Pengusaha Kejepit Program Nihil Truk ODOL 2023: Mahal Diongkos!
Pelaksanaan zero ODOL (Over Dimension Over Load) pada awal tahun 2023 mendatang bisa dipastikan akan menghambat proyek-proyek strategis nasional seperti pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional.
 |
| Jejeran truk saat melewati pemeriksaan Dinas Perhubungan. Foto: KEMENHUB |
JAKARTA - Sebabnya, kebijakan itu akan menghambat industri semen yang menjadi salah satu komponen utama dalam pembangunan infrastruktur ini untuk bisa dengan cepat mendistribusikan semennya ke lokasi proyek.
Fredy Agung Prabowo dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI) mengatakan kebijakan zero ODOL akan menyebabkan terjadinya penambahan armada yang cukup signifikan. Selain itu, juga akan terjadi pengurangan muatan sekitar 80 persen.
“Nah, dengan penambahan armada yang sangat banyak, itu pasti akan menambah waktu angkut menjadi lebih lama. Sebab, di area pabrik akan terjadi antrean karena waktu yang dibutuhklan untuk pengisian menjadi lebih lama. Kondisi itu pasti akan berdampak untuk sampainya semen tepat waktu ke lokasi proyek,” kata Fredy, Rabu (7/7).
Jika semen itu terlambat tiba ke lokasi proyek, menurut Fredy, akibatnya pembangunan juga akan terlambat, termasuk proyek-proyek infrastruktur pemerintah.
“Akibatnya, ini pasti bisa menghambat percepatan pembangunan dari proyek-proyek infrastruktur pemerintah,” tandasnya.
Seperti diketahui, keterlambatan pembangunan proyek infrastruktur akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Misalnya hilangnya pendapatan pemerintah dari pajak, penundaan investasi, pengangguran tidak terserap, pertumbuhan ekonomi tidak terakselerasi,dan sekaligus menurunkan daya saing nasional.
Fredy mengatakan Asosiasi Semen Indonesia sudah sepakat untuk mengajukan penundaan penerapan zero ODOL ini menjadi awal 2025. Menurutnya, hal itu juga sudah melalui kajian dengan akademisi.
“Kajian itu sudah komprehensif terkait dengan apa yang dilakukan industri semen dalam hal ini dan dan juga apa yang harus dilakukan pemerintah,” ucap dia.
Maintenance Manager Semen Indonesia ini juga mengajak para pembuat kebijakan untuk melihat kondisi sulit yang terjadi di masa pandemi Covid-19 saat ini. Apalagi dengan diberlakukannya aturan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di mana beberapa daerah melakukan pengetatan akses jalur, menurut Fredy, kondisi ini sangat berdampak cukup besar terhadap pertumbuhan industri semen. Belum lagi adanya pengurangan anggaran di sektor infrastruktur.
Baru-baru ini Bank Dunia telah menurunkan Indonesia dari kategori negara berpenghasilan menengah ke atas (upper middle income) pada 2019 menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah (lower middle income) pada 2020.
Dari publikasi yang diperbarui setiap 1 Juli tersebut, Bank Dunia mencatat Pendapatan Nasional Bruto (GNI) Indonesia turun dari 4.050 dolar AS menjadi 3.870 dolar AS. Penurunan status Indonesia lantaran dampak pandemi covid-19 yang memukul penghasilan masyarakat.
Perhitungan yang dilakukan Bank Dunia mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar mata uang, dan pertumbuhan populasi yang dipengaruhi oleh GNI per kapita.
“Nah, di situasi kondisi sulit saat ini, mana mungkin kita untuk menambah lagi investasi yang juga cukup besar untuk penambahan armada dalam waktu singkat,” terang Fredy.
Menurutnya, yang harus diperhatikan lagi sebelum penerapan zero ODOL ini adalah soal pengalihan moda transportasinya. Dari analisa yang sudah dilakukan industri semen, kata Fredy, pengalihan moda dari truk ke kereta api akan menaikkan ongkosnya karena ada multi handling yang harus dipersiapkan. Begitu juga jika industri mau menambah armada truknya, para ekspeditur masih resisten untuk melakukan investasi.
“Kami sudah bincang-bincang ke ekspeditur sebagai partner kami, dan mereka mengatakan dengan kondisi ekonomi yang sekarang ini mereka juga masih resisten untuk melakukan investment. Selain itu, mereka juga harus menyediakan driver yang memiliki skill, dan itu tidak gampang untuk mencarinya dalam waktu singkat,” tutur Fredy.
Jika melihat kondisinya seperti ini, kebijakan zero ODOL ini yang mulai dilaksanakan pada awal 2023, akan mengganggu proyek-proyek infrastruktur. “Padahal selama ini kita masih bisa memenuhi untuk mendukung pembangunan dari proyek-proyek itu,” pungkasnya.
Tapi pemerintah juga punya alasan kenapa program bebas ODOL dikebut. Menurut Direktur Prasarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan Risal Wasal, truk dengan muatan berlebih atau over dimension over load (ODOL) di jalan tak hanya mengganggu keselamatan para pengguna jalan lain, namun juga menimbulkan kerugian negara.
Dia menyebutkan, truk ODOL adalah biang dari kerusakan infrastruktur jalan, jembatan dan pelabuhan, hingga negara harus menggelontorkan dana tambahan untuk mengganti kerusakannya.
"Banyak yang hancur, jembatannya patah, bahkan Kementerian PUPR menyampaikan Rp 43 hingga 60 triliun kerugian untuk perawatan," jelas Risal dalam diskusi virtual, Kamis (3/12/2020) lalu.