Dipanggil DPR, Menteri Pertanian Baru Ungkapkan Program 100 Harinya. Apa Itu?
Pembangunan pertanian ke depan harus menjadi solusi dalam masalah yang dihadapi masyarakat; menyediakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan solusi mengurai kemiskinan.
Pembangunan pertanian ke depan harus menjadi solusi dalam masalah yang dihadapi masyarakat; menyediakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan solusi mengurai kemiskinan.
JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo hadir dalam Rapat Kerja (Raker) perdana dengan Komisi IV DPR RI, Selasa (5/11) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Menteri asal Sulawesi Selatan ini menegaskan masalah pertanian adalah sangat penting, mendasar dan kompeks sehingga harus dipikirkan secara bersama.
"Pembanguan pertanian ini harus lebih maju tidak boleh stuck (macet), pertanian harus makin mandiri. Ada tantangan baru yang harus kita jawab dari masa ke masa dan era ini dengan teknologi," demikian tegasnya dihadapan pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI dalam Raker yang dihelat di ruang rapat Komisi IV.
Menurutnya, pembangunan pertanian yang semakin maju menjadi suatu keharusan karena menyangkut daya tahan negara hanya bisa diwujudkan kalau mampu meningkatkan daya tahan pertanian. Daya ketahanan pangan menjadi ukuran hadirnya sebuah negara.
"Kalau perut rakyat bersoal, maka tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu masalah pertanian tidak boleh diam, tidak boleh lengah sedikit untuk menghadirkan upaya-upaya maksimal untuk mencapai harapan itu. Sebab salah satu hal yang penting dalam pertanian menjamin rakyat kebutuhan pangan rakyat sebanyak 267 juta orang," jelasnya.
Sinegitas
Syahrul menegaskan dalam membangun pertanian yang semakin maju sangat diperlukan sinergitas antar Kementan dengan Komisi IV DPR RI dan peranan lainnya baik piranti suprastruktur pemerintahan dan negara maupun infrastruktur yang ada dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, membangun pertanian adalah sebuah gerakan bukan hanya program, sehingga harus melibatkan semua pihak dan yang paling penting adalah adanya kesehatian dan kemauan bersama khususnya Komisi IV untuk menjaga fungsi, peranan dan tanggung jawab.
"Saya siap kerja pimpinan seperti yang saya lewati. Saya tidak akan sia-siakan kesempatan yang diberikan sama saya. Masalah pertanian adalah masalah yang bukan menjadi program pemerintah saja, tapi harus menjadi masalah yang dipertanggungjawabkan semua," tuturnya.
"Saya tidak akan mempermalukan Komisi IV, yang paling penting adalah tunjukkan saya yang mana yang harus saya kerjakan dan seperti apa harusnya dilakukan agar kebutuhan dasarnya selesai," pintanya.
Lebih lanjut Syharul menuturkan pembangunan pertanian ke depan harus menjadi solusi dalam masalah yang dihadapi masyarakat. Yakni, pertanian ujungnya adalah menyediakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan solusi mengurai kemiskinan.
"Pertanian yang baik akan menumbuhkan berbagai energi-energi kehidupan yang lebih baik, termasuk proses demokrasi hanya bisa dibangun kalau Kesejahteraan rakyat mampu terpenuhi standard of living," ujarnya.
"Oleh karena itu jangan biarkan saya sendiri. Pertanian bukan bicara di atas meja. Maaf saya orang lapangan, kalau bicara lapangan tunjukkan saya mana masalahnya. Tunjukkan saya di mana dapilnya bapak apa persoalan di dapil itu, kita selesaikan," tambahnya.
Syahrul mengatakan dalam 100 kerja, memfokuskan dalam memperbaiki data pangan. Data merupakan pijakan utama agar benar-benar bekerja dengan tepat guna mewujudkan kedaulatan pangan dan peningkatan kesejaheteraan petani serta sektor pertanian memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
"Oleh karena itu, 100 hari ini saya minta kepada seluruh jajaran untuk selesaikan data. Bagaimana mau kerja kalau datanya nggak beres. Oleh karena itu saya selesaikan data ini, saya sudah datangi BPS," sebutnya.
Untuk menghasil data yang akurat, lanjut Syahrul, Kementan bersama BPS dan kementerian terkait dalam waktu dekat ini membangun sistem untuk melakukan pencitraan satelit dengan resonansi tinggi dengan menggunakan artificial intelligence dan menggunakan robot contraction.
"Sehingga, seperti apa pergerakan pertanian di daerah dan berfungsinya alsintan dapat dimonitor. Saya berharap nanti Januari-Februari nanti saya sudah bisa melapor bahwa 267 juta orang itu sumber panganya kita dapat dari mana. Kita pun tahu daerah mana yang masih bisa ditanam dan kapan akan terjadi panen.
