanganan di MK. Kita bersyukur ya kan. Dan alhamdulillah terbukti beliau berhasil. Meskipun dihantam ancaman dan hujatan yang luar biasa," lanjutnya.
Lebih lanjut, Ferry mengakui bahwa sejauh ini PBB belum diajak bicara oleh Presiden Jokowi terkait posisi di pemerintahan. Hal itu menurutnya tidak jadi soal. Karena, mereka tidak pernah mematok jabatan apapun ketika memberikan dukungan kepada Jokowi.
"Tapi kalau diminta oleh Pak Jokowi kita siap. Kita tidak pernah kecewa, karena apa yang mau dikecewakan. Karena memang nggak pernah minta-minta jabatan kan gitu," tandas Ferry.
Lalu bagaimana respons sang ketua umum, Yusril Ihza Mahendra?
Sejauh ini, sambung Ferry, ketua umumnya enjoy-enjoy saja menyikapi belum masuknya PBB dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf. Meskipun, sebelumnya Yusril sempat digadang-gadang bakal menduduki posisi di badan setingkat menteri: Badan Pusat Legislasi Nasional.
Bagi Yusril, itu tak jadi soal. Sebab, lanjutnya, jika tidak dapat jabatan di pemerintahan, Yusril, masih bisa melanjutkan profesinya sebagai advokat, seperti biasa.
"Beliau lebih enjoy sebagai advokat. Tapi Pak Yusril ini kan sudah tiga kali jadi menteri. Karena itu, saya dan beberapa teman memang berharap beliau bisa masuk ke kabinet agar bisa membantu presiden di bidang yang dikuasainya yaitu hukum."
Respon positif juga ditunjukkan PKPI. Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan meyakini bahwa siapapun yang ditunjuk untuk membantu Presiden di pemerintahan, khususnya untuk menempati posisi wakil menteri sebagaimana diumumkan kemarin, adalah keputusan terbaik.
Meskipun, hingga kemarin belum ada kader PKPI yang diberi kepercayaan oleh Presiden untuk mengemban amanah di kabinet. "Kami memberikan dukungan tanpa syarat. Ini komitmen tulus kami. Titik tanpa koma," tegas Verry dalam keterangan tertulisnya yang diterima kemarin.
Tugas PKPI, kata Verry, setelah memenangkan Jokowi-Ma'ruf, mereka juga akan mengawal jalannya pemerintahan selama 5 tahun ke depan.
"In sha Allah para Wamen dapat memperkuat kabinet 2019-2024, dalam menjalankan tugasnya dengan baik agar bangsa Indonesia bisa lebih makmur dan sejahtera selamanya," imbuhnya.
Namun, respons berbeda ditunjukkan Hanura. Ketua DPP Hanura, Inas Nasrullah menilai Jokowi memakai kalkulator saat menghitung kawan politiknya untuk bisa diajak masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju.
"Jokowi hanya menghitung kawan berdasarkan kalkulator semata, yakni hanya memandang jumlah suara partai saja," kata Inas kepada wartawan kemarin.
Ia mengakui, secara kalkulasi politik partainya memang kurang punya nilai tawar. Sebab pada tahun ini Hanura gagal meloloskan wakilnya ke DPR. Tapi Inas mengingatkan bahwa Hanura tidak datang dengan tangan kosong saat memberikqn dukungan kepada Jokowi.
"Hanura berkontribusi 16 kursi DPR ketika mendaftarkan capres dan cawapres Jokowi-Maruf di KPU," ungkitnya.
Sejauh ini, Inas mengaku belum tahu persis apakah partainya akan mendapat posisi lain selain Menteri dan Wamen. "Yang tahu hanya Ketum Hanura," tutur Inas.
Pengamat politik Ujang Komarudin meyakini bahwa seluruh partai koalisi, termasuk tiga partai tersisa akan dijatah posisi di pemerintahan. "Pasti dapat, sabar aja. Tapi levelnya di bawah Menteri dan Wamen," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review itu.
Jatah posisi yang mungkin bisa dibagi ke 3 parpol koalisi, sebut Ujang bisa seperti Dubes atau jabatan-jabatan di BUMN. "PKPI kan sudah dapat karena masih menjabat Staf Khusus Presiden," tutupnya. ***
 |
|
Padahal, PSI dan Perindo senasib dengan ketiga partai itu: tidak punya kursi di DPR. Sebagai partai pendukung, mereka juga sama-sama ikut berkeringat saat mendukung Jokowi di Pilpres lalu. Tapi kenapa mereka mendapatkan perlakuan yang berbeda? Apakah mereka akan ditinggalkan?
Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor berkeyakinan bahwa mereka tidak akan mungkin ditinggalkan oleh Jokowi. Begitupun sebaliknya, PBB juga tidak akan meninggalkan Jokowi. Dalam kondisi apapun. Baik dalam keadaan dapat posisi maupun tidak.
