Diadu Domba Soal Cuitan Jalur Sepeda, Demokrat Yakin Kapolri Bijak

Partai Demokrat menduga ada pihak-pihak yang mau memancing di air keruh lewat berita provokatif dengan menghadapkan istri Ketua Umum Partai Demokrat Annisa Pohan dengan Kapolri Sigit Listyo Prabowo.

JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan bahwa Annisa adalah sosok yang gemar bersepeda. Terutama di jalur beraspal.

Sebagaimana yang ada di Bandung dan Jakarta. Kegiatan bersepeda itu dilakukan untuk menjaga kebugarannya di tengah pandemi.

Karena itu, kata Herzaky, istri Ketumnya itu spontan bertanya ketika mendengar kabar adanya usulan untuk membongkar jalur sepeda di Jakarta.

Ia menduga, pertanyaan Annisa di media sosial itu lalu dimanfaatkan oleh ada pihak-pihak yang ingin memancing di air keruh. Lalu mendorong pemberitaan melalui beberapa media online, dengan menggunakan judul-judul provokatif.

"Termasuk seolah-olah menghadapkan Annisa Pohan dengan Kapolri. Padahal dalam tweet-nya, Annisa sama sekali tidak menyebut siapapun," kata Herzaky, dalam keterangannya Jumat (18/6).

Lagipula konteks pernyataan Kapolri adalah hendak mengkaji dan mengevaluasi, serta mencari formulasi yang pas untuk para pengguna sepeda. Termasuk dengan melakukan studi banding ke luar negeri. "Tidak ada kata bongkar," jelasnya.

Herzaky percaya, Kapolri sebagai Ketua Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI), pasti akan mencari jalan keluar yang bijaksana. Mengingat animo yang tinggi dari masyarakat untuk bersepeda.

"Saya kira ini bagus untuk perkembangan olahraga sepeda dikemudian hari, dan sejalan dengan tren gaya hidup sehat di berbagai negara," tandasnya.

Seperti diketahui, isu pembongkaran jalur sepeda di jalan-jalan utama Ibu Kota mengemuka setelah dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kapolri (16/6) lalu.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni dari Fraksi Partai Nasdem meminta Kapolri membongkar jalur sepeda yang dibangun Pemda DKI dengan alasan menciptakan diskriminasi antar pengguna sepeda yang berbeda.

"Mohon kiranya Pak Kapolri dengan jajarannya, terutama ada Korlantas di sini, untuk menyikapi jalur permanen dikaji ulang, bila perlu dibongkar dan semua pelaku jalan bisa menggunakan jalan tersebut. Bilamana ada risiko ditanggung masing-masing di jalan yang ada di Sudirman-Thamrin,” kata Sahroni.

Usulan pembongkaran sepeda oleh politisi Nasdem ini mengundang kritik dari para pemangku kepentingan transportasi.

Djoko Setijowarno dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) misalnya. Ia menolak usulan Sahroni itu. Alasannya, jalur sepeda yang terlindungi, akan menjamin keselamatan pesepeda. Sebab, selama ini pesepeda dan pejalan kaki di Jakarta terpinggirkan sebagai pengguna jalan.

"Jakarta memerlukan jalur sepeda kalau mau menuju ke kota layak huni. Yang harus dikurangi untuk kota Jakarta adalah jalur kendaraan bermotor pribadi baik roda dua maupun roda empat," tandas Darmaningtyas.