Program lain yang menjadi fokus Kementan, Syahrul mengungkapkan yakni membangun sistem Komando Strategi Pertanian (Kostra Tani) hingga tingkat kecamatan, perbaikan konsep asuransi dan bank pertanian, mengidentifikasi pengembangan industri pangan yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menjamin ketersediaan pangan strategis 3 bukan ke depan untuk 267 juta jiwa.
"Peningkatan kapasitas penyuluh melalui Kostra Tani sangat penting. Penyuluh kita adalah Kopassus pertanian. Kita nggak boleh kalah, penyuluh itu adalah agenda intelektualnya petani. Kalau di agenda mereka sistemnya tertinggal, maka semua tertinggal. Karena itu manajemen hulu dan hilir, manajemen pemupukan, manajemen penyiangan nya harus jelas dikuasai penyuluh," beber Syahrul.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagio menyebutkan tantangan pembangunan pertanian ke depan adalah jumlah populasi penduduk dunian. Di tahu 2050, penduduk dunia akan berkembang mencapai 9 miliar jiwa, yang akan diikuti dengan munculnya masalah krisis energi dan pangan.
Pertanian, lanjutnya, menjadi sektor penting memenuhi kebutuhan energi dan pangan, sehingga tanggung jawabnya ada di dunia pertanian dan Kementan memegang peranan penting.
"Saya menekankan kembali, kita budayakan makanan lokal dan membangun sistem substitusi pangan. Bayangkan berapa devisa negara yang terkuras dari adanya impor gandum, padahal hal ini bisa disubstitusi dengan singkong," ujarnya.
Terkait data, Firman mengapresiasi langkah Mentan Syahrul. Sebab dengan data yang kuat yang didukung suatu sistem, dapat membantu dalam membangun sumberdaya manusia pertanian. Keakuratan data dapat menciptakan program yang tepat guna peningkatan kapasitas.
"Untuk program bantuan sosial terkait mekanisasi, program ini sangat membantu petani namun perlu diatur regulasinya agar alat mesin pertanian yang dibagikan ke kelompok tani bukan menjadi milik pribadi. Hal ini banyak sekali terjadi di semua daerah sehingga alat mesin pertanian perlu dibangun sistem yang serius dan bila perlu alat mesin pertanian menjadi aset pemerintah daerah atau desa," tuturnya.
Hal senada dikatakan Anggota Komisi IV lainnya yakni Fadoli. Menurutnya dengan data yang akurat, pemerintah dapat membangun insfrastruktur pertanian, misalnya irigasi sesuai dengan kondisi lapangan. Dengan demikian, pemerintah tahu berapa besar irigasi pertanian yang harus diperbaiki dan dibangun.
"Dengan data, penting juga kita mengetahui berapa jumlah petani. Dalam hal percepatan birokrasi, data juga dapat memperbaiki regulasi yang mempercepat pelayanan ke petani. Saya yakin sinergitas Kementan dengan Komisi IV dapat mensejahterakan petani," tegasnya. (*)
 |
|
"Pembanguan pertanian ini harus lebih maju tidak boleh stuck (macet), pertanian harus makin mandiri. Ada tantangan baru yang harus kita jawab dari masa ke masa dan era ini dengan teknologi," demikian tegasnya dihadapan pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI dalam Raker yang dihelat di ruang rapat Komisi IV.
Menurutnya, pembangunan pertanian yang semakin maju menjadi suatu keharusan karena menyangkut daya tahan negara hanya bisa diwujudkan kalau mampu meningkatkan daya tahan pertanian. Daya ketahanan pangan menjadi ukuran hadirnya sebuah negara.
"Kalau perut rakyat bersoal, maka tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu masalah pertanian tidak boleh diam, tidak boleh lengah sedikit untuk menghadirkan upaya-upaya maksimal untuk mencapai harapan itu. Sebab salah satu hal yang penting dalam pertanian menjamin rakyat kebutuhan pangan rakyat sebanyak 267 juta orang," jelasnya.
Sinegitas
Syahrul menegaskan dalam membangun pertanian yang semakin maju sangat diperlukan sinergitas antar Kementan dengan Komisi IV DPR RI dan peranan lainnya baik piranti suprastruktur pemerintahan dan negara maupun infrastruktur yang ada dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, membangun pertanian adalah sebuah gerakan bukan hanya program, sehingga harus melibatkan semua pihak dan yang paling penting adalah adanya kesehatian dan kemauan bersama khususnya Komisi IV untuk menjaga fungsi, peranan dan tanggung jawab.
"Saya siap kerja pimpinan seperti yang saya lewati. Saya tidak akan sia-siakan kesempatan yang diberikan sama saya. Masalah pertanian adalah masalah yang bukan menjadi program pemerintah saja, tapi harus menjadi masalah yang dipertanggungjawabkan semua," tuturnya.
"Saya tidak akan mempermalukan Komisi IV, yang paling penting adalah tunjukkan saya yang mana yang harus saya kerjakan dan seperti apa harusnya dilakukan agar kebutuhan dasarnya selesai," pintanya.
