Kritik Rencana Menko Zulhas Bangun Tambak Besar-besaran, Masady: Jangan Lupakan Laut

Pemerhati kebijakan kelautan, Masady Manggeng, mengkritik rencana Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yang ingin membangun tambak besar-besaran untuk memproduksi 70.000 ton ikan per tahun. 

Pemerhati kebijakan kelautan, Masady Manggeng. Foto: Instagram: masady.manggeng

JAKARTA — Masady menilai, arah kebijakan pangan nasional kini terlalu berorientasi pada daratan dan melupakan potensi laut Indonesia yang luas.

Rencana tambak besar itu, kata Masady, memang tampak menjanjikan dari sisi produksi. Namun, fokus kebijakan yang hanya menatap ke darat justru bisa membuat potensi laut Indonesia kian terabaikan.

“Sekilas memang bagus, tapi kalau semuanya diarahkan ke tambak di darat, apa kita mau terus berpikir daratan saja? Laut kita luas, tapi armada nelayan masih lemah,” ujarnya saat dihubungi, Senin (14/10).

Menurutnya, kebijakan yang menitikberatkan pada tambak darat menunjukkan pola pikir pembangunan yang belum berpihak pada nelayan kecil. Saat kapal nelayan masih kecil dan alat tangkap sederhana, potensi laut Indonesia justru dibiarkan menganggur.

Masady menekankan bahwa laut menyimpan sumber protein dan gizi tinggi yang bisa diandalkan, mulai dari udang, cumi, kerang, rumput laut, hingga tiram dan kepiting. “Kalau laut diabaikan, sama saja menutup sumber gizi rakyat,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa proyek tambak skala besar bukan tanpa dampak. Banyak wilayah pesisir yang kini menjadi target pengembangan justru merupakan tempat tinggal masyarakat lokal. Alih fungsi lahan di wilayah pesisir bisa memicu konflik sosial dan menurunkan daya dukung lingkungan.

Masady menyebut, konversi lahan pesisir menjadi tambak telah terbukti mempercepat hilangnya ekosistem mangrove. Padahal, mangrove merupakan pelindung alami pantai dari abrasi dan banjir rob.

“Lucunya, di satu sisi kita teriak soal abrasi pantai yang makin parah, tapi di sisi lain lahan pesisir malah dikupas buat tambak. Ini seperti memberi garam pada luka sendiri,” sindirnya.

Ia mendorong agar pemerintah meninjau ulang rencana pembangunan tambak besar-besaran tersebut dan memastikan kebijakan pangan nasional juga memperkuat sektor kelautan.

Menurut Masady, pembangunan ekonomi biru (blue economy) bisa menjadi solusi untuk menjaga keseimbangan antara produksi pangan dan keberlanjutan lingkungan. Pendekatan ini, katanya, akan membuka peluang ekonomi baru tanpa merusak ekosistem laut.

“Kalau nelayan dibantu dengan alat tangkap yang baik, hasil laut bisa diolah dan dipasarkan. Ekonomi pesisir hidup, lapangan kerja terbuka, ekspor jalan,” ungkapnya.

Masady menegaskan, laut harus menjadi bagian utama dalam strategi kedaulatan pangan Indonesia. “Jadi bukan cuma soal makan, tapi juga kemakmuran dan kedaulatan bangsa. Laut jangan dilupakan, karena di sanalah sumber kehidupan yang sesungguhnya,” tutupnya.

Rencana pembangunan tambak besar-besaran pertama kali diungkap oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) pada (13/10). Proyek ini disebut sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, yang tengah mengembangkan kawasan budidaya udang dan ikan di sejumlah daerah pesisir.