Rapat Paripurna DPRK Abdya, Fraksi Abdya Maju Kritik Irigasi dan Kelangkaan Pupuk

Rapat Paripurna DPRK Abdya membahas isu penting di Bumoe Breuh Sigupai
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) berlangsung dengan sejumlah isu penting yang diangkat oleh Fraksi Abdya Maju. Dalam penyampaian pandangan umum yang diwakili oleh Deviyani, menyoroti berbagai masalah mendesak, mulai dari irigasi, kelangkaan pupuk, hingga pengelolaan sampah yang buruk.
 
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Kabupaten Abdya, di aula gedung DPRK, Jalan Bukit Hijau, Komplek Perkantoran, Gampoeng Keude Paya. Foto: Ist.

BLANG PIDIE - Deviyani mendesak Pemerintah Kabupaten Abdya untuk segera menganggarkan dana guna memperbaiki sistem irigasi di wilayah tersebut. Hal ini berdasarkan laporan dari para petani yang mengeluhkan sulitnya pasokan air ke persawahan mereka.

"Masalah irigasi ini harus menjadi prioritas pemerintah, karena menyangkut kelangsungan hidup para petani," tegas Deviyani. Selasa 25 November 2024.

Selain irigasi, Devi juga meminta peningkatan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Peukan (RSUDTP). Ia berharap pelayanan terhadap pasien dapat terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, ia juga membicarakan keberlanjutan tenaga non-ASN di Kabupaten Abdya. Mengacu pada peraturan, tenaga kontrak atau non-ASN masih dapat dilanjutkan hingga 2025. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta untuk kembali menganggarkan dana guna mempertahankan tenaga kerja tersebut.

Selain itu, menyebutka masalah kelangkaan pupuk dan alat mesin pertanian (alsintan) juga menjadi perhatian. Dan meminta dinas terkait untuk segera menangani masalah tersebut karena telah berdampak langsung pada produktivitas petani.

Dalam rapat tersebut, Deviyani juga mengatakan buruknya pengelolaan sampah di Kampung Ikulhung, Kecamatan Jeumpa. Karena bau busuk dari sampah yang tidak dikelola dengan baik telah mencemari lingkungan sekitar. Begitu juga terkait maslah mesin pengolah sampah yang rusak semakin memperburuk situasi.

"Harapan kami, pemerintah dapat menjadikan masalah ini sebagai perhatian serius pada tahun 2025, karena dampaknya sudah sangat mengganggu masyarakat," tutur Deviyani.

Devi menambahkan, rapat Paripurna ini menjadi momentum penting bagi DPRK Abdya untuk menyampaikan kritik dan harapan kepada pemerintah daerah. Dengan langkah konkret, diharapkan berbagai masalah tersebut dapat segera diatasi demi kesejahteraan masyarakat.

Fraksi Abdya Maju yang dipimpin oleh Dedi Saputra dari Partai Gerindra berharap pemerintah memberikan perhatian serius terhadap beberapa masalah yang telah disebutkan di atas. Juga menegaskan bahwa eksekutif harus segera mengambil langkah konkret pada tahun 2025, mengingat dampaknya yang sudah dirasakan oleh masyarakat.

Menurut pengamatan Aceh.Times.id, Paripurna yang berlangsung dari pukul 14:30 WIB hingga 20:30 WIB berjalan lancar. Paripurna tersebut berhasil mencapai kesepakatan dan mengesahkan jumlah APBK tahun 2025 sebesar Rp1.058.740.099.284 (satu triliun lima puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).

Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Abdya, Roni Guswandi, S. Pi, juga dihadiri Wakil Ketua I Tgk. Mustiari, Wakil Ketua II Nurdianto, Pj Bupati Abdya, Ir. Sunawardi, Pimpinan Forkopimkab Abdya, SKPK, 20 anggota DPRK Abdya serta tamu undangan lainnya.