Lebih lanjut Syharul menuturkan pembangunan pertanian ke depan harus menjadi solusi dalam masalah yang dihadapi masyarakat. Yakni, pertanian ujungnya adalah menyediakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan solusi mengurai kemiskinan.
"Pertanian yang baik akan menumbuhkan berbagai energi-energi kehidupan yang lebih baik, termasuk proses demokrasi hanya bisa dibangun kalau Kesejahteraan rakyat mampu terpenuhi standard of living," ujarnya.
"Oleh karena itu jangan biarkan saya sendiri. Pertanian bukan bicara di atas meja. Maaf saya orang lapangan, kalau bicara lapangan tunjukkan saya mana masalahnya. Tunjukkan saya di mana dapilnya bapak apa persoalan di dapil itu, kita selesaikan," tambahnya.
Syahrul mengatakan dalam 100 kerja, memfokuskan dalam memperbaiki data pangan. Data merupakan pijakan utama agar benar-benar bekerja dengan tepat guna mewujudkan kedaulatan pangan dan peningkatan kesejaheteraan petani serta sektor pertanian memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
"Oleh karena itu, 100 hari ini saya minta kepada seluruh jajaran untuk selesaikan data. Bagaimana mau kerja kalau datanya nggak beres. Oleh karena itu saya selesaikan data ini, saya sudah datangi BPS," sebutnya.
Untuk menghasil data yang akurat, lanjut Syahrul, Kementan bersama BPS dan kementerian terkait dalam waktu dekat ini membangun sistem untuk melakukan pencitraan satelit dengan resonansi tinggi dengan menggunakan artificial intelligence dan menggunakan robot contraction.
"Sehingga, seperti apa pergerakan pertanian di daerah dan berfungsinya alsintan dapat dimonitor. Saya berharap nanti Januari-Februari nanti saya sudah bisa melapor bahwa 267 juta orang itu sumber panganya kita dapat dari mana. Kita pun tahu daerah mana yang masih bisa ditanam dan kapan akan terjadi panen.
Program lain yang menjadi fokus Kementan, Syahrul mengungkapkan yakni membangun sistem Komando Strategi Pertanian (Kostra Tani) hingga tingkat kecamatan, perbaikan konsep asuransi dan bank pertanian, mengidentifikasi pengembangan industri pangan yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menjamin ketersediaan pangan strategis 3 bukan ke depan untuk 267 juta jiwa.
"Peningkatan kapasitas penyuluh melalui Kostra Tani sangat penting. Penyuluh kita adalah Kopassus pertanian. Kita nggak boleh kalah, penyuluh itu adalah agenda intelektualnya petani. Kalau di agenda mereka sistemnya tertinggal, maka semua tertinggal. Karena itu manajemen hulu dan hilir, manajemen pemupukan, manajemen penyiangan nya harus jelas dikuasai penyuluh," beber Syahrul.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagio menyebutkan tantangan pembangunan pertanian ke depan adalah jumlah populasi penduduk dunian. Di tahu 2050, penduduk dunia akan berkembang mencapai 9 miliar jiwa, yang akan diikuti dengan munculnya masalah krisis energi dan pangan.
Pertanian, lanjutnya, menjadi sektor penting memenuhi kebutuhan energi dan pangan, sehingga tanggung jawabnya ada di dunia pertanian dan Kementan memegang peranan penting.
"Saya menekankan kembali, kita budayakan makanan lokal dan membangun sistem substitusi pangan. Bayangkan berapa devisa negara yang terkuras dari adanya impor gandum, padahal hal ini bisa disubstitusi dengan singkong," ujarnya.
Terkait data, Firman mengapresiasi langkah Mentan Syahrul. Sebab dengan data yang kuat yang didukung suatu sistem, dapat membantu dalam membangun sumberdaya manusia pertanian. Keakuratan data dapat menciptakan program yang tepat guna peningkatan kapasitas.
"Untuk program bantuan sosial terkait mekanisasi, program ini sangat membantu petani namun perlu diatur regulasinya agar alat mesin pertanian yang dibagikan ke kelompok tani bukan menjadi milik pribadi. Hal ini banyak sekali terjadi di semua daerah sehingga alat mesin pertanian perlu dibangun sistem yang serius dan bila perlu alat mesin pertanian menjadi aset pemerintah daerah atau desa," tuturnya.
Hal senada dikatakan Anggota Komisi IV lainnya yakni Fadoli. Menurutnya dengan data yang akurat, pemerintah dapat membangun insfrastruktur pertanian, misalnya irigasi sesuai dengan kondisi lapangan. Dengan demikian, pemerintah tahu berapa besar irigasi pertanian yang harus diperbaiki dan dibangun.
"Dengan data, penting juga kita mengetahui berapa jumlah petani. Dalam hal percepatan birokrasi, data juga dapat memperbaiki regulasi yang mempercepat pelayanan ke petani. Saya yakin sinergitas Kementan dengan Komisi IV dapat mensejahterakan petani," tegasnya. (*)