Kuota Haji Belum Ditentukan, PAN: Kok Kemenag Langsung Batalkan?
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan resmi dan terbuka dari Kementerian Agama terkait pembatalan pemberangkatan jamaah haji Indonesia tahun 2021.
 |
| Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay. Foto: DPR |
"Pasalnya, pagi ini kami menerima copy-an surat Kedutaan Saudi Arabia yang tersebar luas di media sosial yang nadanya menyangkal beberapa informasi yang beredar di media dan masyarakat," kata Saleh, dalam keterangannya, Jumat (4/6).
Dalam surat yang ditujukan kepada ketua DPR RI tersebut, sebutnya, Duta Besar Saudi Arabia menjelaskan bahwa sampai saat ini Otoritas Saudi belum mengeluarkan instruksi apa pun terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
Baca: Kedutaan Saudi Bantah 2 Anggota DPR Ini Soal Kuota Haji
Bukan hanya berlaku untuk Indonesia, tapi juga seluruh negara lain di dunia. Harusnya, dari awal Kementerian Agama melakukan komunikasi intensif dengan pihak Saudi, sebelum memutuskan pembatalan keberangkatan jamaah haji.
Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini menilai, pembatalan sepihak yang dilakukan Kemenag tanpa berkomunikasi dengan Saudi, akan menimbulkan polemik dan juga memunculkan pandangan-pandangan spekulatif di tengah masyarakat.
"Dari surat yang beredar tersebut, ada pesan bahwa sesungguhnya pihak Saudi sangat terbuka untuk berdiskusi dan berkomunikasi dengan Indonesia," imbuhnya.
Karena itu, ia menilai wajar jika Fraksi PAN menanyakan langkah apa saja yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama dalam mengupayakan terlaksananya haji tahun ini. Sebab sebelumnya, sempat beredar informasi bahwa jamaah haji Indonesia tidak bisa diberangkatkan karena persoalan vaksinasi. Karena vaksin yang dipakai jamaah haji kita belum terdaftar dalam list WHO.
Baca: Alasan Menag Kembali Batalkan Keberangkatan Jamaah Haji
"Itu sempat heboh. Apakah itu memang benar? Ini perlu diklarifikasi. Sebab, minggu lalu vaksin Sinovac telah terdaftar di list-nya WHO. Kalau itu alasannya, semestinya sekarang ini sudah bisa diberangkatkan," ucap Saleh.
Ia meyakini, pembatalan kemberangkatan haji akan menjadi isu krusial. Sebab, ini tahun kedua Indonesia tidak memberangkatkan calon jamaah haji. Yang berakibat pada semakin panjangnya antrean dan tanpa kejelasan kapan mereka akan bisa diberangkatkan.
"Apakah ada jaminan akan berangkat tahun depan? Tidak ada kan? Tahun lalu juga begitu kok. Katanya akan berangkat tahun ini. Nyatanya, tidak juga. Lalu kapan?" tanya Saleh.
Anggota DPR asal Dapil Sumatera Utara II menilai Indonesia sangat tertinggal dalam melakukan diplomasi haji dengan Saudi. Bahkan jika dibandingkan dengan Malaysia.
Seperti diketahui, negara tetangga itu justru dikabarkan sudah bertemu dengan putra mahkota Kerajaan Saudi. Dari pertemuan itu, kerajaan Malaysia dijanjikan akan menerima tambahan kuota sebanyak 10.000.
Ia berharap Kemenag bisa memberikan penjelasan terkait surat Duta Besar Saudi Arabia untuk Indonesia tersebut. Atau lebih jauh dari itu, Kementerian Agama diminta untuk melakukan negosiasi langsung terkait rencana pemberangkatan haji.
Ia berharap, tahun ini Indonesia tetap bisa memberangkatkan calon jamaah haji, walupun dengan jumlah kuota yang dikurangi.
"Kemarin kan kementerian agama membatalkan keseluruhan. Semestinya, pemerintah tetap membuka peluang untuk memberangkatkan jamaah. Minimal, jamaah haji plus dengan pelayanan berbasis protokol kesehatan," pungkasnya. (*)