"Yang jelas Pak Jokowi itu orang yang mengetahui siapa yang berbuat, siapa yang bekerja, siapa yang melakukan sesuatu yang baik. Beliau tahu persis itu," kata Ferry ketika berbicang tadi malam.
Selain itu, mereka juga sadar posisi bahwa bargaining partainya secara politik masih lemah. Mereka tidak punya wakil di DPR. Karena itu, mereka tidak pernah ingin cawe-cawe dalam hal penyusunan posisi di kabinet.
"Tapi ketua umum kami dipercaya menjadi ketua tim penanganan di MK. Kita bersyukur ya kan. Dan alhamdulillah terbukti beliau berhasil. Meskipun dihantam ancaman dan hujatan yang luar biasa," lanjutnya.
Lebih lanjut, Ferry mengakui bahwa sejauh ini PBB belum diajak bicara oleh Presiden Jokowi terkait posisi di pemerintahan. Hal itu menurutnya tidak jadi soal. Karena, mereka tidak pernah mematok jabatan apapun ketika memberikan dukungan kepada Jokowi.
"Tapi kalau diminta oleh Pak Jokowi kita siap. Kita tidak pernah kecewa, karena apa yang mau dikecewakan. Karena memang nggak pernah minta-minta jabatan kan gitu," tandas Ferry.
Lalu bagaimana respons sang ketua umum, Yusril Ihza Mahendra?
Sejauh ini, sambung Ferry, ketua umumnya enjoy-enjoy saja menyikapi belum masuknya PBB dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf. Meskipun, sebelumnya Yusril sempat digadang-gadang bakal menduduki posisi di badan setingkat menteri: Badan Pusat Legislasi Nasional.
Bagi Yusril, itu tak jadi soal. Sebab, lanjutnya, jika tidak dapat jabatan di pemerintahan, Yusril, masih bisa melanjutkan profesinya sebagai advokat, seperti biasa.
"Beliau lebih enjoy sebagai advokat. Tapi Pak Yusril ini kan sudah tiga kali jadi menteri. Karena itu, saya dan beberapa teman memang berharap beliau bisa masuk ke kabinet agar bisa membantu presiden di bidang yang dikuasainya yaitu hukum."
Respon positif juga ditunjukkan PKPI. Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan meyakini bahwa siapapun yang ditunjuk untuk membantu Presiden di pemerintahan, khususnya untuk menempati posisi wakil menteri sebagaimana diumumkan kemarin, adalah keputusan terbaik.
Meskipun, hingga kemarin belum ada kader PKPI yang diberi kepercayaan oleh Presiden untuk mengemban amanah di kabinet. "Kami memberikan dukungan tanpa syarat. Ini komitmen tulus kami. Titik tanpa koma," tegas Verry dalam keterangan tertulisnya yang diterima kemarin.
Tugas PKPI, kata Verry, setelah memenangkan Jokowi-Ma'ruf, mereka juga akan mengawal jalannya pemerintahan selama 5 tahun ke depan.
"In sha Allah para Wamen dapat memperkuat kabinet 2019-2024, dalam menjalankan tugasnya dengan baik agar bangsa Indonesia bisa lebih makmur dan sejahtera selamanya," imbuhnya.
Namun, respons berbeda ditunjukkan Hanura. Ketua DPP Hanura, Inas Nasrullah menilai Jokowi memakai kalkulator saat menghitung kawan politiknya untuk bisa diajak masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju.
"Jokowi hanya menghitung kawan berdasarkan kalkulator semata, yakni hanya memandang jumlah suara partai saja," kata Inas kepada wartawan kemarin.
Ia mengakui, secara kalkulasi politik partainya memang kurang punya nilai tawar. Sebab pada tahun ini Hanura gagal meloloskan wakilnya ke DPR. Tapi Inas mengingatkan bahwa Hanura tidak datang dengan tangan kosong saat memberikqn dukungan kepada Jokowi.
"Hanura berkontribusi 16 kursi DPR ketika mendaftarkan capres dan cawapres Jokowi-Maruf di KPU," ungkitnya.
Sejauh ini, Inas mengaku belum tahu persis apakah partainya akan mendapat posisi lain selain Menteri dan Wamen. "Yang tahu hanya Ketum Hanura," tutur Inas.
Pengamat politik Ujang Komarudin meyakini bahwa seluruh partai koalisi, termasuk tiga partai tersisa akan dijatah posisi di pemerintahan. "Pasti dapat, sabar aja. Tapi levelnya di bawah Menteri dan Wamen," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review itu.
Jatah posisi yang mungkin bisa dibagi ke 3 parpol koalisi, sebut Ujang bisa seperti Dubes atau jabatan-jabatan di BUMN. "PKPI kan sudah dapat karena masih menjabat Staf Khusus Presiden," tutupnya. ***