Reaksi Istana Setelah Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin mengatakan kebocoran ini terjadi karena NIK Presiden Jokowi tercantum di laman Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sehingga dengan mudah diakses publik.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin

JAKARTA - Tapi Ngabalin membantah jika presiden marah ataupun kecewa data pribadinya bocor. "Enggak, pasti tidak mungkin kecewa. Ini karena beliau adalah pejabat publik, sehingga data NIK beliau juga tercantum di KPU. Tapi, bagi pemerintah ini satu hal yang harus dievaluasi," kata Ngabalin Jumat (3/9) malam.

Ia memastikan aplikasi PeduliLindungi sudah diperbaiki. Sehingga masyarakat dihimbau tak perlu terprovokasi oleh informasi soal sistem keamanan data pribadi.

"Tidak semua bisa diakses. Karena hanya bisa dari telepon pribadi masing-masing. Misalnya NIK bang Ali itu tidak bisa dicek dari ponsel orang lain, coba saja," sambungnya. "Fitur mengecek sertifikasi vaksin itu sudah dirubah dari kemarin," jelas dia lagi.

Dengan demikian, Ngabalin mengatakan bahwa data pribadi yang ditutup itu bukan cuma milik pejabat tapi seluruh rakyat Indonesia. "Makanya ditegaskan pemerintah tidak mungkin cuma melindungi data pejabat. Pemerintah memberikan jaminan keamanan data seluruh rakyat di sistem pedulilindungi itu. Tidak perlu khawatir," tandasnya.

Buntut dari kasus ini, Kementerian Kominfo, ungkap Ngabalin langsung melakukan investigasi. Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sudah ditegur secara tertulis. Ada 18 rekomendasi teknis diberikan untuk menyempurnakan aplikasi tersebut.

Dalam rilis bersama Kemenkes, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Kominfo disebutkan bahwa pemerintah sudah melakukan migrasi sistem peduli lindungi ke Pusat Data Nasional (PDN) pada 28 Agustus 2021 pukul 14.00 WIB.

"Migrasi tersebut meliputi migrasi sistem, layanan aplikasi dan juga database aplikasi PeduliLindungi," bunyi rilis tersebut.