Pengawasan Melemah, Pencuri Ikan Pesta Pora
Aksi pencurian ikan oleh kapal ikan Vietnam yang dilaporkan oleh nelayan Natuna beberapa hari lalu, mengindikasikan lemahnya sistim pengawasan oleh otoritas pengawasan laut di Indonesia.
JAKARTA, Bagus - Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia, Moh Abdi Suhufan menyayangkan pembiaran yang dilakukan oleh otoritas terkait di Indonesia. "Tidak ada upaya nyata dari KKP atau AL untuk melakukan intercept terhadap masuknya kapal ikan asing tersebut," kata Abdi, Jumat, (27/12/19).
Ini juga mengindikasikan transformasi sistim pengawasan dari Satgas 115 ke Bakamla dan PSDKP belum berjalan baik. Hal ini terbukti dari keleluasaan kapal ikan Vietnam melakukan pencurian ikan dan berhadapan langsung dengan nelayan Natuna.
Abdi menjelaskan, "adanya kejadian ini menunjukan kurangnya sistim pengawasan perikanan belum melembaga dengan baik dan sistim operasi dilaut belum terbangun"
Pencurian ikan bisa terjadi karena beberapa hal, salah satunya ketidakhadiran kapal pengawas disebabkan habisnya biaya operasi yang memang sangat terbatas dan ini bisa jadi penyebab utama pencurian tersebut terjadi.
Sementara itu, peneliti DFW-Indonesia, Muh Arifuddin mengatakan bahwa alasan Menteri Kelautan dan Perikanan yang tengah melakukan operasi senyap atas aksi tersebut adalah sesuatu yang tidak masuk akal,"
"Pencurian ikan terjadi didepan mata, bukan sembunyi-sembunyi seperti penyelundupan narkoba sehingga kehadiran aparat sangat dibutuhkan untuk melakukan tindakan penegakan hukum," Jelasnya
Oleh karena itu, Presiden perlu memerintahkan Panglima TNI untuk melalukan patroli di perairan Natuna guna memastikan tidak terulang kembali pencurian yang merambah perairan di Indonesia.
Arif menjelaskan bahwa, "Aktivitas pencurian ikan yang sangat dekat dengan daerah tangkapan nelayan tradisional sudah mengkhawatirkan dan nelayan kita perlu perlindungan,"
Upaya penegakan hukum dilaut Indonesia dari aksi pencurian ikan perlu dilakukan dan ditindak secara tegas dan seadilnya, untuk meminimalisir kejadian yang lebih parah lagi.
Karena, akhir-akhir ini wilayah perairan di Indonesia sangat rawan pencurian ikan, jikalau tidak ditingkatkan kembali pengamanannya.
"Ini juga terkait dengan wibawa pemerintah Indonesia dimata internasional yang mempunyai hak kedaulatan penuh atas laut teritori" tutup Arif.
 |
| DOK. Ist |
JAKARTA, Bagus - Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia, Moh Abdi Suhufan menyayangkan pembiaran yang dilakukan oleh otoritas terkait di Indonesia. "Tidak ada upaya nyata dari KKP atau AL untuk melakukan intercept terhadap masuknya kapal ikan asing tersebut," kata Abdi, Jumat, (27/12/19).
Ini juga mengindikasikan transformasi sistim pengawasan dari Satgas 115 ke Bakamla dan PSDKP belum berjalan baik. Hal ini terbukti dari keleluasaan kapal ikan Vietnam melakukan pencurian ikan dan berhadapan langsung dengan nelayan Natuna.
Abdi menjelaskan, "adanya kejadian ini menunjukan kurangnya sistim pengawasan perikanan belum melembaga dengan baik dan sistim operasi dilaut belum terbangun"
Pencurian ikan bisa terjadi karena beberapa hal, salah satunya ketidakhadiran kapal pengawas disebabkan habisnya biaya operasi yang memang sangat terbatas dan ini bisa jadi penyebab utama pencurian tersebut terjadi.
Sementara itu, peneliti DFW-Indonesia, Muh Arifuddin mengatakan bahwa alasan Menteri Kelautan dan Perikanan yang tengah melakukan operasi senyap atas aksi tersebut adalah sesuatu yang tidak masuk akal,"
"Pencurian ikan terjadi didepan mata, bukan sembunyi-sembunyi seperti penyelundupan narkoba sehingga kehadiran aparat sangat dibutuhkan untuk melakukan tindakan penegakan hukum," Jelasnya
Oleh karena itu, Presiden perlu memerintahkan Panglima TNI untuk melalukan patroli di perairan Natuna guna memastikan tidak terulang kembali pencurian yang merambah perairan di Indonesia.
Arif menjelaskan bahwa, "Aktivitas pencurian ikan yang sangat dekat dengan daerah tangkapan nelayan tradisional sudah mengkhawatirkan dan nelayan kita perlu perlindungan,"
Upaya penegakan hukum dilaut Indonesia dari aksi pencurian ikan perlu dilakukan dan ditindak secara tegas dan seadilnya, untuk meminimalisir kejadian yang lebih parah lagi.
Karena, akhir-akhir ini wilayah perairan di Indonesia sangat rawan pencurian ikan, jikalau tidak ditingkatkan kembali pengamanannya.
"Ini juga terkait dengan wibawa pemerintah Indonesia dimata internasional yang mempunyai hak kedaulatan penuh atas laut teritori" tutup Arif.